TII: Pemerintah Masih Tertutup

BANDA ACEH - Transparency International Indonesia (TII) meminta pemerintah lebih terbuka dalam segala hal, sehingga upaya menjadikan pemerintahan yang bersih, terbebas kolusi dan korupsi, bisa terwujud. “Selama ini pemerintah belum begitu terbuka. Masih ada yang ditutup-tutupi,” kata Sekretaris Jenderal TII Dadang Trisasongko di Banda Aceh, Minggu (5/5).

Menurut dia, transparansi atau keterbukaan merupakan indikator suksesnya suatu pemerintahan. Jika ini masih setengah hati, maka pemerintahan bisa dikatakan belum sukses. Misalnya, di bidang anggaran, masih ada upaya menutup-nutupi, terutama dalam hal pengadaan barang dan jasa. Padahal, anggaran ini bukanlah hal yang menyangkut rahasia negara.

“Seharusnya, anggaran ini diungkapkan kepada publik. Namun, karena ditutupi, masyarakat tidak tahu apa yang dikerjakan pemerintah. Akibatnya, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah pun kian berkurang,” ungkapnya.

Ia mengatakan, pemerintahan ditutupi karena ada sesuatu hal yang tidak beres atau aparaturnya tidak paham dalam mengelola pemerintahan, sehingga berupaya menutupi apa yang dilakukan. Oleh karena itu, TII mengajak masyarakat mengakses setiap informasi yang ada di pemerintahan sebagai upaya mewujudkan keterbukaan publik.

“Sekarang ini sudah ada Komisi Informasi Publik dan lembaga Ombudsman. Kalau masyarakat merasa akses informasinya ditutupi pemerintah, maka bisa mengadu ke dua lembaga tersebut,” katanya.

Selain itu, Dadang mengharapkan kepada Komisi Informasi Publik, baik di pusat maupun di daerah serta lembaga Ombudsman lebih berperan serta mendorong pemerintah agar lebih terbuka.

“Dua lembaga ini dibentuk berdasarkan perintah undang-undang. Dengan begitu, diharapkan ke dua lembaga ini mampu mewujudkan transparansi pemerintahan,” pungkasnya.(ant)

Kampanyekan Antikorupsi
SEHARI sebelumnya, TII mengadakan workshop antikorupsi dengan tema “integrity goes to school”, yang diikuti 20-an pelajar dan mahasiswa di Banda Aceh. Workshop itu bertujuan mengajak kalangan remaja di Aceh membangun komitmen dalam mengampanyekan antikorupsi di daerah ini.

“Remaja merupakan penerus bangsa. Keterlibatan remaja dalam kampanye antikorupsi diharapkan bisa menjadi pemutus mata rantai korupsi di Indonesia, khususnya di Aceh,” kata Manajer TII Unit Aceh Ilham Sinambela.

Menurut dia, korupsi di Indonesia sepertinya sudah menjadi penyakit turun-temurun. Di hampir setiap tingkatan generasi sekarang itu terjadi praktik korupsi. Ia berharap, remaja yang mengikuti workshop itu bisa mengampanyekan antikorupsi di lingkungannya. Ia juga berharap dukungan dari oranguta peserta workshop tersebut.

“Setidaknya ketika orang tua mengetahui anaknya ikut kampanye antikorupsi maka bisa jadi beban moral bagi orang tua untuk malu jika melakukan korupsi,” kata dia.(ant)