Senin, 22 Desember 2014
Serambi Indonesia
Home » Opini

Meningkatkan Layanan Pendidikan

Rabu, 17 April 2013 09:38 WIB

Oleh Dicky Ariesandi

BICARA tentang kualitas layanan publik pendidikan di Aceh, ada baiknya Pemerintahan Aceh belajar dari praktek baik (good practices) yang telah dilakukan Pemko Probolinggo dan Pemkab Jember, Jawa Timur. Tulisan ini merupakan konstruksi dan refleksi penulis saat berkesempatan mengikuti kegiatan kunjungan belajar yang dilakukan tim Dikdispora Pemkab Bener Meriah, pada pertengahan Maret lalu.

Ada empat praktik baik yang menurut hemat penulis perlu dipertimbangkan para pengambil kebijakan pendidikan di Aceh, berkaca dari apa yang telah dilakukan Pemko/Pemkab Probolinggo dan Jember dan sejumlah sekolah tersebut yang menjalin kemitraan dengan Kinerja USAID;

Pertama, alokasi anggaran pendidikan sebesar 37% yang digelontor dari pundi-pundi APBD. Kedua, penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang melahirkan kreativitas di tingkat lembaga layanan pendidikan, yang ditandai dengan peran konkret Komite Sekolah dan lahirnya Paguyuban orangtua murid.

Ketiga, partisipasi orang tua siswa dalam mendukung pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah. Keempat, kultur transparansi dan akuntabilitas yang berhasil ditumbuhkan dalam mengelola sekolah. Keempat praktek baik itu berkelindan menghasilkan produk layanan pendidikan yang berkualitas untuk masyarakat.

 Alokasi dana pendidikan
Di berbagai daerah, tak terkecuali di Aceh, besaran persentase alokasi dana pendidikan yang bersumber dari APBD, biasanya masih kerap menjadi bahan polemik pihak eksekutif dan legislatif. Sebaliknya di Probolinggo dan Jember, dua daerah ini telah berhasil melahirkan kebijakan politik yang patut diberi acungan jempol. Setiap tahun, Pemko/Pemkab Probolinggo dan Jember menggelontorkan anggaran dana pendidikan sebesar 37% dan 35% dari total APBD yang ada, jauh melampaui besaran persentase yang diamanatkan UU Sisdiknas.  

Komitmen dan tindakan konkret kedua pemerintahan daerah ini, telah mendorong lembaga layanan publik pendidikan (baca: sekolah), bekerja ekstra keras meningkatkan kualitas layanan mereka kepada siswa, wali murid serta pemangku kepentingan sekolah lainnya.

Dampak ikutannya sungguh dahsyat; Pertama, keberadaan dan fungsi Komite Sekolah sebagai perwakilan wali murid, bukan sekadar pepesan kosong atau ornamen institusional dari sebuah lembaga sekolah. Di setiap sekolah, Komite Sekolah punya peran konkret dalam menunjang ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan.

Kedua, di setiap kelas jugaterbentuk paguyuban, yang anggotanya adalah orangtuadari siswayang bersekolah. Paguyuban kelas ini berada di bawah koordinasi Komite Sekolah. Tugas dan tanggung jawabnya, terutama, adalah memecahkan masalah-masalah yang terjadi di kelas. Masalah di luar kelas menjadi urusan Komite Sekolah.

Lewat paguyuban ini, banyak wali murid yang semula tidak pernah mau tahu dengan kondisi sekolah, berubah tingkat kepedulian mereka. Hal itu terjadi setelah mereka aktif menjadi anggota dan pengurus paguyuban. Lahirnya paguyuban itu sendiri tidak terpisahkan dari implementasi manajemen berbasis sekolah yang dilakukan sejumlah sekolah di Probolinggo dan Jember.

Wujud partisipasi dan kepedulian wali murid atau orangtua siswa terhadap pengadaan sarana dan prasarana sekolah cukup beragam. Beberapa anggota paguyuban yang sehari-hari berprofesi sebagai tukang kayu, berperan memperbaiki bangku dan meja siswa yang sudah rusak.

