Minggu, 2 Agustus 2015

BPK Periksa Dana Hibah

Rabu, 8 Mei 2013 10:44

BPK Periksa Dana Hibah

BANDA ACEH - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh sedang memeriksa laporan penggunaan APBA 2012 senilai Rp 9,711 triliun yang di dalamnya termasuk pos anggaran dana hibah, bantuan sosial (bansos), aspirasi dewan, dan lainnya. Dokumen penggunaan APBA 2012 tersebut diserahkan Gubernur Aceh ke BPK pada akhir Maret 2013.

Kepala BPK Perwakilan Aceh, Maman Abdulrachman kepada Serambi, Selasa (7/5) mengatakan, anggaran yang diperiksa BPK adalah yang sudah dilaksanakan, misalnya, APBA 2012. Ditanya apa saja yang jadi objek pemeriksaan auditor BPK, Maman mengatakan semuanya. “Termasuk pos anggaran dana hibah, bantuan sosial, aspirasi dewan dan lainnya,” tandas Maman.

Pihak BPK berharap masyarakat membantu informasi terkait pelaksanaan kegiatan oleh eksekutif. Karena semakin banyak informasi yang disampaikan masyarakat kepada BPK, akan sangat membantu auditor BPK dalam membuat kesimpulan hasil pemeriksaan.

Misalnya, tentang penyaluran dana hibah, bansos maupun aspirasi dewan, apakah benar-benar untuk rakyat atau malah menjadi peluang kolusi dan korupsi. “Kita akui, dalam penyaluran dana hibah dan bansos, masih lemah dan banyak kekurangannya. Tapi untuk membuktikan kelemahan atau indikasi terjadinya tindak pidana korupsi, butuh informasi dari masyarakat atau pihak yang mengetahui proses awal dari usulan programnya sampai kepada pencairan dana,” ujar Maman.

Dalam perkembangan terbaru, Mendagri dalam suratnya Nomor 900/2118/SJ Tanggal 26 April 2013 yang ditujukan kepada Gubernur dan tembusannya ke DPRA melarang merealisasikan dana hibah dan bansos yang terdapat dalam APBA 2013, karena menurut Mendagri usulan proses penganggarannya belum mempedomani Peraturan Mendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD. “Surat Mendagri itu akan kami jadikan bahan masukan untuk pemeriksaan penyaluran dana hibah dan bansos APBA 2013 pada tahun 2014 mendatang,” demikian Maman.(her)

Dana Hibah Terus Melonjak
TREN belanja hibah dalam APBA selama tiga tahun terakhir cenderung melonjak dibandingkan usulan belanja bantuan sosial. Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah pusat, sehingga Mendagri Gamawan Fauzi melarang Gubernur merealisasikan dana hibah dan sosial dalam APBA 2013 senilai Rp 1,4 triliun karena proses penganggarannya belum sesuai Permendagri Nomor 39 Tahun 2012.

Koordinator Masyarakat Tranparansi Aceh (MaTA), Alfian bisa memaklumi kalau kemudian Mendagri melarang Gubernur dan DPRA merealisasikan bantuan dana hibah dan sosial yang terdapat dalam APBA 2013 tersebut. “Setelah kami lakukan analisis, usulan dana hibah dalam APBA sejak tahun 2010 hingga 2013 cenderung terus melonjak,” kata Alfian.

Halaman12
Editor: bakri
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2015 About Us Help
Atas