Senin, 27 April 2015
Home » Opini

Meningkatkan Layanan Pendidikan

Rabu, 17 April 2013 09:38

BICARA tentang kualitas layanan publik pendidikan di Aceh, ada baiknya Pemerintahan Aceh belajar dari praktek baik (good practices) yang telah dilakukan Pemko Probolinggo dan Pemkab Jember, Jawa Timur. Tulisan ini merupakan konstruksi dan refleksi penulis saat berkesempatan mengikuti kegiatan kunjungan belajar yang dilakukan tim Dikdispora Pemkab Bener Meriah, pada pertengahan Maret lalu.

Ada empat praktik baik yang menurut hemat penulis perlu dipertimbangkan para pengambil kebijakan pendidikan di Aceh, berkaca dari apa yang telah dilakukan Pemko/Pemkab Probolinggo dan Jember dan sejumlah sekolah tersebut yang menjalin kemitraan dengan Kinerja USAID;

Pertama, alokasi anggaran pendidikan sebesar 37% yang digelontor dari pundi-pundi APBD. Kedua, penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang melahirkan kreativitas di tingkat lembaga layanan pendidikan, yang ditandai dengan peran konkret Komite Sekolah dan lahirnya Paguyuban orangtua murid.

Ketiga, partisipasi orang tua siswa dalam mendukung pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah. Keempat, kultur transparansi dan akuntabilitas yang berhasil ditumbuhkan dalam mengelola sekolah. Keempat praktek baik itu berkelindan menghasilkan produk layanan pendidikan yang berkualitas untuk masyarakat.

 Alokasi dana pendidikan
Di berbagai daerah, tak terkecuali di Aceh, besaran persentase alokasi dana pendidikan yang bersumber dari APBD, biasanya masih kerap menjadi bahan polemik pihak eksekutif dan legislatif. Sebaliknya di Probolinggo dan Jember, dua daerah ini telah berhasil melahirkan kebijakan politik yang patut diberi acungan jempol. Setiap tahun, Pemko/Pemkab Probolinggo dan Jember menggelontorkan anggaran dana pendidikan sebesar 37% dan 35% dari total APBD yang ada, jauh melampaui besaran persentase yang diamanatkan UU Sisdiknas.  

Komitmen dan tindakan konkret kedua pemerintahan daerah ini, telah mendorong lembaga layanan publik pendidikan (baca: sekolah), bekerja ekstra keras meningkatkan kualitas layanan mereka kepada siswa, wali murid serta pemangku kepentingan sekolah lainnya.

Dampak ikutannya sungguh dahsyat; Pertama, keberadaan dan fungsi Komite Sekolah sebagai perwakilan wali murid, bukan sekadar pepesan kosong atau ornamen institusional dari sebuah lembaga sekolah. Di setiap sekolah, Komite Sekolah punya peran konkret dalam menunjang ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan.

Halaman123
Editor: bakri
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2015 About Us Help
Atas