A PHP Error was encountered

Severity: 4096

Message: Object of class stdClass could not be converted to string

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Object of class stdClass to string conversion

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: Object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

Kapolda: Polisi Aceh Tunduk pada Qanun Syariat - Serambi Indonesia
  • Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Sabtu, 26 Juli 2014
Serambi Indonesia

Kapolda: Polisi Aceh Tunduk pada Qanun Syariat

Jumat, 31 Mei 2013 11:46 WIB
BANDA ACEH - Jajaran kepolisian di Aceh tunduk patuh pada qanun-qanun berdimensi syariat Islam yang berlaku di daerah Aceh. “Jadi, jika ada polisi Aceh, apa pun pangkat dan jabatannya, jika ia melanggar syariat Islam, maka harus siap menjalani hukuman berdasarkan syariat,” tegas Kapolda Aceh, Irjen Pol Herman Effendi, pada acara silaturahmi dengan Pimpinan, Ketua Banleg, dan Ketua Komisi A DPRA serta Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dan Dinas Syariat Islam, di ruang Badan Anggaran DPRA, Kamis (30/5).

Acara silaturahmi itu dipimpin Wakil Ketua II DPRA, Drs Sulaiman Abda MSi yang didampingi Ketua Komisi A DPRA, Adnan Beuransah. Hadir juga Ketua Badan Legislasi DPRA, Abdullah Saleh, Wakapolda Husein Hamidi, Wakil Ketua MPU Aceh, Prof Muslim Ibrahim, dan Kepala Dinas Syariat Islam Aceh, Prof Syahrizal Abbas.

Menurut Sulaiman Abda, Pimpinan DPRA mengundang Kapolda, MPU, dan Dinas Syariat Islam, bersama anggota Komisi A dan Banleg DPRA untuk bersilaturahmi dan menyamakan persepsi terhadap isi Rancangan Qanun (Raqan) Acara Jinayah yang sedang dibahas Banleg DPRA bersama Tim Pemerintah Aceh.

Kapolda Herman Effendi mengatakan, dari hasil kunjungan kerjanya ke polres kabupaten/kota, saat pertemuan dengan masyarakat, ada yang menilai dan melaporkan kepadanya bahwa pelaksanaan syariat Islam di Aceh masih diskriminatif.

Maksudnya, ketiga qanun pendukung syariat Islam, yaitu Qanun Khamar, Khalwat, dan Maisir yang telah dilaksanakan tiga tahun lalu, belum disertai pelaksanaan hukum acara jinayahnya. Sehingga, jika dalam sekelompok orang yang ditangkap berjudi atau minum-minuman yang memabukkan ada yang beda agama, maka hanya yang nonmuslim saja yang bisa dituntut dengan KUHPidana. Sementara, yang beragama Islam, karena hukum formil atau hukum acara jinayahnya belum ada, maka pelaku maisir dan khamar tidak bisa ditahan. Akibatnya, pada saat hendak dieksekusi atau dijatuhi hukum cambuk, banyak pelaku yang melarikan diri, karena saat berstatus tersangka maupun terdakwa, mereka tidak ditahan.

Kapolda lalu menunjukkan contoh kasus Sabang. Kasus itu melibatkan tiga orang orang bermain judi. Satu di antaranya polisi dan dua lagi masyarakat umum. “Tapi yang bisa dikenakan sanksi cambuk hanya polisinya, sedangkan dua orang lagi masyarakat umum, sudah lari karena tidak bisa ditahan. Mereka tidak ditahan, karena belum ada hukum acara jinayahnya,” ucap Kappolda.

Wakapolda Aceh, Husein Hamidi mengatakan, adanya tervonis yang lari atau menghindari dari prosesi cambuk, lebih karena hukum formil atau hukum acara jinayahnya belum disahkan. “Maka dalam pertemuan ini, kami sarankan agar pembahasan dan pengesahan qanun acara jinayah bersama penyempuraan tiga qanun syariah Islam yang telah diberlakukan tiga tahun lalu itu, segera disahkan,” imbuhnya.

Hal ini ditempuh, menurutnya, agar pelaksanaan syariat Islam tidak lagi menimbulkan diskriminasi bagi pelakunya, baik yang beragama Islam maupun non-Islam.

Kabag Hukum Polda Aceh, Budiono SH MH mengingatkan penyediaan anggaran untuk memaksimalkan tugas penyidikan pelanggar syariat Islam di masa datang. Khususnya, setelah Raqan Acara Jinayah itu disahkan menjadi Qanun Aceh.

Ia ingatkan bahwa anggaran yang disediakan Kapolri untuk Polda Aceh adalah anggaran untuk penyidikan dan penuntutan kasus-kasus nonsyariat Islam.

Menanggapi pertanyaan Kabag Hukum Polda Aceh itu, Ketua Banleg DPRA, Abdullah Saleh mengatakan, untuk pengadaan anggaran penyidikan dan penuntutan pelanggar qanun syariat Islam bagi Polda dan Kejaksaan, dibolehkan dalam UUPA. Karena itu, DPRA mulai tahun 2014 mengusulkan kepada Pemerintah Aceh untuk menyediakan anggaran bagi penyidikan dan penegakan hukum-hukum syariat Islam di Aceh.

Wakil Ketua MPU Aceh, Prof Muslim Ibrahim mengucapkan terima kasih kepada Kapolda dan Wakapolda Aceh yang telah memerintahkan pejabat bawahannya untuk melanjutkan kembali pemberian hukuman kepada seorang anggota polisi yang melanggar Qanun Maisir di Sabang dengan hukuman cambuk. “Ini merupakan contoh dan akan menjadi pelajaran bagi masyarakat,” ulasnya.

Ia tambahkan, polisi saja dicambuk, apalagi masyarakat umum. “Nah setelah hukum acara jinayahnya disahkan DPRA tahun ini, maka pelaksanaan hukum-hukum syariat Islam nantinya tidak lagi diskriminatif,” ujarnya. (her) 
Editor: bakri
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas