Penganggaran yang Salah

KORDINATOR GeRAK Aceh, Askhalani mengatakan potret APBA yang bermasalah ini menunjukkan makanisme penggaran yang dilakukan pemerintah Aceh dan DPRA ada yang salah.

“Bahkan ada beberapa di antaranya kita temukan menyalahi ketentuan,” ungkapnya.

Menuurut Askhalani, temuan sejumlah anggaran yang oleh Mendagri meminta pemerintah Aceh dan DPRA mengoreksi juga menunjukkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh tidak baik.

Menurutnya, pihaknya berpendapat dalam proses usulan penganggaran APBA baik pemerintah maupaun DPRA tidak melibatkan partisapsi penuh masyarakat. Bahkan bebera apa pos anggaran juga ditempatkan tidak sesuai dengan tupoksi SKPA yang bersangkutan. Seperti dana untuk Lembaga Wali Nanggroe, bantuan hibah dan bantuan sosial (bansos) yang turut menjadi poin yang diminta koreksi Mendagri kepada DPR Aceh. “Hampir semua dari pos anggaran itu melanggar adminsitrasi penganggaran,” jelasnya.(sar)