• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Sabtu, 25 Oktober 2014
Serambi Indonesia

Gubernur: Gunakan Saja Qanun Nomor 3/2008

Sabtu, 20 April 2013 12:29 WIB

* Solusi Dualisme Regulasi Caleg


BANDA ACEH - Untuk mengatasi dualisme regulasi mengenai mekanisme pencalonan anggota DPR Aceh dan DPR kabupaten/kota dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 di Aceh, Gubernur Zaini Abdullah menawarkan sebuah solusi. Sebagai jalan keluarnya, gunakan saja Qanun Nomor 3 Tahun 2008.

Qanun tentang Partai Politik Peserta Pemilu untuk Anggota DPRA dan DPRK itu dinilai Gubernur Zaini sesuai dan konstitusional dijadikan dasar regulasi dalam proses pendaftaran calon anggota legislatif dari partai nasional maupun politik lokal (parlok).

Pemikiran itu disampaikan Gubernur Aceh selaku pembina politik daerah kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dan KIP kabupaten/kota selaku penyelenggara pemilu legislatif melalui Kepala Biro Hukum Setda Aceh, Edrian SH.

“Alasan Gubernur menyerukan KIP agar menggunakan Qanun Nomor 3 Tahun 2008 itu, karena qanun itu hanya berlaku secara khusus untuk partai politik nasional dan lokal di Aceh, turunan dari Pasal 80 Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh,” kata Edrian kepada Serambi seusai rapat tertutup antara Gubernur Aceh dengan DPRA dan KIP Aceh di Pendapa Gubernur Aceh, Jumat (19/4).    

Menurut Edrian, gubernur selaku pembina politik di daerah berkewajiban memberi nasihat dan usul terhadap hal-hal yang dapat menghambat pelaksanaan tahapan pendaftaran caleg pada Pileg 2014.

Dalam minggu ini, sebagaimana diberitakan Serambi kemarin, muncul pemberitaan mengenai keluhan dan keraguan KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota terkait adanya dua aturan yang muncul mengenai kuota maksimal usulan caleg parpol ke KIP.

Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2013 yang merupakan turunan dari UU Pemilu Nomor 8 Tahun 2012, kuota usulan pencalonan anggota parpol itu maksimal 100 persen per daerah pemilihan (dapil). Misalnya, untuk dapil I Aceh yang meliputi Aceh Besar, Banda Aceh, dan Sabang, jumlah kursi yang tersedia sebelas kursi, maka caleg yang diusul hanya boleh sebelas orang.

Sementara dalam Qanun 3/2008 yang merupakan turunan dari Pasal 80 UUPA, parpol boleh mengusul calegnya untuk DPRA dan DPRK maksimal 120%. Artinya, kalau di dapil I jumlah kursi yang tersedia untuk sebelas orang, maka parpol boleh daftarkan calegnya 13 orang.

Dalam UUPA, kata Edrian, Pemerintah Aceh bersama DPRA diperintah membuat qanun sebagai dasar pengaturan bagi pencalonan anggota legislatif dari parpol (nasional maupun lokal).

Qanun Nomor 3/2008 itu telah digunakan KIP Aceh dan kabupaten/kota pada pileg lima tahun lalu dan ternyata tidak ada masalah. Ini artinya, kata Edrian, meski untuk pelaksanaan Pileg 2014 sudah ada landasan hukumnya, yaitu UU Nomor 8 Tahun 2012 yang berlaku secara nasional, tapi untuk parpol di Aceh lain lagi. Selain UU Pemilu yang baru itu tetap berlaku, tapi ditambah lagi dengan Qanun Nomor 3/2008. Jadi, kata Edrian, menurut telahaan dan terjemahan Gubernur Aceh, antara UU Nomor 8 Tahun 2012 dan PKPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang usulan caleg 100 persen maksimal per dapil dengan Qanun Nomor 3/2008 yang membolehkan parpol mengusul calegnya maksimal 120 persen per dapil, itu tidak tergolong dualisme regulasi. “Jadi, KIP tak perlu bingung,” ujarnya.

Ia kemukakan alasan bahwa usulan caleg 120% itu hanya berlaku untuk parpol di Aceh, tidak ada di tempat lain. Inilah salah satu kekhususan dan keistimewaan Aceh pascadamai RI dengan GAM yang melahirkan UUPA. Tapi untuk caleg DPR RI, parlok di Aceh tak boleh mengusulkan calonnya. “Bagi Aceh, hal itu dijadikan sebagai kebinnekaan politik nasional yang perlu dijaga demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Edrian.

Wakil Ketua II DPRA, Sulaiman Abda MSi yang hadir dalam pertemuan yang dipimpin Gubernur Zaini itu mengatakan, memang tidak ada dualisme aturan dalam penyelenggaraan pileg di Aceh.

Oleh karena itu, dalam rapat koordinasi Pemerintah Aceh, DPRA, dengan KIP Aceh kemarin, kata Sulaiman, gubernur selaku pembina politik di daerah akan segera menyurati KPU. Dalam surat itu, antara lain, bakal ditegaskan bahwa dasar penyelenggaraan pemilu legislatif di Aceh, di samping UU Nomor 8 Tahun 2008 dan PKPU Nomor 7 Tahun 2013, juga Qanun Nomor 3 Tahun 2008. (her) 
Editor: hasyim
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
180974 articles 16 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas