Jumat, 28 November 2014
Serambi Indonesia

Isu Bendera di Mata Pengamat

Minggu, 4 Agustus 2013 10:54 WIB

PADA 31 Juli 2013, di Jakarta, pemerintah kembali menggelar pertemuan membahas persoalan Bendera Aceh. Dari pertemuan itu, titik terang mulai ditemukan. Gubernur Aceh Zaini Abdullah menyatakan, persoalan bendera Aceh bukan masalah besar. Evaluasi itu, katanya akan dibahas seiring pembahasan peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (perpres) tentang kewenangan pemerintah Aceh. Menurutnya, hal itu sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan MoU Helsinki.

Persoalan Bendera dan Lambang Aceh telah memunculkan berbagai tanggapan dan reaksi. Pengamat otonomi daerah dari Universitas Gadjah Mada, Mada Sukamajati mengatakan, pemerintah Aceh seharusnya tidak lagi terpaku pada perdebatan retoris terkait isu ke-Acehan. Zaini Abdullah, tegas dia, seharusnya bergerak pada tatanan kebijakan yang lebih konkret untuk mensejahterakan rakyat Aceh.

“Bendera (Aceh) itu semacam isu yang dibangun untuk memainkan sentimen ke-Acehan saja. Ini justru menunjukkan pemerintah Aceh sekarang belum punya program yang konkret untuk mensejahterakan rakyatnya,” ujar Mada sebagaimana dikutip dan dilansir kompas.com, Jumat 2 Agustus 2013.

Dia mengatakan, sudah lebih dari satu tahun, Zaini dan Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf memerintah, tapi belum ada kebijakan baru yang langsung menyentuh kesejahteraan rakyat seperti misalnya program kesehatan atau pendidikan. Ia menegaskan, pemerintah harus segera mengakhiri perdebatan soal bendera ini dan beralih kepada isu kebijakan yang menyejahterakan rakyat. “Sudah waktunya move on. Jangan lagi hanya jalan di tempat membahas hal yang retoris,” katanya.

Dikatakannya, jika pemerintah Aceh telah melangkah pada isu kesejahteraan rakyat, otomatis simpati rakyat Aceh akan tertuju pada gubernur dan wakil gubernurnya. Dengan demikian, katanya, justru posisi tawar Aceh di hadapan pemerintah pusat dan rakyat semakin besar.

“Kalau memang (pemerintah Aceh) mau bargain (menawar), lakukan dengan argumen kesejahteraan sosial, bukan dengan isu bendera,” tegas Mada. “Sesungguhnya, esensi otonomi adalah kesejahteraan rakyat,” pungkas Mada.(kompas.com)

Editor: bakri

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas