A PHP Error was encountered

Severity: 4096

Message: Object of class stdClass could not be converted to string

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Object of class stdClass to string conversion

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: Object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

Pro-Kontra ‘Drama Politik’ BBM - Serambi Indonesia
  • Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Kamis, 24 Juli 2014
Serambi Indonesia
Home » Opini

Pro-Kontra ‘Drama Politik’ BBM

Rabu, 19 Juni 2013 09:21 WIB
Oleh Muhammad Dahrum

AKHIRNYA kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM diputuskan melalui proses paripurna DPR RI. Berdasarkan hasil voting, maka lebih banyak yang menyetujui kebijakan tersebut. Walaupun gelombang penolakan semakin gencar. Penolakan itu berasal dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari kalangan buruh, mahasiswa, ormas, dan juga tak ketinggalan para anggota dewan (DPR). Para wakil rakyat sendiri berbeda warna dalam menentukan sikap mengenai kebijakan yang memang memiliki aroma kurang sedap.

Banyak pihak yang berkepentingan terhadap drama politik BBM, mulai dari yang menyetujui sampai yang menolak. Pihak yang setuju dengan kenaikan BBM tergabung dalam partai koalisi Sekretariat Gabungan (Setgab). Sebagai pendukung kebijakan pemerintah memberikan alasan bahwa subsidi BBM dianggap membebani APBN, karena subsidi dapat menyedot sekian persen dari porsi APBN yang ada, yaitu sekitar 12% dari totalnya. Padahal, beban berat yang harus ditanggung adalah utang berbunga yang mencapai 25%. Posisi total utang pemerintah pada April telah mencapai Rp 2.023,72 triliun rupiah.

Adapun pihak yang tidak termasuk dalam koalisi gabungan sejak awal mengkritisi kebijakan pemerintah dan terakhir tentang rencana pemerintah mengurangi subsidi ini. Pihak oposisi juga ingin mendapatkan citra positif ditengah masyarakat. Mereka menyadari betul kapan saat yang tepat untuk melakukan pergolakan pemikiran dengan berbagai argumentasi rasional, sehingga akan datang simpati dari masyarakat. Oposisi juga ingin berkuasa dan meskipun saat ini berada di luar pemerintahan yang tidak terkait dengan bagi-bagi kursi menteri atau kekuasaan. Tapi terlibat dalam pembahasan UU layaknya partai lain. Pihak oposisi menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM karena dapat menyebabkan terjadinya inflasi.

Selanjutnya pihak yang menurut sebagian pengamat memiliki pandangan politik ‘dua kaki’ yang berharap memiliki keuntungan ganda. Disatu sisi dengan lantang menolak terjadinya kenaikan BBM. Namun lain pula sikap para elite yang ada di kementerian ‘melambai’ kepada kebijakan pro kenaikan, dengan alasan harus loyal pada presiden.

Terakhir partai lainnya juga menolak kenaikan harga BBM karena menurut mereka, kebijakan itu menyengsarakan rakyat karena harga-harga kebutuhan pokok meroket, apalagi menjelang Ramadhan dan Idul Fitri (detik.com, 17/6/2013).

Penolakan yang dilakukan oleh massa ideologis berdasarkan sudut pandang Islam, dalam pengelolaan sumber daya energi, sebagai landasan untuk menyuarakan penolakan tersebut. Seluruh aktivitas manusia tidak terlepas dari hukum syara’. Syariat Islam yang sempurna telah mengatur berbagai aspek kehidupan manusia di muka bumi termasuk bidang energi. Sikap yang ditunjukkan adalah tatkala syariat membolehkan, maka itulah yang terbaik bagi umat manusia. Ini menjadi pendorong dalam menyuarakan penolakan terhadap kebijakan harga BBM yang sedang menjadi trending topic akhir-akhir ini.

Siapa pembela rakyat?
Dari berbagai ‘warna’ dalam menyikapi persoalan BBM, tentu tidak sedikit menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Masyarakat akan terpengaruh dengan elemen yang menguasai opini umum. Maka keempat elemen diatas akan berusaha memberikan alasan, agar rakyat percaya, bahwa sebenarnya merekalah para pembela kepentingan rakyat.

