"Semestinya tidak Kedepankan Kekuasaan"

PENGAMAT Pemilu dari Fakultas Hukum Unsyiah, Mawardi Ismail SH MHum berharap pemerintah bersikap bijaksana dalam melihat persoalan antara Bawaslu dengan Pemerintah Aceh dan DPRA. Termasuk dalam hal penarikan fasilitas yang dipinjamkan kepada Bawaslu di Aceh.

“Semestinya pemeritah bisa lebih bijaksana dalam mengambil kebijakan, tidak mengedepankan kekuasaan,” kata Mawardi yang dimintai tanggapannya oleh Serambi tadi malam.

Mawardi menyebutkan, kebijakan pemerintah itu tentu akan berdampak pada tugas Bawaslu Aceh dalam mengawasi jalannya pemilu. Namun, katanya, apabila memang benar kebijakan itu diterapkan Pemerintah Aceh, Bawaslu dapat mengambil alternatif lain. Hal terpenting, kata dia, tugas pengawasan pemilu harus diupayakan bisa berjalan.

“Pengawasan pemilu tetap harus dijalankan dalam kondisi seperti itu. Saya kira apa yang dilakukan Bawaslu sudah tepat,” jelasnya.

Menurut Mawardi, Pemerintah Aceh seharusnya melakukan proses komunikasi dan negosiasi yang lebih intens dengan Bawaslu. Sebab, kata dia, Pemerintah Aceh juga berkepentingan dengan pengawasan pemilu di Aceh.

“Seharusnya pemerintah Aceh menanyakan kepada Bawaslu bagaimana duduk persoalannya,” demikian Mawardi.(sar)