Sabtu, 29 November 2014
Serambi Indonesia
Home » Opini

Menuntut Keseriusan Pengelola Bidikmisi

Sabtu, 8 Juni 2013 09:55 WIB

Oleh Nafisatul Husniah

PEMERINTAH melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) telah menggelontorkan program beasiswa Bidikmisi, mulai tiga tahun lalu atau tepatnya sejak 2010. Program ini diperuntukkan bagi mereka yang berasal dari keluarga miskin namun berprestasi serta mempunyai minat untuk melanjutkan pendidikanya.

Seperti yang kita ketahui, di Indonesia tingkat kemiskinan penduduk bisa dikatakan masih cukup tinggi. Dari keluarga miskin itu tidak semuanya mampu menorehkan prestasi dalam pendidikannya. Bagi mereka yang berprestasi masalah utama yang menjadi kendala untuk melanjutkan pendidikan adalah keuangan. Maka dengan digelontorkannya program beasiswa Bidikmisi ini harapannya mampu memberi solusi pada mereka yang terkendala permasalahan tersebut.

Sesuai jargon yang tertera pada logonya yaitu “Menggapai asa memutus mata rantai kemiskinan”, bidikmisi merupakan sumber optimisme bagi anak negeri yang terkendala secara finansial untuk melanjutkan pendidikannya. Program ini juga menunjukkan kepedulian pemerintah dengan problematika kesenjangan sosial dalam berpendidikan antara masyarakat ekonomi kelas atas dan masyarakat kelas bawah.

Sehingga tidak lagi memandang tingkat finansial dari masyarakat, pendidikan secara merata dapat diberikan dan dinikmati oleh mereka yang berhak mendapatkannya. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 31 UUD 1945 bahwa hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang layak sepenuhnya dijamin oleh pemerintah. Diharapkan melalui pendidikan, kemiskinan di negeri ini dapat diberantas secara tuntas.

Pendidikan merupakan salah satu instrumen utama untuk membangun negeri. Hal ini mengacu pula pada jabaran UUD 1945 tentang pendidikan yang dituangkan dalam Pasal 3 UU No.20 Tahun 2003, yang isinya: “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Dengan mendapatkan tujuan dari pendidikan dalam pasal tersebut, akan lebih mudah bagi kaum terdidik untuk membangun bangsa. Karena itulah mengapa jaminan akan hak berpendidikan sangat urgen untuk diberikan kepada setiap warga negara. Bidikmisi sebagai salah satu solusi atas jaminan berpendidikan warga negara dari kelas ekonomi bawah, merupakan strategi tepat yang diluncurkan pemerintah. Setiap mahasiswa mendapatkan total dana sebesar Rp 6 juta tiap semesternya.

Dana tersebut terdiri dari dana untuk daftar ulang, biaya makan, tempat tinggal dan biaya pengembangan akademik mahasiswa yang berlaku selama empat tahun masa kuliah. Selain di Perguruan Tinggi Negeri (PTN), dan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN). Bahkan, mulai 2011 lalu, Dikti juga memberikan anggaran dana Bidikmisi untuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS), meskipun kuota untuk PTS tidak sebanyak di PTN maupun PTAIN.

 Peralihan pengelola
Mulai 2012 lalu terdapat dualisme pengelolaan dalam Bidikmisi, yaitu antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementrian Agama (Kemenag). Pengelolaan Bidikmisi PTN tetap dikelola oleh Kemendikbud, sedangkan untuk PTAIN dialihkan pengelolaannya kepada Kemenag. Awalnya Kemenag hanya mengelola pencairan dana Bidikmisi PTAIN mahasiswa angkatan 2012 saja, sedangkan angkatan sebelumnya tetap berada pada Kemendikbud. Namun sekarang, seluruh angkatan mahasiswa Bidikmisi PTAIN dari 2010, 2011, dan 2012 pengelolaannya berada di Kemenag.

Ketika peralihan pengelolaan dari Kemendikbud kepada Kemenag untuk mahasiswa Bidikmisi PTAIN angkatan 2012, terjadi beberapa masalah terkait dengan pencairannya. Keterlambatan pencairan adalah masalah awalnya, dilanjutkan lagi dengan masalah kedua yaitu dana yang didapatkan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Seperti yang disampaikan diatas bahwa setiap semester mahasiswa Bidikmisi mendapatkan dana sebesar Rp 6 juta, namun pada saat itu yang didapatkan hanyalah Rp 4,65 juta.

Meskipun kekurangan itu nanti akan dipenuhi pada pencairan di semester selanjutnya seperti yang disampaikan M Zain (Kasubdit pengembangan Akademik Pendidikan Tinggi Islam Kemenag). Kemudian, masih ada pula beberapa mahasiswa di perguruan tinggi tertentu yang sama sekali belum mendapatkan dana tersebut seperti di IAIN Sunan Ampel Surabaya. Hal ini tentu menjadi keresahan tersendiri bagi mahasiswa miskin berprestasi yang telah dijanjikan mendapatkan kesempatan kuliah gratis.

Paska pencairan dana Bidikmisi dari Kemenag untuk angkatan 2012 lalu, hingga saat ini dana untuk semester genap tak juga diturunkan. Momen seperti ini jelas menjadi sumber kegalauan mahasiswa Bidikmisi. Mereka hanya diminta untuk menunggu tanpa adanya kepastian kapan hak mereka akan diberikan. Bahkan tak jarang tercipta isu-isu waktu cairnya dana yang sebentar lagi, namun kenyataannya hanya kebohongan belaka. Hal ini bisa terjadi karena harapan yang tinggi dari mahasiswa Bidikmisi pada keseriusan pengelola dalam upaya untuk segera mencairkannya.

Dalam proses perkuliahan hal-hal semacam ini jelas sangat mengganggu. Mereka yang sudah benar-benar tidak punya uang mau tidak mau pikirannya sudah tidak lagi fokus pada kuliah yang harusnya dijalani. Mereka cenderung berfikir bagaimana agar bisa mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam perantauan. Sebagai mahasiswa miskin jelas tidak mungkin bagi mereka mengharapkan kiriman dari orang tua.

Akhirnya yang terjadi kuliah bukan lagi menjadi hal yang diprioritaskan, namun ada yang lebih penting yaitu kebutuhan hidup dari makan sampai tempat tinggal. Hal tersebut akhirnya menyebabkan mahasiswa Bidikmisi sulit menjadi mahasiswa yang unggul dalam keilmuannya. Lantas bagaimana pula mereka diharapkan mampu membangun negeri?

Fenomena yang penulis sebutkan di atas, jelas tidak sesuai dengan tujuan dari beasiswa Bidikmisi ini diberikan. Ketika terjadi seperti itu, kemudian mereka tetap dituntut dengan perolehan indeks prestasi yang telah disyaratkan jelas terjadi ketidakseimbangan antara hak yang harusnya segera didapatkan dengan kewajiban yang dibebankan. Menyikapi ini pengelola semestinya benar-benar mengusahakan dan memperjuangkan segera cairnya dana tersebut. Setidaknya ini sebagai pembuktian bahwa mereka benar-benar berkomitmen, serius, dan sanggup menjalankan tugasnya.

* Nafisatul Husniah, Mahasantri Pesantren Mahasiswi IAIN Sunan Ampel, Surabaya, dan Aktivis di Laskar Ambisius Aliansi Mahasiswa Bidik Misi (AMBISI). Email: shahibah_nafisa@yahoo.co.id
Editor: bakri

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas