Sabtu, 23 Mei 2015
Home » Opini

Menelisik Sejarah PKA

Rabu, 28 Agustus 2013 08:58

Oleh Nab Bahany As

PIDATO yang disampaikan Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (PP dan K) RI itu, saat menutup Pekan kebudayaan Aceh (PKA) I pada 1958, bukan hanya sekadar ingin menyenangi perasaan masyarakat Aceh yang baru saja usai menghadapi konflik DI/TII. Melainkan apresiasi itu lebih pada kesakralan dan keseriusan pelaksanaan Pekan Kebudayaan Aceh itu sendiri. Digelarnya PKA I ini memang bukan sekadar ajang hiburan pesta budaya rakyat, tapi lebih pada penggalian kembali nilai-nilai kebudayaan Aceh yang hilang, baik disebabkan oleh tekanan Belanda semasa perang Aceh, maupun akibat pengaruh konflik (DI/TII) yang melanda Aceh tak lama setelah Indonesia merdeka.

Selain itu, tujuan digelarnya PKA juga ingin merumuskan kembali bagaimana mengembangkan pembangunan Aceh yang berlandaskan nilai-nilai budaya masyarakat. Karena itu, jauh sebelum PKA I digelar, satu tahun sebelumnya atau tepatnya pada 1957 dibentuk sebuah lembaga khusus yang dimanai Lembaga Kebudayaan Aceh yang diketuai oleh Mayor T Hamzah. Lembaga inilah yang bekerja selama lebih kurang satu tahun untuk mempersiapkan pelaksanaan PKA I pada 1958, yang kala itu memberi arti penting bagi pengembangan kebudayaan dan pembangunan daerah Aceh setelah PKA itu dilaksanakan.

 Piagam Blangpadang
Satu hasil penting yang ditelorkan dari pelaksanaan PKA I dulu adalah lahirnya “Piagam Blangpadang”, yang isinya antara lain, menggali dan menghidupkan kembali budaya tradisional dan adat Aceh adalah bagian terpenting dalam setiap gerak pembangunan Aceh dan masyarakatnya. Implementasi “Piagam Blangpadang” ini terus ditindaklanjuti hingga 14 tahun kemudian, yang ditandai dengan penyelenggaraan PKA II pada 1972, yang berlangsung cukup meriah dan mengesankan.

Demikian pula PKA III yang dilaksanakan 16 tahun kemudian atau tepatnya pada 1988. Penyelenggaraan PKA III ini juga bukan PKA main-main. Landasan dan tujuan pelaksanaannya malah lebih luas dari dua PKA sebelumnya. PKA III selain ingin menggali dan menguatkan kembali nilai-nilai tradisi masyarakat, juga mengangkat persoalan ideologi, ekonomi, sosial budaya, hankam dan agama. Sehingga masalah-masalah yang sebelumnya menjadi kecurigaan masyarakat Aceh yang bersifat negatif, dapat diubah menjadi positif dalam mewujudkan kemajuan pembangunan Aceh.

Keseriusan pelaksaan PKA III juga tercermin dalam mengangkat topik-topik yang disikusikan sebagai bagian dari even PKA, di antaranya Seminar Budaya dengan tema “Wajah Rakyat Aceh dalam Lintasan Sejarah”, “Hari Depan Kebudayaan Aceh”, “Identitas Kesenian Aceh di Tengah Pengembangan Budaya Modern” dan “Peranan Sastra Aceh dalam Sastra Indonesia”, dan lain-lain. Karenanya tak heran, bila di era 1980-an landasan pembangunan Aceh selalu bersentuhan dengan nilai-nilai kebudayaan Aceh. Kantong-kantong budaya dan sanggar-sanggar rakyat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Aceh saat itu-mulai dari hilir ke hulu yang dusupport oleh pemerintah Aceh semasa Gubernur Ibrahim Hasan.

Sayangnya, di tengah semaraknya pertumbuhan kantong-kantong seni dan budaya Aceh saat itu, Aceh harus kembali menghadapi konflik yang puncaknya diberlakuan Daerah Operasi Militer (DOM) untuk Aceh. Sejak itu, apa yang telah dibangun dan dibina pemerintah Aceh dalam mengembangkan kembali nilai-nilai kebudayaan Aceh harus terhenti akibat konflik Aceh yang terus memuncak. Sanggar-sanggar seni dan kantong-kantong budaya yang sedang tumbuh dan berkembang di daerah sebagai bagian dari pembangunan kultur Aceh saat itu satu persatu harus gulung tikar karena situasi keamaan Aceh yang tidak memungkinkan lagi para seniman-seniman berkarya.

Halaman123
Editor: bakri
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2015 About Us Help
Atas