• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Kamis, 24 Juli 2014
Serambi Indonesia

Wali Nanggroe Dikukuhkan 20 September

Rabu, 14 Agustus 2013 10:32 WIB

BANDA ACEH - DPRA menjadwalkan pengukuhan Malik Mahmud Al-Haitar sebagai Wali Nanggroe Aceh yang baru pada 20 September 2013.  Wakil Ketua DPRA, Drs Sulaiman Abda usai rapat Bamus Dewan, Selasa (13/8) sore mengatakan, salah satu agenda rapat Bamus Dewan adalah penetapan jadwal pengukuhan Wali Nanggroe Aceh yang baru. Rapat Bamus DPRA itu dipimpinan Ketua DPRA Drs Hasbi Abdullah dihadiri 25 anggota DPRA.

Agenda pertama rapat adalah membahas jadwal Sidang Paripurna Istimewa DPRA untuk mendengar pidato kenegaraan Presiden RI pada 16 Agustus 2013.

Setelah agenda pertama selesai, dilanjutkan penetapan Sidang Paripurna Istimewa DPRA tentang pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPRA, Darmuda dari Partai Aceh (PA) yang telah mencalonkan diri menjadi caleg dari partai lokal lain yaitu Partai Nasional Aceh (PNA). Darmuda akan digantikan Zulkarnaen.

Harusnya, kata Sulaiman Abda, ada dua yang harus di PAW, tapi satu lagi yaitu Firmandez dari PKPI yang telah mencalonkan diri sebagai caleg Partai Golkar untuk DPR RI surat pengunduran dirinya belum diterima. “Jadwal Sidang Paripurna Istimewa PAW Darmuda dengan Zulkarnaen ditetapkan pada 15 Agustus 2013,” kata Sulaiman Abda.

Selain dua agenda itu, Bamus DPRA juga menyepakati agenda ketiga yaitu jadwal pembahasan dokumen KUA dan PPAS Perubahan 2013 dimulai 19 September 2013 sampai selesai dalam waktu seminggu.

Agenda keempat yang dibahas Bamus DPRA adalah penetapan jadwal penguhukuhan Wali Nanggroe Aceh yang baru menggantikan Wali Nanggroe sebelumnya yaitu Muhammad Hasan Di Tiro yang meninggal dunia dua tahun lalu.        

Untuk agenda ini, kata Sulaiman Abda, forum rapat mengusulkan pengukuhan Wali Nanggroe pada 20 Agustus 2013 atau bertepatan dengan hari pembukaan Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) yang direncanakan oleh Presiden SBY.

Status Wali Nanggroe menurut pasal 96-97 UUPA merupakan kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan  kehidupan lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara adat lainnya.(her)

Editor: bakri
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas