Minggu, 2 Agustus 2015
Home » Opini

Pemilu Aceh dalam Radar KPU

Senin, 22 April 2013 10:12

TAHAPAN Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 belum memasuki tahapan krusial, tetapi embrio benturan berkaitan dengan kekhususan Aceh sudah mulai bermunculan. Jika tidak diantisipasi sejak awal, beberapa persoalan nanti menjadi liar dan menguras waktu, pikiran, bahkan bisa merusak aras perpolitikan di Aceh.

Pengajuan berkas pencalonan yang berlangsung pada 9-22 April 2013, terlihat beberapa persoalan mulai mengemuka dalam sosialisasi yang dilakukan Komisi Independen Pemilihan (KIP), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Ini, misalnya, soal jumlah calon anggota legislatif (caleg) yang bisa diajukan dalam satu daerah pemilihan.

Persoalan lain yang nanti mencuat adalah banyaknya caleg yang lompat pagar alias pindah partai, baik karena partai sebelumnya tidak lagi menjadi peserta pemilu, ada konflik internal, maupun persoalan koalisi partai politik nasional-partai politik lokal. Seluruh persoalan itu, harus diselesaikan penyelenggara dan partai politik sejak dini. Ibarat tumor, harus dengan segera diambil langkah pencegahan agar tidak menyebar.

Jumlah caleg yang boleh diajukan partai politik dan partai politik lokal, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Legislatif, sudah jelas bahwa 100 persen dari alokasi kursi yang ada. Ketentuan ini diperjelas lagi dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pencalonan.

Ini berbeda dengan pemilu 2009 yang membenarkan parpol mengajukan 120 persen caleg dari alokasi kursi yang tersedia di sebuah daerah pemilihan. Dasar hukum pemilu 2009 lalu adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang menjadi salah satu rujukan Qanun No.8 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal dan Pemilu Legislatif di Aceh.

Masalah kekhasan Aceh dalam UU No.11 Tahun 2006 menjadi dasar argumen sejumlah politisi agar dapat mengajukan caleg 120 persen kendati dalam UUPA itu tidak disinggung masalah jumlah caleg.  

 Peran KIP Aceh
KIP Provinsi Aceh sebagai koordinator sekaligus regulator dalam kapasitas terbatas, sebenarnya bisa menjembatani masalah ini sejak awal agar dimasukkan dalam peraturan KPU. Pengalaman sejak 2009, kekhususan Aceh sering berada di luar radar KPU, sebagaimana dalam kasus lain yang kerap berbenturan dengan aturan yang berlaku nasional. Konflik yang muncul kemudian seringkali mengganggu tahapan dan jadwal, seperti pembentukan Bawaslu Aceh yang belum jelas hingga sekarang.

Halaman123
Editor: bakri
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2015 About Us Help
Atas