Senin, 27 April 2015
Home » Opini

Memahami JKN-JKA

Kamis, 12 September 2013 08:53

Oleh Syahrul

MENJELANG pelaksananan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), mulai 1 Januari 2014, banyak hal yang masih menjadi pertanyaan dan membingungkan masyarakat. Bahkan, pemberi pelayanan kesehatan pun, seperti pihak rumah sakit, puskesmas, atau klinik kesehatan misalnya, ikut galau. Demikian pula, pihak manajemen kesehatan (Dinas Kesehatan), anggota legislatif (DPRA, DPRK), pengelola asuransi kesehatan (PT Askes yang berubah menjadi BPJS), dan tentunya masyarakat luas sebagai penerima jasa asuransi kesehatan yang belum dengan sistem jaminan kesehatan baru yang akan diberlakukan itu.

Beberapa pertanyaan krusial seperti: Apa dasar undang-undang (UU) dan peraturan pelaksanaannya; siapa saja peserta JKN; bagaimana sistem pembayaran yang menggunakan INA CBGs (Indonesia Case Based Group); bagaimana integrasi atau nasib Jaminan Kesehatan Aceh (JKA); apakah seluruh masyarakat Aceh akan mendapat JKN atau JKA; apakah data dasar seluruh penduduk Aceh yang akan menerima kartu JKN dan JKA sudah siap; apakah masyarakat masih harus membayar; bagaimana dengan masyarakat yang selama ini menggunakan kartu Jamkesmas, Jampersal, Askessos, JKA, TNI-Polri, dan Jamsostek; dan tentunya bagaimana kesiapan pengelola dan manajemen kesehatan, fasilitas layanan kesehatan serta sistem informasi kesehatan yang tersedia dan pendukungnya?

 Terukur dan berkualitas
Mengurai beberapa permasalahan dan pertanyaan tersebut di atas untuk menjadi sebuah sistem asuransi kesehatan yang dapat dipahami dan dijalankan dengan baik, jelas, terukur dan berkualitas dengan sistem monitoring dan evaluasi yang jelas. Sebagai sebuah sistem asuransi kesehatan yang utuh dan profesional untuk kepentingan pembiayaan dan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat yang membutuhkannya menjadi sangatlah penting dan bisa duterima oleh semua pihak.

Dasar UU dan peraturan pelaksanaan JKN merupakan amanah dan tujuan Negara Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945; UU No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), UU No.24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS); Perpres No.12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah (Pasal 1 ayat 1).

Peserta JKN adalah seluruh rakyat Indonesia (universal coverage) dengan sumber biayanya dari APBN. JKN akan dilaksanakan penuh mulai 1 Januari 2014 sebagai pelaksananya BPJS. Pada Tahun 2014-2018jumlah pendudukIndonesia yang akan ditanggung oleh JKN sebesar 122 juta jiwa dan pada tahun anggaran 2019/2020 seluruh penduduk Indonesia yang diperkirakan berjumlah 260 juta jiwa akan ditanggung oleh JKN. Sedangkan khusus untuk penduduk Provinsi Aceh yang pada 2014 diperkirakan mencapai 5,2 juta jiwa akan ditanggung oleh JKN dan JKA.

Karena terdapat dua jenis jaminan asuransi yang bersifat nasional dan daerah yaitu JKN dan JKA. Diperlukan sinkronisasi dan koordinasi dari berbagai pihak pelaksana dan pengambil kebijakan sehingga seluruh masyarakat Aceh benar-benar mendapat kartu JKN dan JKA yang dapat digunakan untuk mendapat pelayanan kesehatan pada berbagai fasilitas pemberi layanan kesehatan dimulai dari puskesmas, klinik kesehatan dan pada RS rujukan tertinggi.

Halaman123
Editor: bakri
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2015 About Us Help
Atas