A PHP Error was encountered

Severity: 4096

Message: Object of class stdClass could not be converted to string

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Object of class stdClass to string conversion

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: Object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

Pusat Lantik Bawaslu Aceh - Serambi Indonesia
  • Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Jumat, 18 April 2014
Serambi Indonesia

Pusat Lantik Bawaslu Aceh

Rabu, 17 April 2013 11:36 WIB
BANDA ACEH - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Pusat melantik Bawaslu Aceh periode 2013-2018 meski di bawah ancaman penolakan oleh DPRA dan Pemerintah Aceh. Ketiga anggota Bawaslu Aceh yang lolos fit and proper tes dan akhirnya di-SK-kan tersebut masing-masing Asqalani STH, Dr Muklir SSos SH M AP, dan Zuraida Alwi MPd.

Informasi yang diperoleh Serambi, ketiga anggota Bawaslu Aceh tersebut dilantik di Bogor, Jawa Barat, Senin (15/4) oleh Ketua Bawaslu Pusat, Muhammad. Ketiga anggota Bawaslu Aceh itu berstatus permanen (bukan adhoc) dan bertugas melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014 di Aceh. “Harapan kami seluruh masyarakat Aceh dapat menerima proses (rekruitmen-red) ini. Ini adalah untuk kita semua, untuk sebuah proses pemilu yang baik dan demokratis,” kata Anggota Bawaslu Pusat, Nasrullah yang dihubungi Serambi, tadi malam.

Menurut Nasrullah, pihaknya memandang bila Bawaslu tidak segera melantik anggota Bawaslu Aceh maka akan menjadi persoalan besar bagi penyelenggaraan pemilu di Aceh. Sementara tahapan pemilu sudah berjalan ke tahap pendaftaran calon anggota legislatif ke Komisi Independen Pemilihan (KIP), namun tanpa ada pengawasan.

“Kalau itu tidak dilakukan, akan menjadi persoalan besar. Terutama soal legalitas dan legitimasi, di mana tahapan pemilu di Aceh saat ini sudah masuk dalam pendaftaran calon anggota legislatif. Sebenarnya proses pelantikan ini juga sudah terlambat,” katanya.

Nasrullah menyebutkan, penyelenggaraan pemilu di Aceh yang tanpa diawasi Bawaslu dapat berdampak luas dan membuat proses demokrasi tidak berjalan semestinya. “Kasihan calon yang mendaftar menjadi anggota DPRD, DPRK, tidak ada yang mengawasi. Kasihan juga masyarakat yang mau memberi laporan tidak tahu ke mana harus melapor,” tambahnya.

Menurut Nasrullah, pembentukan Bawaslu Aceh memang diakui ada persoalan, terutama soal perbedaan dasar hukum. Namun Bawaslu sudah berusaha untuk melakukan langkah-langkah persuasif. Bahkan persoalan perbedaan dasar hukum pembentukan Bawaslu Aceh ini sudah dilakukan beberapa kali pertemuan untuk mencari solusi. Pertemuan melibatkan Pemerintah Aceh, DPR Aceh, dan Bawaslu yang difasilitasi Komisi II DPR RI. Bahkan, lanjutnya, Bawaslu juga sudah bertemu dengan anggota DPD dari Aceh untuk membahas masalah tersebut, namun tidak juga menghasilkan solusi yang bisa diterima para pihak, sementara tahapan pemilu di Aceh terus berjalan tanpa ada pengawasan. “Cara-cara persuasif sudah dilakukan. Kita memandang mungkin ini yang terbaik (proses rekruitmen-red),” ujarnya.

Nasrullah berharap setelah dilantiknya tiga anggota Bawaslu Aceh ini tugas-tugas pengawasan pemilu di Aceh dapat berjalan sebagaimana mestinya. “Yang paling penting, kami berharap proses Pemilu di Aceh dapat berjalan baik, dan masyarakat juga bisa menerimanya,” kata Nasrullah.

Sebelumnya anggota Bawaslu Pusat lainnya, Neslon Simanjuntak mengatakan, pembentukan Bawaslu Aceh jelas diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Dalan UU Nomor 15 disebutkan anggota Bawaslu yang dibantukan di Aceh bertugas mengawasi jalannya Pemilu Legislatif dan Presiden, bukan pilkada. Sedangkan DPRA berprinsip pembentukan Bawaslu melalui UUPA.  “Padahal yang dimaksud dalam UUPA itu adalah Panwaslih untuk pilkada, bukan untuk pemilu legislatif dan presiden,” demikian Simanjuntak.(sar)

Pemilu tanpa Pengawas Bisa Jadi Sumber Konflik

MANTAN Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, M Jakfar SH MHum mengatakan, DPRA bersama Pemerintah Aceh bisa saja menggugat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Pusat ke Pengadilan Tata Usaha Negara jika keberatan atas penerbitan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan dan Pelantikan Tiga Anggota Bawaslu Aceh. Sedangkan mengenai keberatan atas peraturan yang dibuat Bawaslu Pusat--bisa langsung merekrut calon anggota Bawaslu Aceh--gugatannya bisa dilayangkan ke Makamah Agung (MA).

“Melalui jalur hukum tersebut diharapkan perbedaan pandangan dan terjemahan Pasal 60 dan 61 UUPA bisa selesai dan tidak menjadi polemik pada pemilu berikutnya,” kata M Jakfar menanggapi proses rekrutmen dan pelantikan tiga anggota Bawaslu Aceh oleh Bawaslu Pusat, Senin (15/4). Ketiga anggota Bawaslu Aceh yang sudah di-SK-kan dan dilantik itu masing-masing Dr Muklir, Asqhalani, dan Zuraida Alwi.