Sedangkan wali murid yang berprofesi sebagai tukang bangunan. menyumbangkan keahlian mereka memperbaiki kamar mandi yang rusak. Mereka juga bergotong royong memasang keramik lantai, memasang paving block di halaman sekolah serta beberapa hal lainnya untuk mendukung sarana dan prasarana sekolah.

Tak hanya itu saja wujud partisipasi mereka. Saat membahas kegiatan ekstrakulikuler. Komite Sekolah dan paguyuban sepakat menggalang dana bersama untuk pengadaan peralatan drum band.

Lahan kosong yang cukup luas di sekitar sekolah, atas kesepakatan Komite Sekolah dan paguyuban juga kemudian diolah dan dijadikan kebun untuk budidaya tanaman palawija. Saat panen, hasilnya tidak serupiah pun diambil untuk upah atau ongkos kerja paguyuban. Sebanyak 70% dari hasil panen kebun sekolah digunakan untuk kepentingan sekolah, sisanya untuk modal perawatan kebun dan tanaman.

 Tim pelayanan publik
Praktek baik lain yang patut diapresiasi dan dicontoh adalah pembentukan Tim Pelayanan Publik. Salah satu tugas strategis Tim pelayanan Publik adalah mengelola pengaduan atau keluhan layanan pendidikan dari masyarakat umum. Berbagai pengaduan diolah dan dijadikan bahan umpan balik untuk peningkatan perbaikankualitas layanan pendidikan.

Tim Pelayanan Publik juga melaksanakan survey pengaduan dengan isu utama layanan pendidikan di sekolah. Kuestioner survey disusun berdasarkan hasil lokakarya yang diikuti oleh perwakilan wali murid, siswa dan stakeholder sekolah lainnya. Hasil survey dianalisis secara bersama antara sekolah dengan pengguna layanan, dalam hal ini siswa dan wali murid. Dari situlah lahir sebuah dokumen janji perbaikan layanan dan rekomendasi.

Sebuah pertanyaan menggantung di benak penulis. Apa sebenarnya strategi yang telah dilakukan sejumlah lembaga layanan pendidikan di Probolinggo dan Jember, sehingga mereka mampu menumbuhkan partisipasi masyarakat yang terlihat begitu antusias dan peduli memberi kontribusi dalam peningkatan kualitas layanan pendidikan di sekolah mereka?

Rasa penasaran penulis terjawab saat berkesempatan berbincang dengan para Kepala Sekolah di sana. Ternyata kuncinya adalah kultur transparansi dan akuntabilitas pihak sekolah! Setiap tahun, Komite Sekolah dan Paguyuban Wali murid terlibat dalam Penyusunan Rencana Kerja Sekolah (RKS), dan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS).

Sekolah juga mempublikasi hasil RKA dan RKAS serta laporan realisasi penggunaan anggaran sekolah. Baik yang bersumber dari Biaya Operasional Sekolah (BOS) maupun yang bersumber dari pemangku kepentingan lainnya. Seluruh dokumen lampiran kegiatan itu disampaikan dalam rapat Komite Sekolah dan stakeholder sekolah, serta dipublikasikan pada papan informasi sekolah.

Begitulah jika prinsip transparansi dan akuntabilitas telah menjadi kultur dalam pengelolaaan sehari-hari sekolah, maka partisipasi wali murid dan warga di sekitar sekolah, serta pemangku kepentingan  lain, bukan sebuah angan-angan kosong. Pertanyaannya, akankah para penmgambil kebijakan penyedia jasa layanan pendidikan di Aceh mau meniru rekan mereka di Probolinggo dan Jember? Mudah-mudahan, belum terlambat!

* Dicky Ariesandi, Pemerhati masalah sosial dan pelayanan publik, tinggal di Aceh Tengah.
Editor: bakri

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas