Selasa, 28 Juli 2015
Home » Opini

Pro-Kontra ‘Drama Politik’ BBM

Rabu, 19 Juni 2013 09:21

AKHIRNYA kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM diputuskan melalui proses paripurna DPR RI. Berdasarkan hasil voting, maka lebih banyak yang menyetujui kebijakan tersebut. Walaupun gelombang penolakan semakin gencar. Penolakan itu berasal dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari kalangan buruh, mahasiswa, ormas, dan juga tak ketinggalan para anggota dewan (DPR). Para wakil rakyat sendiri berbeda warna dalam menentukan sikap mengenai kebijakan yang memang memiliki aroma kurang sedap.

Banyak pihak yang berkepentingan terhadap drama politik BBM, mulai dari yang menyetujui sampai yang menolak. Pihak yang setuju dengan kenaikan BBM tergabung dalam partai koalisi Sekretariat Gabungan (Setgab). Sebagai pendukung kebijakan pemerintah memberikan alasan bahwa subsidi BBM dianggap membebani APBN, karena subsidi dapat menyedot sekian persen dari porsi APBN yang ada, yaitu sekitar 12% dari totalnya. Padahal, beban berat yang harus ditanggung adalah utang berbunga yang mencapai 25%. Posisi total utang pemerintah pada April telah mencapai Rp 2.023,72 triliun rupiah.

Adapun pihak yang tidak termasuk dalam koalisi gabungan sejak awal mengkritisi kebijakan pemerintah dan terakhir tentang rencana pemerintah mengurangi subsidi ini. Pihak oposisi juga ingin mendapatkan citra positif ditengah masyarakat. Mereka menyadari betul kapan saat yang tepat untuk melakukan pergolakan pemikiran dengan berbagai argumentasi rasional, sehingga akan datang simpati dari masyarakat. Oposisi juga ingin berkuasa dan meskipun saat ini berada di luar pemerintahan yang tidak terkait dengan bagi-bagi kursi menteri atau kekuasaan. Tapi terlibat dalam pembahasan UU layaknya partai lain. Pihak oposisi menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM karena dapat menyebabkan terjadinya inflasi.

Selanjutnya pihak yang menurut sebagian pengamat memiliki pandangan politik ‘dua kaki’ yang berharap memiliki keuntungan ganda. Disatu sisi dengan lantang menolak terjadinya kenaikan BBM. Namun lain pula sikap para elite yang ada di kementerian ‘melambai’ kepada kebijakan pro kenaikan, dengan alasan harus loyal pada presiden.

Terakhir partai lainnya juga menolak kenaikan harga BBM karena menurut mereka, kebijakan itu menyengsarakan rakyat karena harga-harga kebutuhan pokok meroket, apalagi menjelang Ramadhan dan Idul Fitri (detik.com, 17/6/2013).

Penolakan yang dilakukan oleh massa ideologis berdasarkan sudut pandang Islam, dalam pengelolaan sumber daya energi, sebagai landasan untuk menyuarakan penolakan tersebut. Seluruh aktivitas manusia tidak terlepas dari hukum syara’. Syariat Islam yang sempurna telah mengatur berbagai aspek kehidupan manusia di muka bumi termasuk bidang energi. Sikap yang ditunjukkan adalah tatkala syariat membolehkan, maka itulah yang terbaik bagi umat manusia. Ini menjadi pendorong dalam menyuarakan penolakan terhadap kebijakan harga BBM yang sedang menjadi trending topic akhir-akhir ini.

Siapa pembela rakyat?
Dari berbagai ‘warna’ dalam menyikapi persoalan BBM, tentu tidak sedikit menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Masyarakat akan terpengaruh dengan elemen yang menguasai opini umum. Maka keempat elemen diatas akan berusaha memberikan alasan, agar rakyat percaya, bahwa sebenarnya merekalah para pembela kepentingan rakyat.

Halaman123
Editor: bakri
KOMENTAR
berita POPULER
TRIBUNnews.com © 2015 About Us Help
Atas