DPRK: Pemerintah Harus Siap Dikritik

BANDA ACEH - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Yudi Kurnia, mengatakan masyarakat di ibukota Provinsi Aceh ini semakin kritis terhadap semua permasalahan yang berkembang. Sehingga para pemimpin dituntut bekerja dengan baik dalam melayani rakyat.

“Masyarakat selalu mempertanyakan eksistensi eksekutif dan legislatif selaku penyelenggara pemerintahan. Ini menunjukkan masyarakat kian kritis,” kata Yudi Kurnia, saat memimpin Sidang Paripurna Istimewa DPRK Banda Aceh dalam rangka memperingati HUT ke-808 Kota Banda Aceh, Senin 22 April 2013.

Politisi Partai Demokrat itu mengatakan, sikap kritis masyarakat diperlihatkan dalam bentuk unjuk rasa, pengaduan-pengaduan di media massa dan lainnya. “Semua itu merupakan reaksi kritis masyarakat yang harus diterima dengan tangan terbuka, dan kemudian disahuti serta dicarikan solusi terbaiknya,” kata Yudi.

Menurut Yudi, tak zamannya lagi pemerintah menutup diri dari segala kritikan. Pemerintah harus terbuka serta melibatkan masyarakat secara aktif dalam pembangunan. Ia berharap, momentum HUT ke-808 Kota Banda Aceh, kemarin, hendaknya menumbuhkan rasa persatuan dan kebersamaan serta meningkatkan kepedulian eksekutif dan legislatif kepada masyarakat.

Sidang Paripurna Istimewa DPRK Banda Aceh itu dihadiri anggota DPRK Banda Aceh, Wali Kota Ir Mawardy Nurdin MEngSc, Wakil Wali Kota Illiza Sa’aduddin Djamal SE, Sekda Drs T Saifuddin TA MSi, kepala SKPK Banda Aceh dan unsur Muspida, serta undangan lainnya.

Sementara Wali Kota Banda Aceh Mawardy Nurdin dalam pidatonya pada sidang tersebut antara lain mengurai sejumlah keberhasilan Pemko Banda Aceh. Keberhasilan itu, kata Mawardy, tercapai karena kerja keras dan kerjasama antara eksekutif dan legislatif, serta peran aktif seluruh masyarakat kota.

Program pembangunan terbaru yang akan dilakukan Pemko yaitu mewujudkan transportasi air untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di kota ini. Program Water Front City ini mulai berjalan setelah Pemko Banda Aceh menandatangani kerjasama dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum RI, baru-baru ini.

Wali Kota juga menegaskan, penerapan syariat Islam tetap menjadi prioritas dan fokus pembangunan tahun ini. Terkait kasus dugaan mesum pegawai Pemko yang kemudian pegawai itu dilepaskan oleh pejabat terkait, menurut Mawardy, hal itu menjadi pelajaran penting dalam pelaksanaan syariat Islam di kota ini.

Preseden tersebut akan dievaluasi secara mendalam. Namun kejadian itu bukan berarti kemunduran dalam implementasi syariat Islam di Kota Banda Aceh. “Sekali lagi, dalam kesempatan ini kami menegaskan komitmen kami untuk menjalankan syariat Islam dengan segala konsekwensinya. Ini sebagai upaya membangun masyarakat madani di kota ini,” kata Mawardy.(*/saf)

“Pasukan Pedang” Sambut Mawardy-Illiza
WALI Kota Banda Aceh Mawardy Nurdin dan Wali Kota Illiza Sa’aduddin Djamal beserta sejumlah kepala SKPK, disambut oleh “pasukan pedang” di pintu masuk ke Gedung DPRK Banda Aceh, untuk menghadiri Sidang Paripurna Istimewa dalam rangka HUT ke-808 Kota Banda Aceh, Senin (22/4).

Mawardy Nurdin mengenakan pakaian serba abu-abu, sementara Illiza mengenakan setelan serba orange. Keduanya disambut sejumlah pegawai yang telah mengenakan pakaian modifikasi adat Aceh serba hitam, dengan memegang masing-masing satu pedang, yang disilangkan di dada mereka.

Mawardy dan Illiza masuk ke gedung dewan bak raja dan ratu yang akan masuk ke istana. Sementara di dalam gedung dewan, ketua dan anggota DPRK Banda Aceh sudah menanti untuk dimulainya Sidang Paripurna Istimewa HUT Kota Banda Aceh. Para anggota dewan juga mengenakan setelah modifikasi adat Aceh warna hitam.(saf)