Home »

Opini

Opini

Memahami JKN-JKA

MENJELANG pelaksananan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), mulai 1 Januari 2014, banyak hal yang masih menjadi pertanyaan

Oleh Syahrul

MENJELANG pelaksananan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), mulai 1 Januari 2014, banyak hal yang masih menjadi pertanyaan dan membingungkan masyarakat. Bahkan, pemberi pelayanan kesehatan pun, seperti pihak rumah sakit, puskesmas, atau klinik kesehatan misalnya, ikut galau. Demikian pula, pihak manajemen kesehatan (Dinas Kesehatan), anggota legislatif (DPRA, DPRK), pengelola asuransi kesehatan (PT Askes yang berubah menjadi BPJS), dan tentunya masyarakat luas sebagai penerima jasa asuransi kesehatan yang belum dengan sistem jaminan kesehatan baru yang akan diberlakukan itu.

Beberapa pertanyaan krusial seperti: Apa dasar undang-undang (UU) dan peraturan pelaksanaannya; siapa saja peserta JKN; bagaimana sistem pembayaran yang menggunakan INA CBGs (Indonesia Case Based Group); bagaimana integrasi atau nasib Jaminan Kesehatan Aceh (JKA); apakah seluruh masyarakat Aceh akan mendapat JKN atau JKA; apakah data dasar seluruh penduduk Aceh yang akan menerima kartu JKN dan JKA sudah siap; apakah masyarakat masih harus membayar; bagaimana dengan masyarakat yang selama ini menggunakan kartu Jamkesmas, Jampersal, Askessos, JKA, TNI-Polri, dan Jamsostek; dan tentunya bagaimana kesiapan pengelola dan manajemen kesehatan, fasilitas layanan kesehatan serta sistem informasi kesehatan yang tersedia dan pendukungnya?

 Terukur dan berkualitas
Mengurai beberapa permasalahan dan pertanyaan tersebut di atas untuk menjadi sebuah sistem asuransi kesehatan yang dapat dipahami dan dijalankan dengan baik, jelas, terukur dan berkualitas dengan sistem monitoring dan evaluasi yang jelas. Sebagai sebuah sistem asuransi kesehatan yang utuh dan profesional untuk kepentingan pembiayaan dan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat yang membutuhkannya menjadi sangatlah penting dan bisa duterima oleh semua pihak.

Dasar UU dan peraturan pelaksanaan JKN merupakan amanah dan tujuan Negara Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945; UU No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), UU No.24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS); Perpres No.12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah (Pasal 1 ayat 1).

Peserta JKN adalah seluruh rakyat Indonesia (universal coverage) dengan sumber biayanya dari APBN. JKN akan dilaksanakan penuh mulai 1 Januari 2014 sebagai pelaksananya BPJS. Pada Tahun 2014-2018jumlah pendudukIndonesia yang akan ditanggung oleh JKN sebesar 122 juta jiwa dan pada tahun anggaran 2019/2020 seluruh penduduk Indonesia yang diperkirakan berjumlah 260 juta jiwa akan ditanggung oleh JKN. Sedangkan khusus untuk penduduk Provinsi Aceh yang pada 2014 diperkirakan mencapai 5,2 juta jiwa akan ditanggung oleh JKN dan JKA.

Karena terdapat dua jenis jaminan asuransi yang bersifat nasional dan daerah yaitu JKN dan JKA. Diperlukan sinkronisasi dan koordinasi dari berbagai pihak pelaksana dan pengambil kebijakan sehingga seluruh masyarakat Aceh benar-benar mendapat kartu JKN dan JKA yang dapat digunakan untuk mendapat pelayanan kesehatan pada berbagai fasilitas pemberi layanan kesehatan dimulai dari puskesmas, klinik kesehatan dan pada RS rujukan tertinggi.

Satu permasalahan yang belum dipahami sepenuhnya oleh banyak pihak adalah model pembayaran yang akan diterima oleh pemberi jasa pelayanan kesehatan dengan menggunakan INA CBGs pada saat JKN mulai diterapkan secara penuh pada 1 Januari 2014. Sesuai dengan SK Menkes RI No.440 Tahun 2012 tentang Tarif Rumah Sakit berdasarkan INA CBGs.

 Penerapan INA CBGs
INA CBGs merupakan suatu sistem pembayaran jasa asuransi kesehatan kepada pemberi jasa layanan kesehatan berdasarkan case-mix yang diterapkan di Indonesia. Pembayarannya berdasarkan kelompok penyakit tertentu ke dalam suatu paket kelompok penyakit tertentu. Artinya tidak ada lagi perhitungan jasa RS, jasa dokter dan para medis, biaya obat-obatan dan bahan habis pakai medis lainnya.

Dasar pengelompokan penyakit tersebut diambil dari 14.500 kode diagnosis penyakit dari ICD-10 (International Classification of Disease-10) dan 7.500 kode prosedur tindakan dari ICD-9 dikelompokkan menjadi 1.077 kode grup INA CBGs yang terdiri atas 788 kode rawat inap dan 289 kode rawat jalan. Sistem INA CBGs selama ini telah diterapkan pada pembayaran jasa asuransi kesehatan Jamkesmas, dan mulai 1 Januari 2014 mendatang akan digunakan pula oleh JKN termasuk juga JKA.

Halaman
12
Ikuti kami di
Editor: bakri
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2016
About Us
Help