Menurut Jakfar, Bawaslu berani merekrut dan melantik anggota Bawaslu Aceh, karena mereka yakin punya landasan hukum yang kuat yaitu UU Pemilu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Sedangkan dalam UUPA, tidak ditegaskan secara jelas mengenai perekrutan panitia pengawas untuk pemilu legislatif dan presiden.

“Dalam UUPA, menurut terjemahan Bawaslu Pusat, Panwas yang direkrut dan diusul DPRA/DPRK itu untuk panwas pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota. Ini bisa dilihat dalam UUPA Pasal 60,” kata Jakfar.

Jakfar juga mengatakan, Bawaslu tidak peduli dengan isi Pasal 61 ayat 1) poin b) UUPA terkait tugas dan wewenang panitia pengawas yang direkrut dan diusul DPRA/DPRK, bisa melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam peraturan perundah-undangan lainnya.

Dimintai tanggapannya, bagaimana jika Bawaslu Aceh yang dilantik Bawaslu Pusat tidak mendapat pengakuan/dukungan dari DPRA dan Pemerintah Aceh, menurut Jakfar bisa menjadi sumber konflik baru dan hasil pemilu legislatif dan presiden yang dilaksanakan di Aceh tahun 2014 menjadi rendah. “Bisa pula menjadi peluang bagi yang kalah untuk melakukan gugatan atau upaya hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan peradilan lainnya,” ujar mantan Ketua KIP Aceh tersebut.

Diingatkan Jakfar, kualitas dan legitimasi pelaksanaan tahapan pemilu legislatif dan presiden di Aceh menjadi rendah karena Bawaslu tidak bisa melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan secara maksimal. “Kalau seperti ini kejadiannya nanti, calon anggota legislatif yang tak terpilih akan sangat kecewa. Ia akan beranggapan kekalahannya karena sistem pengawasan belum maksimal. Apakah sistem pemilu seperti itu yang diinginkan di daerah ini,” kata Jakfar mempertanyakan.(her)

DPRA Tetap Menolak

DPRA tetap belum bisa menerima keputusan Bawaslu Pusat meng-SK-kan dan melantik tiga anggota Bawaslu Aceh yang direkrutnya sendiri. Sikap DPRA tetap sebagaimana isi Pasal 60 dan 61 UUPA yaitu kewenangan merekrut dan mengusul anggota pengawas pemilihan, baik pemilihan kepala/wakil kepala daerah maupun maupun anggota legislatif dan presiden tetap dilakukan DPRA untuk Panwas Provinsi dan DPRK untuk Panwas Kabupaten/Kota.

DPRA telah menyurati Bawaslu Pusat menolak tiga anggota Bawaslu Aceh yang telah di-SK-kan dan dilantik. Padahal sebelumnya Komisi II DPR sudah memfasilitasi perbedaan pandangan terhadap isi Pasal 60 dan 61 UUPA. Waktu itu Komisi II menyarankan agar calon anggota Panwas/Bawaslu yang direkrut Bawaslu Pusat maupun DPRA sama-sama dibatalkan kemudian kewenangan merekrut diberikan kepada DPRA.

Tugas kita merekrut dan mengusul, sedangkan kewenangan Bawaslu Pusat menerbitkan SK dan melantik. Kalau Bawaslu Pusat meragukan kemampuan calon anggota Panwas/Bawaslu yang diusul, silakan dites atau diuji kembali. Begitupun jika kemampuan calon Panwas/Bawaslu yang diusul dinilai belum layak, kembalikan ke DPRA dan Komisi A siap merekrut yang lain yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan Bawaslu Pusat.
* Adnan Beuransyah, Ketua Komisi A DPRA. (her)

Harus Mengacu UUPA

SIKAP Pemerintah Aceh terhadap perekrutan calon anggota Bawaslu Aceh oleh Bawaslu Pusat sama seperti DPRA, yaitu berpedoman pada isi Pasal 60 dan 61 UUPA.

Jadi, jika perekrutan panwasnya sudah mengacu kepada UUPA, Pemerintah Aceh mendukung dan membantu Bawaslu Aceh untuk menjalankan fungsi dan tugas pengawasan tahapan jalannya penyelenggaraan pemilu legislatif dan presiden di Aceh mulai tahun 2013 sampai 2014 yang demokratis, jujur, rahasia, bermartabat, adil, aman, damai, serta berkualitas dan mendapat legitimasi yang tinggi dari rakyat. Artinya, harus mengacu UUPA.
* Hamid Zein, Kepala Biro Pemerintahan Setda Aceh.(her)

Inilah Bunyi Pasal 60 dan 61 UUPA
Pasal 60
(1) Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan kabupaten/kota dibentuk oleh Panitia Pengawas tingkat nasional dan bersifat ad hoc.
(2) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Undang-Undang ini diundangkan.
(3) Anggota Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masing-masing sebanyak 5 (lima) orang yang diusulkan oleh DPRA/DPRK.
(4) Masa kerja Panitia Pengawas Pemilihan berakhir 3 (tiga) bulan setelah pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota.

Pasal 61
(1) Tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan:
a. melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota; dan
b. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
(2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Editor: bakri
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
179254 articles 16 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI KOMENTAR SAYA
© 2014 TRIBUNnews.com All Right Reserved About Us Privacy Policy Help Terms of Use Redaksi Info iklan Contact Us Lowongan
Atas