• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Jumat, 24 Oktober 2014
Serambi Indonesia
Home » Opini

Aspek Hukum Pembentukan Bawaslu Aceh oleh Pusat

Senin, 22 April 2013 10:10 WIB
Oleh Kurniawan

SILANG pendapat antara elite Aceh, dalam hal ini Pemerintah Aceh dan DPRA di satu pihak, dan elite Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pusat di pihak lainnya, terkait dasar hukum pembentukan Bawaslu Aceh belum ada titik temu. Sikap DPRA merujuk pada Pasal 60 dan 61 UUPA yaitu “Kewenangan merekrut dan mengusul anggota pengawas pemilihan (panwas), baik pemilihan kepala/wakil kepala daerah maupun anggota legislatif dan presiden tetap dilakukan oleh DPRA untuk Panwas Provinsi dan oleh DPRK untuk Panwas Kabupaten/Kota”. Sikap DPRA ini didukung pula oleh Pemerintah Aceh. (Serambi, 17/4/2013).

Sementara di sisi lain Bawaslu Pusat berpendapat bahwa mereka memiliki kewenangan untuk membentuk Bawaslu Aceh dalam rangka melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan parhelatan akbar pesta demokrasi melalui Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014 di Aceh, sesuai dengan amanat UU No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, bukan merujuk pada UUPA (Serambi, 17/4/2013).

Dalam Teori Perundang-undangan (Gezetsgebungstheorie) disebutkan ada enam cara melakukan penafsiran terhadap suatu norma hukum (legal interpretation), yaitu: penafsiran gramatikal (tata bahasa), penafsiran historis, penafsiran sosiologis, penafsiran otentik dan penafsiran perbandingan. Hemat Penulis, penafsiran secara sistematis (systematical interpretation) menjadi pilihan tepat dan elegan dalam upaya memberikan kejelasan dan kejernihan dari serangkaian rumusan kata (klausul) yang dipergunakan oleh Pasal-pasal (Loi constitutionalle) sebagaimana tercantum dalam Pasal 60 ayat (1), (2), (3), (4) dan Pasal 61 ayat (1) UUPA.

 Penafsiran sistematis
Penafsiran sistematis adalah suatu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal-pasal lainnya dalam suatu perundang-undangan, sehingga memberikan kejelasan dan kemurnian makna dari rumusan norma yang menjadi pertentangan. Hal ini mengingat, silang pendapat yang terjadi antara Pemerintah Aceh dan DPRA dengan Bawaslu Pusat adalah menyangkut makna dari rangkaian kata (klausul) sebagaimana tercantum dalam Pasal 60 ayat (1), (2), (3) dan (4) dan Pasal 61 ayat (1) UUPA tersebut.

Dalam Bab IX, tepatnya Bagian Ketiga (mengenai Penitia Pengawas Pemilihan) Pasal 60 ayat (1) UUPA secara tegas menyebutkan bahwa: “Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan kabupaten/kota dibentuk oleh panitia pengawas pemilih tingkat nasional dan bersifat Adhoc”. Selanjutnya dalam ayat (3) menyebutkan bahwa: “Anggota Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masing-masing sebanyak 5 (lima) orang yang diusulkan oleh DPRA/DPRK”. dan ayat (4) menyebutkan bahwa: “Masa kerja Panitia Pengawas Pemilihan berakhir 3 (tiga) bulan setelah pelantikan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota”.  

Apabila dibaca Pasal 60 beserta dengan keempat ayat yang ada di dalamnya tersebut, sekilas, seakan-akan memberikan makna multi tafsir bahwa rumusan Pasal 60 ayat (1), (2), (3) dan (4) termasuklah juga berlaku untuk Pemilihan Anggota Legislatif dan Presiden di Aceh, di samping berlaku untuk Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota sebagaimana diamanatkan Pasal 61 ayat (1) UUPA.

Hal tersebut terjadi karena, rumusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 beserta keempat ayatnya tersebut tidak memuat secara eksplisit mengenai jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup (batasan) dari obyek yang diatur di dalam jiwa dari norma (mentale normen) sebagaimana yang terdapat dalam rumusan Pasal 60 tersebut. Akibatnya muncul multi tafsir. Namun perlu diingat bahwa berdasarkan penafsiran hukum secara sistematis (systematical interpretation) untuk memahami jiwa dan suasana batin dari suatu norma yang tertuang dalam rumusan (klausul) suatu pasal, tidak dapat dipisahkan dengan jiwa dan suasana batin dari norma sebagaimana yang tertuang dalam rumusan (klausul) dari pasal-pasal yang lainnya, terlebih lagi rumusan klausul dari pasal-pasal yang saling berdekatan dan bahkan berada dalam Bab dan bagian yang sama serta bahkan dari peraturan yang sama.

