Kamis, 27 November 2014
Serambi Indonesia

Ketua DPRA: Dana Hibah dan Bansos untuk Rakyat

Selasa, 7 Mei 2013 10:55 WIB

* Terkait Larangan Pencairan Rp 1,4 Triliun

BANDA ACEH - Pimpinan DPRA menyatakan, dana hibah dan bantuan sosial (bansos) yang dianggarkan Gubernur maupun DPR Aceh melalui pos aspirasi dewan ataupun yang diusul eksekutif yang terdapat di dalam APBA 2013, semuanya akan diperuntukkan bagi kepentingan rakyat Aceh.

“Namun demikian, larangan Mendagri agar Gubernur dan DPRA tidak mencairkan dana hibah dan bansos tersebut, karena proses usulannya dinilai belum memedomani Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, maka kita sikapi dengan meneliti dan memverifikasi kembali semua pos anggaran dana hibah dan bansos tersebut,” tegas Ketua DPRA, Drs Hasbi Abdullah seusai rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) di Ruang Badan Anggaran DPRA, Senin (6/5). Saat itu Hasbi didampingi Wakil Ketua II DPRA, Drs Sulaiman Abda MSi.

Surat Mendagri Nomor 900/2118.SJ tanggal 26 April yang ditujukan kepada Gubernur Aceh, mengenai larangan merealisasikan anggaran dana hibah dan bansos yang terdapat dalam APBA 2013 karena usulannya belum memenuhi aturan Permendagri itu, juga ditembuskan kepada Ketua DPRA.

Untuk menyikapi surat Mendagri tersebut, kata Hasbi, ia bersama Wakil Ketua II DPRA, Sulaiman Abda dan Badan Anggaran DPRA sudah bertemu dengan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) pada hari Senin (6/5) di Gedung Anggaran DPRA, membahas surat Mendagri tersebut.

Kesimpulan sementara dalam rapat antara itu, kata Hasbi, surat Mendagri tersebut akan dibahas kembali dengan Gubernur Aceh dalam minggu ini. Sebab, dalam rapat dengan TAPA, pihak TAPA belum bisa memberikan jawaban pasti mengenai solusi atau jalan ke luar yang akan diambil, karena kewenangan itu ada pada gubernur.

Pertemuan dengan gubernur, kata Hasbi, akan dilakukan dalam dua hari ke depan. “Untuk masalah ini, kita perlu ambil keputusan yang cepat dan tepat, agar pelaksanaan berbagai program pembangunan masyarakat yang terkait dengan dana hibah dan bansos tadi, tidak terlambat dilaksanakan,” ujar Hasbi.

Wakil Ketua II DPRA, Sulaiman Abda MSi mengatakan, jenis dana hibah dan bansos itu cukup banyak. Karena itu, dalam pertemuan dengan TAPA kemarin DPRA menyerukan agar Dinas Keuangan

Aceh merinci kembali satu per satu pos anggaran dana hibah dan bansos mana saja yang dilarang Mendagri untuk tidak boleh direalisasikan, karena proses usulannya belum memenuhi Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD. Atau sasarannya tidak tepat, karena tidak memberikan manfaat kepada masyarakat secara meluas.

Sebelum pagu belanja pembangunan APBA 2013 bertambah menjadi Rp 11,7 triliun, dari sebelumnya Rp 9,058 triliun, ungkap Sulaiman Abda, banyak juga pos dana anggaran untuk hibah dan bansos yang sudah masuk dalam KUA dan PPAS 2013. Contohnya dana Bantuan Keuangan Pemakmu Gampong (BKPG) Rp 322,55 miliar, dana untuk Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) Rp 418,75 miliar, bantuan pendidikan bagi anak yatim piatu Rp 210 miliar, dana kesejahteraan guru Rp 170 miliar, dan lainnya.

Dalam pertemuan dengan gubernur nanti, kata Sulaiman Abda, rincian dana hibah dan bansos yang dimaksudkan dewan, sudah dibuat Dinas Keuangan Aceh. Tujuannya, jika nanti perlu dilakukan perubahan APBA 2013, pos-pos anggaran dana hibah dan bansos itu saja yang dimasukkan ke dalam dokumen KUA dan PPAS perubahan 2013, supaya proses usulannya bisa memenuhi ketantuan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011.

Salah satu solusi yang ditawarkan Mendagri untuk menghindari masalah hukum di kemudian hari terkait dana hibah dan bansos itu, kata Sulaiman Abda, adalah melakukan perubahan APBA 2013.

“Kalau memang usulan program hibah dan bansos yang dimaksud Mendagri adalah dana aspirasi Dewan Rp 345 miliar atau Rp 5 miliar/anggota, kita siap lakukan perubahan APBA 2013, dan membahas kembali semua usulan dana hibah dan bansos, termasuk usulan eksekutif yang tak masuk dalam KUA dan PPAS 2013, dimasukkan kembali ke dalam dokumen KUA dan PPAS Perubahan 2013,” ujar Sulaiman Abda.

Setelah Gubernur dan Pimpinan DPRA menyetujuinya, baru dilanjutkan dengan pembahasan RKA perubahan APBA 2013. Untuk maksud tersebut, DPRA akan meminta pendapat pengawas internal pemerintah, yaitu Inspektorat dan BPKP, maupun pengawas eksternal pemerintah yaitu BPK.

Tujuannya, supaya di kemudian hari tidak timbul masalah hukum. “Kami juga tak ingin di akhir masa jabatan sebagai anggota legislatif, diperiksa penyidik dari jaksa, polisi, dan KPK, hanya karena lalai sewaktu menjadi anggota DPRA,” ujar Sulaiman Abda. (her)
Editor: bakri

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas