Jumat, 27 Maret 2015
Home » Opini

Aspek Hukum Pembentukan Bawaslu Aceh oleh Pusat

Senin, 22 April 2013 10:10

SILANG pendapat antara elite Aceh, dalam hal ini Pemerintah Aceh dan DPRA di satu pihak, dan elite Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pusat di pihak lainnya, terkait dasar hukum pembentukan Bawaslu Aceh belum ada titik temu. Sikap DPRA merujuk pada Pasal 60 dan 61 UUPA yaitu “Kewenangan merekrut dan mengusul anggota pengawas pemilihan (panwas), baik pemilihan kepala/wakil kepala daerah maupun anggota legislatif dan presiden tetap dilakukan oleh DPRA untuk Panwas Provinsi dan oleh DPRK untuk Panwas Kabupaten/Kota”. Sikap DPRA ini didukung pula oleh Pemerintah Aceh. (Serambi, 17/4/2013).

Sementara di sisi lain Bawaslu Pusat berpendapat bahwa mereka memiliki kewenangan untuk membentuk Bawaslu Aceh dalam rangka melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan parhelatan akbar pesta demokrasi melalui Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014 di Aceh, sesuai dengan amanat UU No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, bukan merujuk pada UUPA (Serambi, 17/4/2013).

Dalam Teori Perundang-undangan (Gezetsgebungstheorie) disebutkan ada enam cara melakukan penafsiran terhadap suatu norma hukum (legal interpretation), yaitu: penafsiran gramatikal (tata bahasa), penafsiran historis, penafsiran sosiologis, penafsiran otentik dan penafsiran perbandingan. Hemat Penulis, penafsiran secara sistematis (systematical interpretation) menjadi pilihan tepat dan elegan dalam upaya memberikan kejelasan dan kejernihan dari serangkaian rumusan kata (klausul) yang dipergunakan oleh Pasal-pasal (Loi constitutionalle) sebagaimana tercantum dalam Pasal 60 ayat (1), (2), (3), (4) dan Pasal 61 ayat (1) UUPA.

 Penafsiran sistematis
Penafsiran sistematis adalah suatu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal-pasal lainnya dalam suatu perundang-undangan, sehingga memberikan kejelasan dan kemurnian makna dari rumusan norma yang menjadi pertentangan. Hal ini mengingat, silang pendapat yang terjadi antara Pemerintah Aceh dan DPRA dengan Bawaslu Pusat adalah menyangkut makna dari rangkaian kata (klausul) sebagaimana tercantum dalam Pasal 60 ayat (1), (2), (3) dan (4) dan Pasal 61 ayat (1) UUPA tersebut.

Dalam Bab IX, tepatnya Bagian Ketiga (mengenai Penitia Pengawas Pemilihan) Pasal 60 ayat (1) UUPA secara tegas menyebutkan bahwa: “Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan kabupaten/kota dibentuk oleh panitia pengawas pemilih tingkat nasional dan bersifat Adhoc”. Selanjutnya dalam ayat (3) menyebutkan bahwa: “Anggota Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masing-masing sebanyak 5 (lima) orang yang diusulkan oleh DPRA/DPRK”. dan ayat (4) menyebutkan bahwa: “Masa kerja Panitia Pengawas Pemilihan berakhir 3 (tiga) bulan setelah pelantikan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota”.  

Apabila dibaca Pasal 60 beserta dengan keempat ayat yang ada di dalamnya tersebut, sekilas, seakan-akan memberikan makna multi tafsir bahwa rumusan Pasal 60 ayat (1), (2), (3) dan (4) termasuklah juga berlaku untuk Pemilihan Anggota Legislatif dan Presiden di Aceh, di samping berlaku untuk Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota sebagaimana diamanatkan Pasal 61 ayat (1) UUPA.

Hal tersebut terjadi karena, rumusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 beserta keempat ayatnya tersebut tidak memuat secara eksplisit mengenai jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup (batasan) dari obyek yang diatur di dalam jiwa dari norma (mentale normen) sebagaimana yang terdapat dalam rumusan Pasal 60 tersebut. Akibatnya muncul multi tafsir. Namun perlu diingat bahwa berdasarkan penafsiran hukum secara sistematis (systematical interpretation) untuk memahami jiwa dan suasana batin dari suatu norma yang tertuang dalam rumusan (klausul) suatu pasal, tidak dapat dipisahkan dengan jiwa dan suasana batin dari norma sebagaimana yang tertuang dalam rumusan (klausul) dari pasal-pasal yang lainnya, terlebih lagi rumusan klausul dari pasal-pasal yang saling berdekatan dan bahkan berada dalam Bab dan bagian yang sama serta bahkan dari peraturan yang sama.

Halaman123
Editor: bakri
KOMENTAR

TRIBUNnews.com © 2015

About Us

Help

Atas