Pusat Lantik Bawaslu Aceh

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Pusat melantik Bawaslu Aceh periode 2013-2018 meski di bawah ancaman penolakan

Informasi yang diperoleh Serambi, ketiga anggota Bawaslu Aceh tersebut dilantik di Bogor, Jawa Barat, Senin (15/4) oleh Ketua Bawaslu Pusat, Muhammad. Ketiga anggota Bawaslu Aceh itu berstatus permanen (bukan adhoc) dan bertugas melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014 di Aceh. “Harapan kami seluruh masyarakat Aceh dapat menerima proses (rekruitmen-red) ini. Ini adalah untuk kita semua, untuk sebuah proses pemilu yang baik dan demokratis,” kata Anggota Bawaslu Pusat, Nasrullah yang dihubungi Serambi, tadi malam.

Menurut Nasrullah, pihaknya memandang bila Bawaslu tidak segera melantik anggota Bawaslu Aceh maka akan menjadi persoalan besar bagi penyelenggaraan pemilu di Aceh. Sementara tahapan pemilu sudah berjalan ke tahap pendaftaran calon anggota legislatif ke Komisi Independen Pemilihan (KIP), namun tanpa ada pengawasan.

“Kalau itu tidak dilakukan, akan menjadi persoalan besar. Terutama soal legalitas dan legitimasi, di mana tahapan pemilu di Aceh saat ini sudah masuk dalam pendaftaran calon anggota legislatif. Sebenarnya proses pelantikan ini juga sudah terlambat,” katanya.

Nasrullah menyebutkan, penyelenggaraan pemilu di Aceh yang tanpa diawasi Bawaslu dapat berdampak luas dan membuat proses demokrasi tidak berjalan semestinya. “Kasihan calon yang mendaftar menjadi anggota DPRD, DPRK, tidak ada yang mengawasi. Kasihan juga masyarakat yang mau memberi laporan tidak tahu ke mana harus melapor,” tambahnya.

Menurut Nasrullah, pembentukan Bawaslu Aceh memang diakui ada persoalan, terutama soal perbedaan dasar hukum. Namun Bawaslu sudah berusaha untuk melakukan langkah-langkah persuasif. Bahkan persoalan perbedaan dasar hukum pembentukan Bawaslu Aceh ini sudah dilakukan beberapa kali pertemuan untuk mencari solusi. Pertemuan melibatkan Pemerintah Aceh, DPR Aceh, dan Bawaslu yang difasilitasi Komisi II DPR RI. Bahkan, lanjutnya, Bawaslu juga sudah bertemu dengan anggota DPD dari Aceh untuk membahas masalah tersebut, namun tidak juga menghasilkan solusi yang bisa diterima para pihak, sementara tahapan pemilu di Aceh terus berjalan tanpa ada pengawasan. “Cara-cara persuasif sudah dilakukan. Kita memandang mungkin ini yang terbaik (proses rekruitmen-red),” ujarnya.

Nasrullah berharap setelah dilantiknya tiga anggota Bawaslu Aceh ini tugas-tugas pengawasan pemilu di Aceh dapat berjalan sebagaimana mestinya. “Yang paling penting, kami berharap proses Pemilu di Aceh dapat berjalan baik, dan masyarakat juga bisa menerimanya,” kata Nasrullah.

Sebelumnya anggota Bawaslu Pusat lainnya, Neslon Simanjuntak mengatakan, pembentukan Bawaslu Aceh jelas diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Dalan UU Nomor 15 disebutkan anggota Bawaslu yang dibantukan di Aceh bertugas mengawasi jalannya Pemilu Legislatif dan Presiden, bukan pilkada. Sedangkan DPRA berprinsip pembentukan Bawaslu melalui UUPA.  “Padahal yang dimaksud dalam UUPA itu adalah Panwaslih untuk pilkada, bukan untuk pemilu legislatif dan presiden,” demikian Simanjuntak.(sar)

Pemilu tanpa Pengawas Bisa Jadi Sumber Konflik
MANTAN Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, M Jakfar SH MHum mengatakan, DPRA bersama Pemerintah Aceh bisa saja menggugat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Pusat ke Pengadilan Tata Usaha Negara jika keberatan atas penerbitan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan dan Pelantikan Tiga Anggota Bawaslu Aceh. Sedangkan mengenai keberatan atas peraturan yang dibuat Bawaslu Pusat--bisa langsung merekrut calon anggota Bawaslu Aceh--gugatannya bisa dilayangkan ke Makamah Agung (MA).

“Melalui jalur hukum tersebut diharapkan perbedaan pandangan dan terjemahan Pasal 60 dan 61 UUPA bisa selesai dan tidak menjadi polemik pada pemilu berikutnya,” kata M Jakfar menanggapi proses rekrutmen dan pelantikan tiga anggota Bawaslu Aceh oleh Bawaslu Pusat, Senin (15/4). Ketiga anggota Bawaslu Aceh yang sudah di-SK-kan dan dilantik itu masing-masing Dr Muklir, Asqhalani, dan Zuraida Alwi.

Menurut Jakfar, Bawaslu berani merekrut dan melantik anggota Bawaslu Aceh, karena mereka yakin punya landasan hukum yang kuat yaitu UU Pemilu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Sedangkan dalam UUPA, tidak ditegaskan secara jelas mengenai perekrutan panitia pengawas untuk pemilu legislatif dan presiden.

Halaman
12
Ikuti kami di
Editor: bakri
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2016
About Us
Help