Semua mengatakan membela kepentingan rakyat. Tapi siapa sebenarnya yang benar-benar membela dan siapa yang membuat sengsara? Harus ada fakta untuk mengungkapkannya. Terlepas dari tendensi masing-masing, kiranya menjadi catatan penting bagi semua elemen yang katanya ‘membela’ rakyat. Sebuah survey yang baru-baru ini dilansir oleh LSN (Lembaga Survei Nasional) menunjukkan, sebanyak 86,1% responden menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM, 12,4% setuju dan 1,5% responden menyatakan tidak tahu. Dalam survey tersebut terlihat dengan jelas bahwa banyak masyarakat yang tidak menginginkan kenaikan harga BBM, mayarakat menolak rencana pemerintah.

Survei tersebut bisa menjadi tolak ukur bagi pihak-pihak yang menginginkan kemaslahatan di tengah masyarakat. Bukan malah memaksakan kehendak pribadi dan golongan, sementara suara sayup diluar gedung megah tidak dihiraukan. Drama politik BBM ini sebenarnya adalah mengulang kembali sesuatu yang pernah gagal diterapkan oleh pemerintah pada tahun 2012. Pada tahun lalu pemerintah tidak berhasil meujudkan idenya dalam menaikkan harga BBM dan mungkin inilah saat yang tepat untuk meujudkan tujuan tersebut. Kenaikan harga BBM atau dengan kata lain pengurangan subsidi menghemat APBN mencapai 17,5 T, tapi disisi lain yang menjadi aneh dari logika ini justru pemerintah harus tekor karena mengeluarkan juga untuk BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat) yang akan terkena dampak selama beberapa bulan. Alasan pembangunan jalan dan berbagai fasilitas lainnya tentu tidak cukup dari pengurangan subsidi. Lantas apa sebenarnya yang dihemat?

Kenaikan harga BBM akan menaikkan harga-harga kebutuhan masyarakat, masyarakat yang hampir miskin akan menjadi benar-benar miskin. Agar rakyat sedikit bisa bernafas dalam beberapa bulan kedepan, maka diberikanlah BLSM. Perlu diingat BLSM ini sifatnya hanya sementara, setelah itu kembali seperti sedia kala plus derita karena mahalnya harga-harga kebutuhan keluarga yang sudah teranjur naik.

Amanat neolib
Pengurangan subsidi atau bantuan kepada masyarakat merupakan tabiat dasar dari ekonomi neolib. Dalam sistem ekonomi liberal pemberian subsidi adalah ‘racun’ sehingga secara perlahan-lahan subsidi harus dicabut. Ekonomi liberal juga menganggap subsidi bertentangan dengan prinsip pasar bebas. Padahal fakta membuktikan bahwa pengurangan bahkan pencabutan subsidi di tengah daya beli rakyat masih sangat rendah bisa semakin menjerat kehidupan rakyat.

Paham ini telah merasuki pemerintah saat ini, karena sebenarnya penghapusan subsidi BBM secara bertahap merupakan amanat dari liberalisasi migas yang tertuang dalam Memorandum of Economic and Financial Policies (LoI IMF, Januari 2000). Juga tertuang dalam dokumen program USAID, Tittle and Number: Energy Sector Governance Strengthened, 497-013 yang menyebutkan: “Tujuan strategis ini akan menguatkan pengaturan sektor energi untuk membantu membuat sektor energi lebih efisien dan transparan, dengan jalan meminimalkan peran pemerintah sebagai regulator, mengurangi subsidi, mempromosikan keterlibatan sektor swasta.”

Sebagai sebuah amanat yang telah menjadi garis kebijakan, maka meskipun tidak disenangi dan dikehendaki oleh rakyat tetap dijalankan. Dalam cetak biru pengembangan energi nasional Kementerian ESDM dinyatakan: Program utama adalah rasionalisasi harga BBM (dengan alternatif) melakukan penyesuaian harga BBM dengan harga internasional. Artinya, pencabutan subsidi BBM.

Sebenarnya keinginan pemerintah untuk mengurangi subisidi BBM sudah sejak lama digulirkan. Selama ini beberapa SPBU non-Pertamina sepi pembeli dan mereka mengalami kerugian besar, bahkan sebagian sudah tutup. Inilah alasan sebenarnya pemerintah menaikkan harga BBM mengikuti keinginan para kapitalis. Begitulah ‘drama politik’ yang dimainkan oleh para elite kita. Wallahu’alam.

* Muhammad Dahrum, M.Pd, Pendidik dan pemerhati sosial politik. Email: dahrumdahrum@yahoo.co.id
Editor: bakri
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas