• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Kamis, 31 Juli 2014
Serambi Indonesia
Home » Opini

Memahami JKN-JKA

Kamis, 12 September 2013 08:53 WIB

Oleh Syahrul

MENJELANG pelaksananan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), mulai 1 Januari 2014, banyak hal yang masih menjadi pertanyaan dan membingungkan masyarakat. Bahkan, pemberi pelayanan kesehatan pun, seperti pihak rumah sakit, puskesmas, atau klinik kesehatan misalnya, ikut galau. Demikian pula, pihak manajemen kesehatan (Dinas Kesehatan), anggota legislatif (DPRA, DPRK), pengelola asuransi kesehatan (PT Askes yang berubah menjadi BPJS), dan tentunya masyarakat luas sebagai penerima jasa asuransi kesehatan yang belum dengan sistem jaminan kesehatan baru yang akan diberlakukan itu.

Beberapa pertanyaan krusial seperti: Apa dasar undang-undang (UU) dan peraturan pelaksanaannya; siapa saja peserta JKN; bagaimana sistem pembayaran yang menggunakan INA CBGs (Indonesia Case Based Group); bagaimana integrasi atau nasib Jaminan Kesehatan Aceh (JKA); apakah seluruh masyarakat Aceh akan mendapat JKN atau JKA; apakah data dasar seluruh penduduk Aceh yang akan menerima kartu JKN dan JKA sudah siap; apakah masyarakat masih harus membayar; bagaimana dengan masyarakat yang selama ini menggunakan kartu Jamkesmas, Jampersal, Askessos, JKA, TNI-Polri, dan Jamsostek; dan tentunya bagaimana kesiapan pengelola dan manajemen kesehatan, fasilitas layanan kesehatan serta sistem informasi kesehatan yang tersedia dan pendukungnya?

 Terukur dan berkualitas
Mengurai beberapa permasalahan dan pertanyaan tersebut di atas untuk menjadi sebuah sistem asuransi kesehatan yang dapat dipahami dan dijalankan dengan baik, jelas, terukur dan berkualitas dengan sistem monitoring dan evaluasi yang jelas. Sebagai sebuah sistem asuransi kesehatan yang utuh dan profesional untuk kepentingan pembiayaan dan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat yang membutuhkannya menjadi sangatlah penting dan bisa duterima oleh semua pihak.

Dasar UU dan peraturan pelaksanaan JKN merupakan amanah dan tujuan Negara Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945; UU No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), UU No.24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS); Perpres No.12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah (Pasal 1 ayat 1).

Peserta JKN adalah seluruh rakyat Indonesia (universal coverage) dengan sumber biayanya dari APBN. JKN akan dilaksanakan penuh mulai 1 Januari 2014 sebagai pelaksananya BPJS. Pada Tahun 2014-2018jumlah pendudukIndonesia yang akan ditanggung oleh JKN sebesar 122 juta jiwa dan pada tahun anggaran 2019/2020 seluruh penduduk Indonesia yang diperkirakan berjumlah 260 juta jiwa akan ditanggung oleh JKN. Sedangkan khusus untuk penduduk Provinsi Aceh yang pada 2014 diperkirakan mencapai 5,2 juta jiwa akan ditanggung oleh JKN dan JKA.

Karena terdapat dua jenis jaminan asuransi yang bersifat nasional dan daerah yaitu JKN dan JKA. Diperlukan sinkronisasi dan koordinasi dari berbagai pihak pelaksana dan pengambil kebijakan sehingga seluruh masyarakat Aceh benar-benar mendapat kartu JKN dan JKA yang dapat digunakan untuk mendapat pelayanan kesehatan pada berbagai fasilitas pemberi layanan kesehatan dimulai dari puskesmas, klinik kesehatan dan pada RS rujukan tertinggi.

Satu permasalahan yang belum dipahami sepenuhnya oleh banyak pihak adalah model pembayaran yang akan diterima oleh pemberi jasa pelayanan kesehatan dengan menggunakan INA CBGs pada saat JKN mulai diterapkan secara penuh pada 1 Januari 2014. Sesuai dengan SK Menkes RI No.440 Tahun 2012 tentang Tarif Rumah Sakit berdasarkan INA CBGs.

 Penerapan INA CBGs
INA CBGs merupakan suatu sistem pembayaran jasa asuransi kesehatan kepada pemberi jasa layanan kesehatan berdasarkan case-mix yang diterapkan di Indonesia. Pembayarannya berdasarkan kelompok penyakit tertentu ke dalam suatu paket kelompok penyakit tertentu. Artinya tidak ada lagi perhitungan jasa RS, jasa dokter dan para medis, biaya obat-obatan dan bahan habis pakai medis lainnya.

Dasar pengelompokan penyakit tersebut diambil dari 14.500 kode diagnosis penyakit dari ICD-10 (International Classification of Disease-10) dan 7.500 kode prosedur tindakan dari ICD-9 dikelompokkan menjadi 1.077 kode grup INA CBGs yang terdiri atas 788 kode rawat inap dan 289 kode rawat jalan. Sistem INA CBGs selama ini telah diterapkan pada pembayaran jasa asuransi kesehatan Jamkesmas, dan mulai 1 Januari 2014 mendatang akan digunakan pula oleh JKN termasuk juga JKA.

Penerapan INA CBGs belum secara menyeluruh, uji coba baru dilakukan pada Jamkesmas untuk JKN dan JKA. Beberapa kendala dan permasalahan yang timbul dan mungkin akan terjadi seperti kesiapan RS dalam menyediakan fasilitas, ketersediaan berbagai jenis obat, bahan habis pakai medis untuk tindakan operasi dan fasilitas pendukung lainnya dan kesiapan sumber daya manusia. Dan yang paling penting jumlah biaya yang ditanggung pada sistem INA CBGs lebih rendah dari jumlah biaya yang ditanggung JKA berdasarkan struktur tarif pedoman pelaksana (Manlak JKA) sejak 4 tahun diberlakukannya JKA.

JKA yang dimulai sejak 2010 dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), dan dengan cakupan peserta seluruh penduduk Aceh. Dengan penerapan pola INA-CBG’s mulai 1 Januari 2014 nanti, tentunya JKA harus dapat melakukan integrasi, sinkronisasi dan koordinasi dengan JKN, terutama dalam menetapkan data demografi penduduk. Mengatur dan menentukan jumlah peserta penerima jaminan kesehatan sebagai peserta JKN atau peserta JKA.

Jika pada 2014 nanti jumlah peserta JKN 3,2 juta jiwa, dan peserta JKA 2,0 juta jiwa, maka pada 2015 hingga 2019/2020 secara bertahap penduduk Aceh yang diperkirakan akan mencapai 6,0 juta jiwa, seluruhnya akan menjadi peserta JKN. Dan, pada saat yang sama, sesuai target pemerintah, seluruh penduduk Indonesia yang diperkirakan berjumlah 260 juta jiwa akan ditanggung oleh JKN.

Pada Desember 2013 diharapkan seluruh penduduk di Aceh sudah mendapat kartu JKN maupun JKA. Sehingga akan mendapat akses dan jaminan pelayanan kesehatan secara cepat dan menyeluruh dan dapat dipergunakan di Aceh maupun seluruh Indonesia pada berbagai unit, puskesmas, rumah sakit, atau pusat pemberi jasa pelayanan kesehatan sesuai sistem dan peraturan rujukan kesehatan yang berlaku. Masyarakat tidak perlu lagi memikirkan biaya perawatan dan pengobatan jika mengalami gangguan atau menderita suatu penyakit tertentu.

 Mendapat kartu JKN
Seluruh peserta Jamkesmas, Jampersal, Askessos, Jamsostek, TNI-Polri dan seluruh keluarganya yang berada di Aceh dengan jumlah sekitar 3,2 juta jiwa akan menjadi peserta dan mendapat kartu JKN dan dapat dipergunakan pada 1 Januari 2014. Dan sebagian penduduk Aceh yang belum menjadi peserta JKN, akan menjadi peserta dan mendapat kartu JKA dengan jumlah sekitar 2,0 juta jiwa untuk dapat dimanfaatkan pada 1 Januari 2014.

Program JKA harus tetap dilaksanakan untuk masyarakat Aceh walaupun nanti seluruh masyarakatnya sudah menjadi peserta JKN. Program JKA harus tetap berlanjut dan dilaksanakan sampai 2025-2030 atau 5-10 tahun setelah 2020. Terutama untuk percepatan pemerataan dan peningkatan kantitas dan kualitas pelayanan medis secara menyeluruh, merata untuk masyarakat yang mendiami 23 kabupaten/kota di Aceh.

Kesiapan pengelola dan manajemen kesehatan, fasilitas layanan serta sistem informasi kesehatan pada berbagai institusi pemberi jasa layanan mulai klinik kesehatan, puskesmas, rumah sakit, dinas kesehatan dan BPJS harus melakukan persiapan secara komprehensif dan terpadu. Diperlukan koordinasi dan sinkronisasi secara maksimal bersama Pemerintah Aceh, DPRA/DPRK, Kemenkes RI dan berbagai pihak pendukung agar pelaksanaan JKN dan JKA sesuai dengan harapan dan kebutuhan seluruh masyarakat. Semoga!

* dr. Syahrul, Sp.S (K), Direktur RSUD dr. Zainoel Abidin, Banda Aceh/Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Banda Aceh. Email: sah7ss@yahoo.com

Editor: bakri
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option

    A PHP Error was encountered

    Severity: Warning

    Message: Invalid argument supplied for foreach()

    Filename: side/topik_populer.php

    Line Number: 11

TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas