A PHP Error was encountered

Severity: 4096

Message: Object of class stdClass could not be converted to string

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 107

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Object of class stdClass to string conversion

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 107

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: Object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 107

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 107

Kajari Tetapkan Tiga Tersangka - Serambi Indonesia
  • Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Rabu, 20 Agustus 2014
Serambi Indonesia

Kajari Tetapkan Tiga Tersangka

Kamis, 16 Mei 2013 11:40 WIB
* Kasus Penyelewengan APBK Bireuen

BIREUEN – Dugaan penyelewengan APBK Bireuen 2011 yang diusut Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat sejak November 2012, kini telah melahirkan tiga tersangka. Mereka adalah Ir Nas, mantan pejabat teras Bireuen yang saat itu sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Rk, mantan bendaharawan Umum Daerah (BUD), dan Ngs, mantan kepala bagian Umum Setdakab Bireuen.

“Mereka telah kita tetapkan sebagai tersangka sejak akhir April lalu,” kata Kajari Bireuen, M Thohir SH menjawab Serambi, Rabu (15/5) kemarin.

Meski sudah jadi tersangka, kata M Thohir, tapi penetapan status hukum ketiga mantan pejabat itu belum disampaikan kepada yang bersangkutan. Soalnya, Kajari Bireuen akan memeriksa lagi mereka dalam waktu dekat. “Dulu sudah kita periksa, tapi sebagai saksi. Dalam waktu dekat, akan kita periksa sebagai tersangka,” kata Kajari.

Menurutnya, pengusutan kasus itu berawal dari temuan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh saat mengaudit anggaran daerah tahun 2011. Beranjak dari laporan itu, Kajari Bireuen membentuk tim pengusut. “Sejumlah saksi dari kalangan PNS kita panggil sejak November 2012. Malah sampai kemarin masih ada saksi yang kita mintai keterangan,” katanya.

Berdasarkan pemeriksaan BPKP, sebesar Rp 2.164.866.450 dari total Rp 3,2 miliar anggaran satu tahun biaya operasional kantor bupati yang bersumber dari APBK Bireuen waktu itu, tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh BUD setempat. Atas dasar itu, Rk selaku BUD ditetapkan sebagai tersangka.

Adapun Ngs dijadikan tersangka, karena ia meminjam dari kas daerah (kas bon) sebesar Rp 400 juta lebih pada waktu itu, hingga kemudian menjadi temuan tim audit. Baru sebagian pinjaman itu yang ia kembalikan.  

Sedangkan mantan pejabat teras Bireuen yang saat ini merupakan pegawai Setda Aceh, Ir Nas, ditetapkan sebagai tersangka karena saat itu ia berkedudukan sebagai KPA.

Menyusul penetapan ketiganya sebagai tersangka, tim BPKP akan segera melakukan audit ulang untuk memastikan berapa persisnya kerugian negara dan berapa yang sudah dibayar para tersangka sejak kasus itu diusut kejaksaan.  

Kajari mengungkapkan, pengelolaan biaya operasional Kantor Bupati Bireuen sempat mengalami situasi “gali lubang tutup lubang”. Artinya, kekurangan uang tahun 2010 ditutup dengan anggaran 2011 agar tidak terjadi kekurangan dan tak sampai menjadi temuan BPKP. Namun, saat tim BPKP melakukan audit, sistem “gali lubang tutup lubang” itu tak bisa diandalkan lagi, sehingga menjadi temuan.

Ditanya apakah para tersangka akan segera ditahan, Kajari mengatakan, penetapan status mereka saja sebagai tersangka belum disampaikan kepada yang bersangkutan. Kajari beralasan, mereka akan diperiksa lagi dalam status berbeda, bukan lagi sebagai saksi, seperti sebelumnya.

Dengan adanya pemeriksaan lanjutan, kata Kajari M Thohir, maka akan lebih jelas tangung jawab masing-masing mereka. Misalnya, Rk sebagai BUD waktu itu bagaimana ia mengelola biaya operasional. Kemudian Ir Nas selaku KPA, setidaknya mengetahui juga pengeluaraan anggaran waktu itu. “Kita akan tanyakan dan crosscheck dengan kedua tersangka lainnya,” kata Kajari.

Sementara Ngs yang meminjam uang kas daerah (kas bon) sebesar Rp 400 juta lebih, mengapa hanya sebagian yang sudah ia kembalikan. “Tim BPKP akan mengaudit lagi dalam waktu dekat untuk memastikan angka kerugian negara dalam kasus ini,” demikian Kajari Bireuen.

Seiring dengan itu, Inspektorat Bireuen segera membentuk tim untuk menyikapi penetapan tiga mantan pejabat Bireuen itu sebagai tersangka dugaan kasus penyelewengan anggaran daerah tahun 2011. Tim ini akan menelusuri sejauh mana tingkat keterlibatan masing-masing mereka dalam pengelolaan anggaran dimaksud.

“Andai hal itu ada mereka lakukan dan benar ada timbul kerugian negara, maka akan dilakukan pembebanan kepada yang bersangkutan untuk menutupinya,” ujar Inspektur Bireuen, Hamdani SH MHum.

Inspektorat, menurutnya, juga akan melibatkan tim Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (MPTGR) dalam menghitung kerugian negara dan pembebanan terhadap yang bersangkutan untuk menutupinya. Selain itu, sanksi yang lainnya tetap dikenakan. (yus)
Editor: bakri
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
193233 articles 16 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas