Selasa, 23 Desember 2014
Serambi Indonesia

Dualisme Regulasi Jadi Bibit Sengketa

Sabtu, 20 April 2013 11:09 WIB

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh menyebutkan, pada Pemilu 2014 di Aceh terjadi dualisme regulasi terkait mekanisme pencalonan anggota DPR Aceh dan DPR kabupaten/kota. Dualisme regulasi ini terjadi antara Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilu Anggota DPRA dan DPRK dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 7 Tahun 2013.  

Dalam Pasal 17 Qanun Nomor 3/2008 disebutkan, daftar bakal calon yang diajukan partai politik peserta pemilu memuat paling banyak 120 persen dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan. Aturan ini khusus berlaku untuk partai politik lokal peserta pemilu tingkat Aceh dan partai politik lokal peserta pemilu tingkat kabupaten/kota.

Sedangkan pada Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 yang merupakan turunan dari UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, pada Pasal 11-nya disebutkan bahwa dalam pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, parpol wajib memperhatikan daftar bakal calon paling banyak 100 persen dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap daerah pemilihan.

“Atas perbedaan aturan ini kami sudah layangkan surat meminta ketegasan KPU, aturan mana yang akan menjadi acuan. Kita berharap dalam waktu dekat ini sudah ada keputusan dari KPU soal alokasi pengajuan daftar caleg ini,” ujar Ketua Pokja Pencalonan Anggota KIP Aceh, Yarwin Adi Dharma.

Ketua Komisi A DPRA, Adnan Beuransah telah menyurati KPU agar dapat mengakomodir ketentuan Pasal 17 Qanun Nomor 3 Tahun 2008. Sampai sejauh ini KPU belum merespons surat DPR Aceh. Dia menilai penerbitan UU Nomor 8 Tahun 2012 tidak melalui konsultasi dan pertimbangan dari DPR Aceh, padahal UU tersebut juga berlaku untuk Aceh. Pasal 8 UUPA menegaskan, setiap kebijakan pemerintah pusat terhadap Aceh harus dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan Pemerintah Aceh.

Ada dua hal yang menjadi ironi dalam persoalan ini. Pertama, kita yakin masalah ini akan menjadi bibit sengketa politik ke depan. Kedua, hal ini juga memperlihatkan bahwa UU No 8 Tahun 2012 itu memang bermasalah. Bukan cuma mengabaikan UUP serta “menabrak” Qanun Aceh No 3 Tahun 2008, tapi juga telah merugikan banyak parpol calon peserta Pemilu 2014.

Harusnya, setiap produk legislasi, norma-normanya tidak menimbulkan multitafsir sebagaimana yang terlihat dari perbedaan pendapat antara KPU dan parpol. Tapi kita tentu berharap apa yang menjadi permasalahan tentang dualisme regulasi untuk Aceh hendaknya segera diselesaikan dengan cara dan dalam suasana yang kondusif. Artinya, dengan ketelanjuran itu tidak saling melempar kesalahan satu sama lain.

Itulah hal paling penting agar “dualisme” regulasi dalam pencalegan itu tidak menjadi bibit sengketa. Toh, menjaga iklim politik yang sehat adalah hal paling penting saat ini, khususnya di Aceh.
Editor: hasyim

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas