Minggu, 21 Desember 2014
Serambi Indonesia

157 Bodong Honorer K2 Palsukan Administrasi

Senin, 17 Juni 2013 10:02 WIB

MEUREUDU - Tim verifikasi Pemerintah kabupaten (Pemkab) Pidie Jaya menemukan sebanyak 157 honorer Kategori Dua (K2) memalsukan administrasi terutama tentang masa kerja. Menyangkut dengan masalah tersebut Pemkab Pijay juga telah mengirim data tersebut ke ke Kemenpan RI dan Badan Kepegawaian Negera (BKN).

Wakil Bupati Pidie Jaya, HM Yusuf Ibrahim kepada Serambi, Minggu (16/6) mengatakan, dari hasil temuan tim dari semua SKPK dan Pansus DPRK, ternyata 157 tenaga honorer tak memenuhi persyaratan untuk diproses menjadi CPNS, karena terbukti memanipulasi data masa bertugas.

“Data semua honorer K2 sebanyak 528 orang telah kami kirim ke Kemenpan RI termasuk berkas yang 157 honorer bermasalah,”ujarnya. Dikatakan Yusuf, pihaknya tetap serius memproses nasib honorer tersebut sesuai prosedur.

Bahkan sebelumnya, tambah Yusuf, Pemkab dengan memberikan form bermaterai Rp 6.000 kepada setiap SKPK yang menyatakan honorer benar bertugas di instansi dan jika sewaktu-waktu bermasalah maka siap menerima konsekwensi hukum. “Jadi, setiap kepala SKPK wajib bertanggung jawab dan ino sebagai bukti kongkrit merespon aspirasi dari segala lapisan,”ungkapnya.

Sebanyak 35 dari 1.104 honorer kategori dua (K2) tercatat di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Pidie dikomplain masyarakat. Sedangkan 70 honorer lainnya diusul ulang Menteri PAN-RB di Jakarta.

Kepala BKD Pidie, Drs Effendi Usman kepada Serambi, Minggu kemarin mengatakan, total honorer K2 sebelumnya adalah 1.104 orang.  “Setelah ditempel pengumuman masuk komplain masyarakat. Disampaikan secara tertulis dan resmi surat komplain tersebut,” kata Effendi menjelaskan.

Namun demikian, pihaknya tetap menampung kedatangan komplain dilayangkan masyarakat. Selain komplain juga ada usulan tambahan sehingga honorer K2 diusul susulan sebanyak 70 nama. “Sehingga total honorer K2 sudah diusulkan nama menjadi 1.174 orang,”sebutnya.

Disebutkan, berkas komplain ke 35 nama honorer K2 tersebut sudah disampaikan ke Menteri PAN-RB. “Keputusan batal atau tidaknya nama 35 orang itu bukan pada kita, tapi diputuskan pusat,” tuturnya.(aya)
Editor: bakri

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas