Selasa, 26 Mei 2015

Kapolda: Polisi Aceh Tunduk pada Qanun Syariat

Jumat, 31 Mei 2013 11:46

Acara silaturahmi itu dipimpin Wakil Ketua II DPRA, Drs Sulaiman Abda MSi yang didampingi Ketua Komisi A DPRA, Adnan Beuransah. Hadir juga Ketua Badan Legislasi DPRA, Abdullah Saleh, Wakapolda Husein Hamidi, Wakil Ketua MPU Aceh, Prof Muslim Ibrahim, dan Kepala Dinas Syariat Islam Aceh, Prof Syahrizal Abbas.

Menurut Sulaiman Abda, Pimpinan DPRA mengundang Kapolda, MPU, dan Dinas Syariat Islam, bersama anggota Komisi A dan Banleg DPRA untuk bersilaturahmi dan menyamakan persepsi terhadap isi Rancangan Qanun (Raqan) Acara Jinayah yang sedang dibahas Banleg DPRA bersama Tim Pemerintah Aceh.

Kapolda Herman Effendi mengatakan, dari hasil kunjungan kerjanya ke polres kabupaten/kota, saat pertemuan dengan masyarakat, ada yang menilai dan melaporkan kepadanya bahwa pelaksanaan syariat Islam di Aceh masih diskriminatif.

Maksudnya, ketiga qanun pendukung syariat Islam, yaitu Qanun Khamar, Khalwat, dan Maisir yang telah dilaksanakan tiga tahun lalu, belum disertai pelaksanaan hukum acara jinayahnya. Sehingga, jika dalam sekelompok orang yang ditangkap berjudi atau minum-minuman yang memabukkan ada yang beda agama, maka hanya yang nonmuslim saja yang bisa dituntut dengan KUHPidana. Sementara, yang beragama Islam, karena hukum formil atau hukum acara jinayahnya belum ada, maka pelaku maisir dan khamar tidak bisa ditahan. Akibatnya, pada saat hendak dieksekusi atau dijatuhi hukum cambuk, banyak pelaku yang melarikan diri, karena saat berstatus tersangka maupun terdakwa, mereka tidak ditahan.

Kapolda lalu menunjukkan contoh kasus Sabang. Kasus itu melibatkan tiga orang orang bermain judi. Satu di antaranya polisi dan dua lagi masyarakat umum. “Tapi yang bisa dikenakan sanksi cambuk hanya polisinya, sedangkan dua orang lagi masyarakat umum, sudah lari karena tidak bisa ditahan. Mereka tidak ditahan, karena belum ada hukum acara jinayahnya,” ucap Kappolda.

Wakapolda Aceh, Husein Hamidi mengatakan, adanya tervonis yang lari atau menghindari dari prosesi cambuk, lebih karena hukum formil atau hukum acara jinayahnya belum disahkan. “Maka dalam pertemuan ini, kami sarankan agar pembahasan dan pengesahan qanun acara jinayah bersama penyempuraan tiga qanun syariah Islam yang telah diberlakukan tiga tahun lalu itu, segera disahkan,” imbuhnya.

Hal ini ditempuh, menurutnya, agar pelaksanaan syariat Islam tidak lagi menimbulkan diskriminasi bagi pelakunya, baik yang beragama Islam maupun non-Islam.

Halaman12
Editor: bakri
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2015 About Us Help
Atas