Kamis, 2 April 2015

Gubernur: Gunakan Saja Qanun Nomor 3/2008

Sabtu, 20 April 2013 12:29

BANDA ACEH - Untuk mengatasi dualisme regulasi mengenai mekanisme pencalonan anggota DPR Aceh dan DPR kabupaten/kota dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 di Aceh, Gubernur Zaini Abdullah menawarkan sebuah solusi. Sebagai jalan keluarnya, gunakan saja Qanun Nomor 3 Tahun 2008.

Qanun tentang Partai Politik Peserta Pemilu untuk Anggota DPRA dan DPRK itu dinilai Gubernur Zaini sesuai dan konstitusional dijadikan dasar regulasi dalam proses pendaftaran calon anggota legislatif dari partai nasional maupun politik lokal (parlok).

Pemikiran itu disampaikan Gubernur Aceh selaku pembina politik daerah kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dan KIP kabupaten/kota selaku penyelenggara pemilu legislatif melalui Kepala Biro Hukum Setda Aceh, Edrian SH.

“Alasan Gubernur menyerukan KIP agar menggunakan Qanun Nomor 3 Tahun 2008 itu, karena qanun itu hanya berlaku secara khusus untuk partai politik nasional dan lokal di Aceh, turunan dari Pasal 80 Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh,” kata Edrian kepada Serambi seusai rapat tertutup antara Gubernur Aceh dengan DPRA dan KIP Aceh di Pendapa Gubernur Aceh, Jumat (19/4).    

Menurut Edrian, gubernur selaku pembina politik di daerah berkewajiban memberi nasihat dan usul terhadap hal-hal yang dapat menghambat pelaksanaan tahapan pendaftaran caleg pada Pileg 2014.

Dalam minggu ini, sebagaimana diberitakan Serambi kemarin, muncul pemberitaan mengenai keluhan dan keraguan KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota terkait adanya dua aturan yang muncul mengenai kuota maksimal usulan caleg parpol ke KIP.

Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2013 yang merupakan turunan dari UU Pemilu Nomor 8 Tahun 2012, kuota usulan pencalonan anggota parpol itu maksimal 100 persen per daerah pemilihan (dapil). Misalnya, untuk dapil I Aceh yang meliputi Aceh Besar, Banda Aceh, dan Sabang, jumlah kursi yang tersedia sebelas kursi, maka caleg yang diusul hanya boleh sebelas orang.

Halaman12
Editor: hasyim
KOMENTAR

TRIBUNnews.com © 2015

About Us

Help

Atas