Guna mengakhiri perdebatan dan adu argumentasi yang tak kunjung selesai tersebut, perlu mendalami isi rumusan klausul Pasal 61 ayat (1) UUPA yang menyebutkan: “Tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan: a. melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota; dan b. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”. Berbeda dengan Pasal 60, rumusan Pasal 61 ayat (1) ini secara jelas memberikan jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup (batasan) dari obyek yang diatur, yaitu bahwa Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) dimaksud adalah dalam rangka pengawasan pelaksanaan pemilihan kepala daerah, baik pada level provinsi (Aceh), kabupaten maupun kota.  

Sehingga karenanya, berdasarkan metode penafsiran hukum (legal interprestasi) secara sistematis dapatlah dipahami bahwa ketiadaan pengaturan mengenai jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup (batasan) dari objek yang diatur sebagaimana yang termaktup dalam Pasal 60 secara otomatis diisi/diberi batasan jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup (batasan) sebagaimana yang tertera secara explisit dalam rumusan Pasal 61 ayat (1) sebagai rumusan pasal lanjutan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketentuan sebagaimana yang diamanatkan pada Bagian Ketiga (Panitia Pengawas Pemilihan) tepatnya Pasal 60 ayat (1), (2), (3); Bagian ke-empat (Tugas dan Wewenang Panwaslih) tepatnya Pasal 61 ayat (1), (2), Pasal 62 dan Pasal 63 UUPA memiliki satu kesatuan jiwa dan suasana kebatinan, yaitu bahwa pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh sebagaimana yang dimaksud Pasal 60 ayat (1) dan (3) adalah hanya dalam rangka pengawasan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Aceh, baik pada level Provinsi (Aceh), maupun Kabupaten/Kota, bukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden.

 Bersifat konstitusional
Dengan demikian, pelantikan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Aceh periode 2013-2018 di Bogor yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nasional, bersifat konstitusional dan sudah berada pada jalur/langkah yang benar (stap in de goede/on the right track) yaitu dengan merujuk pada UU No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu dan bukan merujuk kepada UUPA.

Justru Bawaslu Nasional akan melakukan tindakan inkonstitusional apabila pembentukan Bawaslu Aceh dengan merujuk kepada UUPA. Hemat Penulis hal ini disebabkan setidak-tidak karena dua pertimbangan, yaitu: Pertama, mengingat rumusan Pasal 60 dan 61 UUPA hanya diperuntukan dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Aceh sebagaimana dijabarkan Pasal 60 Jo Pasal 61 UUPA, bukan dalam rangka Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden; dan Kedua, rumusan sebagaimana yang termaktub pada Pasal 60 ayat (1) Jo Pasal 61 UUPA membatasi obyek pengaturannya pada “Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten/Kota”, bukan pada “Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Aceh dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten/Kota. Hal ini dapat dilihat dari rumusan Pasal 60 Jo Pasal 61 UUPA yang tidak sama sekali menggunakan istilah “Bawaslu”, melainkan istilah yang digunakan adalah “Panwaslih”.

Atas dasar itu, hemat penulis bahwa rumusan klausul Pasal 60 Jo Pasal 61 UUPA memang mengatur tentang hal yang sama dengan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 69 ayat (1), (2), dan (3) UU No. 15 Tahun 2011 yaitu sama sama menyangkut Pemilu. Namun kedua UU tersebut mengatur tentang jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup (batasan) dari obyek yang berbeda, dimana UUPA semata-mata menitikberatkan obyek pengaturannya pada pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah di Aceh”. Sedangkan UU No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu menitikberatkan obyek pengaturannya menyangkut Pemilihan Legislatif dan Pemilu Presiden.

Penulis berharap agar tulisan ini kiranya dapat mengakhiri perbedaan pandangan seputar pembentukan Bawaslu Aceh oleh Bawaslu Nasional. Besar harapan penulis agar elite Aceh bersama elite pusat dan segenap komponen masyarakat dapat menyingsingkan lengan baju dan bergandengan tangan segera mulai mengayuh “kapal besar” yang bernama “Pemerintahan Aceh”, yang selama ini telah berlabuh dan bersandar lama di tepi darmaga untuk bergerak maju mengarungi samudera luas pelayanan publik, guna menghilangkan dahaga masyarakat akan kepedulian dan perhatian pemerintah.

* Kurniawan S.H., LLM, Pengamat Politik, Pemerintahan, Keamanan dan Hukum Aceh, dan Dosen Hukum Tata Negara/Tata Pemerintahan pada Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh. Email: kurniawanfh@yahoo.com
Editor: bakri
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
181624 articles 16 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas