Selasa, 3 Maret 2015

Guru Honorer Demo DPRK Aceh Selatan

Kamis, 18 April 2013 09:08 WIB

Guru Honorer Demo DPRK Aceh Selatan
SERAMBI / TAUFIK ZASS
Tenaga honorer Dinas Pendidikan yang namanya tidak keluar dalam daftar kelelususan uji Publik Tenaga Honorer Katagori II (K-II) menyampaikan orasinya saat berunjukrasa ke gedung DPRK Aceh Selatan, Rabu (17/4). Mereka mendesak DPRK setempat memperjuangkan kembali hak mereka untuk supaya masuk dalam daftar K-II.

TAPAKTUAN - Seratusan tenaga honorer di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan yang namanya tidak masuk dalam daftar pengumuman kelulusan tenaga honoror Kategori II (K-2), Rabu (17/4) menggelar aksi unjukrasa ke Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) setempat.

Para peserta aksi yang dikoordinir Koalisi Barisan Guru Bersatu (Kobar-GB) itu menuntut DPRK setempat memperjuangkan hak mereka yang sudah mengabdi bertahun-tahun sebagai tenaga honorer di lingkungan Dinas Pendidikan.

Pantauan Serambi, aksi yang berlangsung sekira pukul 10.09 WIB itu turut mengusung sejumlah spanduk berisi keluhan dan kekecewaan mereka terhadap pengumuman uji publik yang ditempel di Badan Kepengawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) setempat beberapa waktu lalu.

Sebelum beranjak ke gedung DPRK, massa yang dinominasi kaum perempuan itu terlebih dahulu berkumpul di halaman kantor Dinas Pendidikan setempat. Setelah mendapatkan arahan dari Koordinator Kobar-GB Wilayah Barat-Selatan Aceh, Mus Mulyadi, kemudian mereka langsung bertolak menuju gedung DPRK Aceh Selatan dengan cara berjalan kaki sambil mengusung sejumlah spanduk dan meneriakkan yel-yel keadilan terhadap tenaga honorer yang terzalimi.

Di gedung DPRK Aceh Selatan, para peserta aksi itu disambut oleh Ketua DPRK Aceh Selatan, Tgk Safiron, bersama dua wakilnya, masing-masing Khaidir Amin SE dan Marsidiq, serta Ketua Komisi A DPRK Aceh Selatan, Subki Rusli bersama anggotanya, Teuku Mudasir, Zulfar Arifin dan H Hanafi.

Di hadapan pimpinan dan anggota dewan, para peserta aksi menyampaikan aspirasi dan tututannya, mereka meminta DPRK untuk memperjuangkan hak mereka seperti tenaga honorer yang namanya keluar dalam daftar pengumuman dimaksud.

“Kami sudah bertahun-tahun mengabdikan diri sebagai tenaga honor. Bahkan ketika konflik menerpa Aceh kami tetap bersabar dan konsisten menyumbangkan tenaga dan pikiran kami untuk mendidik putra dan putri Aceh Selatan. Tapi kenapa malah nama kami yang tidak keluar dalam pengumuman K-II ini. Ada apa dengan BKPP. Apa BKPP memprioritaskan orang titipan?” tanya peserta aksi dalam orasinya itu.

Halaman123
Editor: bakri
KOMENTAR ANDA

TRIBUNnews.com © 2015

About Us

Help

Atas