• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Minggu, 21 September 2014
Serambi Indonesia

Putusan KPU Rawan Gugatan

Sabtu, 11 Mei 2013 14:13 WIB
BANDA ACEH - Juru Bicara (Jubir) Partai Nasional Aceh (PNA), Thamren Ananda mengatakan surat keputusan KPU Pusat nomor 324/kpu/V/2013 tanggal 7 Mei tentang Kedudukan Partai Politik Lokal dalam Pencalonan Anggota DPR, DPRA dan DPRK oleh Partai Politik Nasional rawan menimbulkan gugatan hukum.

“Surat KPU ini bisa memicu gugatan disamping bisa menjadi rujukan hukum bagi anggota yang di PAW oleh partainya dari keanggotaan dewan,” ujar Thamren kepada Serambi, kemarin.

Menurutnya, poin yang dimaksud rawan gugatan adalah poin kedua dan satu dalam surat tersebut berbunyi; Anggota Partai Politik Lokal Aceh dapat diajukan oleh Partai Politik Nasional dalam pencalonan Pemilu 2014 baik sebagai bakal calon anggota DPR atau DPRA atau DPRK, tanpa harus mengundurkan diri sebagai anggota Partai Politik Aceh.

Sementara pada poin lainnya dari surat tersebut juga dikatakan; Anggota DPRA/DPRK yang mewakil Partai Politik Lokal Aceh dapat diajukan oleh Partai Politik Nasional dalam pencalonan Pemilu 2014 baik sebagai bakal calon anggota DPR atau DPRA atau DPRA, tanpa harus mengundurkan diri sebagai anggota Partai Lokal Aceh dan mengundurkan diri sebagai Anggota DPRA/DPRK. “Seharusnya harus mengundurkan diri dari keanggotaan dewan,” ujarnya.

Menurut Thamren, bagi anggota dewan yang saat ini akan mencalonkan diri menggunakan kedaraan politik berbeda, maka dapat menggunakan surat KPU tersebut sebagai tameng, apabila partai asalnya melakukan PAW terhadap anggota dewan bersangkutan. “Mereka bisa menggugat kembali partai yang melakukan PAW, sebab surat KPU itu jelas menyebutkan tidak perlu mundur baik dari anggota dewan maupun dari partai asal,” tegasnya.

Menurut Thamrem KPU dalam hal ini, tidak tegas dalam mengeluarkan peraturan. “Bahkan terkesan ambigu,” tegasnya.(sar)

penegasan jubir pna

- Bagi anggota dewan yang kini akan mencalonkan diri menggunakan kedaraan politik berbeda, dapat menggunakan surat KPU tersebut sebagai tameng, apabila partai asalnya melakukan PAW terhadap anggota dewan bersangkutan
- Mereka bisa menggugat kembali partai yang melakukan PAW, sebab surat KPU itu jelas menyebutkan tidak perlu mundur baik dari anggota dewan maupun dari partai asal
- KPU tidak tegas dalam mengeluarkan peraturan dan bahkan terkesan ambigu

DPRK Aceh Utara
Surati KPU


SEMENTARA itu, DPRK Aceh Utara, Jumat (10/5) mengirimkan surat ke KPU pusat dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. Surat itu memprotes surat keputusan KPU No 324/KPU/V/2013 tentang kuota calon legislatif hanya 100 persen. DPRK meminta KPU dan Kemendagri memperhatikan kekhususan Aceh yaitu kuota pencalonan anggota legislatif 120 persen seperti diatur dalam Qanun 3/2008 tentang partai politik lokal.

“Harusnya KPU berpikir logis, ini Aceh, tidak bisa disamakan dengan provinsi lain di Indonesia. Kami tetap menginginkan 120 persen. Saya yakin, seluruh partai juga sepakat dengan kuota itu,” sebut Wakil Ketua DPRK Aceh Utara, Abdul Muthalib, kemarin.

Disebutkan, secara khusus anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) berjumlah tujuh orang, sedangkan provinsi lain di Indonesia hanya lima orang. “Jumlah anggota dan nama KIP juga merujuk juga ke aturan khusus, tapi mengapa soal kuota caleg tak merujuk ke aturan khusus juga yaitu Qanun 3/2008,” ungkapnya.(c46)
Editor: hasyim
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
190114 articles 16 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas