A PHP Error was encountered

Severity: 4096

Message: Object of class stdClass could not be converted to string

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 107

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Object of class stdClass to string conversion

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 107

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: Object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 107

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 107

BPK Periksa Dana Hibah - Serambi Indonesia
  • Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Selasa, 2 September 2014
Serambi Indonesia

BPK Periksa Dana Hibah

Rabu, 8 Mei 2013 10:44 WIB
BPK Periksa Dana Hibah
* Termasuk Bansos dan Aspirasi Dewan

BANDA ACEH - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh sedang memeriksa laporan penggunaan APBA 2012 senilai Rp 9,711 triliun yang di dalamnya termasuk pos anggaran dana hibah, bantuan sosial (bansos), aspirasi dewan, dan lainnya. Dokumen penggunaan APBA 2012 tersebut diserahkan Gubernur Aceh ke BPK pada akhir Maret 2013.

Kepala BPK Perwakilan Aceh, Maman Abdulrachman kepada Serambi, Selasa (7/5) mengatakan, anggaran yang diperiksa BPK adalah yang sudah dilaksanakan, misalnya, APBA 2012. Ditanya apa saja yang jadi objek pemeriksaan auditor BPK, Maman mengatakan semuanya. “Termasuk pos anggaran dana hibah, bantuan sosial, aspirasi dewan dan lainnya,” tandas Maman.

Pihak BPK berharap masyarakat membantu informasi terkait pelaksanaan kegiatan oleh eksekutif. Karena semakin banyak informasi yang disampaikan masyarakat kepada BPK, akan sangat membantu auditor BPK dalam membuat kesimpulan hasil pemeriksaan.

Misalnya, tentang penyaluran dana hibah, bansos maupun aspirasi dewan, apakah benar-benar untuk rakyat atau malah menjadi peluang kolusi dan korupsi. “Kita akui, dalam penyaluran dana hibah dan bansos, masih lemah dan banyak kekurangannya. Tapi untuk membuktikan kelemahan atau indikasi terjadinya tindak pidana korupsi, butuh informasi dari masyarakat atau pihak yang mengetahui proses awal dari usulan programnya sampai kepada pencairan dana,” ujar Maman.

Dalam perkembangan terbaru, Mendagri dalam suratnya Nomor 900/2118/SJ Tanggal 26 April 2013 yang ditujukan kepada Gubernur dan tembusannya ke DPRA melarang merealisasikan dana hibah dan bansos yang terdapat dalam APBA 2013, karena menurut Mendagri usulan proses penganggarannya belum mempedomani Peraturan Mendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD. “Surat Mendagri itu akan kami jadikan bahan masukan untuk pemeriksaan penyaluran dana hibah dan bansos APBA 2013 pada tahun 2014 mendatang,” demikian Maman.(her)

Dana Hibah Terus Melonjak

TREN belanja hibah dalam APBA selama tiga tahun terakhir cenderung melonjak dibandingkan usulan belanja bantuan sosial. Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah pusat, sehingga Mendagri Gamawan Fauzi melarang Gubernur merealisasikan dana hibah dan sosial dalam APBA 2013 senilai Rp 1,4 triliun karena proses penganggarannya belum sesuai Permendagri Nomor 39 Tahun 2012.

Koordinator Masyarakat Tranparansi Aceh (MaTA), Alfian bisa memaklumi kalau kemudian Mendagri melarang Gubernur dan DPRA merealisasikan bantuan dana hibah dan sosial yang terdapat dalam APBA 2013 tersebut. “Setelah kami lakukan analisis, usulan dana hibah dalam APBA sejak tahun 2010 hingga 2013 cenderung terus melonjak,” kata Alfian.

Kenaikan usulan dana hibah ini, menurut Alfian, disebabkan banyak faktor. Antara lain, karena meningkatnya kebutuhan anggaran pembangunan masyarakat melalui sumber dana hibah. Misalnya, pembiayaan beasiswa dan lainnya. “Tapi, masih ada faktor regulasi, misalnya perubahan Permendagri yang mengatur tentang tata cara pengusulan dan pencairan dana hibah dan bantuan sosial,” kata Alfian.

Perubahan itu membuat kalangan tertentu di lembaga legislatif yang memiliki jatah dana aspirasi dan komisi, ikut memainkannya. Pada saat Mendagri masih menggunakan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, aturannya masih longgar. Waktu itu alokasi dana hibah tidak begitu melonjak, dan alokasi dana bantuan sosial pun tidak mengalami penurunan yang besar.

Tapi, setelah Mendagri mengubah aturan proses pengusulan dan pencairan dana hibah maupun bantuan sosial dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 (memperketat peraturan pengusulan dan pencairan kedua sumber dana itu), rasio usulan dana hibah melambung tinggi, sedangkan dana bantuan sosial menurun.

Pengusulan dana bantuan sosial dalam APBA 2010 nilainya tercatat Rp 629,717 miliar, tahun 2011 turun menjadi Rp 626,225 miliar (05 persen), tahun 2012 turun 5,36 persen menjadi Rp 594,341 miliar dan pada 2013 terjadi penurunan cukup besar yaitu 67,52 persen menjadi Rp 354,778 miliar.

Kasus dugaan korupsi pada pos anggaran dana hibah dan bansos, menurut Alfian sudah banyak ditemukan oleh BPK dan penyidik di berbagai provinsi, termasuk Aceh.(her)
Editor: bakri
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
188594 articles 16 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas