• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Minggu, 20 April 2014
Serambi Indonesia

UUPA Perlu Disempurnakan

Minggu, 15 September 2013 09:55 WIB

BANDA ACEH - Undang-Undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), tidak seluruhnya dapat dikatakan telah sempurna mencerminkan situasi Aceh kekinian. Oleh sebab itu, peluang revisi sangat dimungkinkan untuk kesempurnaan tata kelola Pemerintahan Aceh yang lebih baik dan kontekstual dengan perkembangan Aceh ke depan.

Pakar Hukum Tata Negara Prof Yusril Ihza Mahendra mengatakan itu dalam sesi Kuliah Umum dengan tema “Urgensi Amandemen Undang-Undang Dasar 1945” di Aula Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Darussalam, Banda Aceh, Sabtu (14/9).

Di hadapan civitas akademika Unsyiah dan masyarakat yang memenuhi ruang kuliah umum itu, Yusril mengatakan implementasi UUPA perlu dikaji secara konprehensif, sehingga penerapannya akan lebih konprehensif pula. “Kalau ada kurang-kurang dalam penerapannya, silakan diperbaiki. Tidak bisa sekali jadi begitu saja, sangat terbuka untuk itu (revisi-red),” katanya.

Dia mengakui dalam pembahasan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah Aceh ketika itu lebih mengedepankan semangat perdamaian, di mana Aceh pada masa itu baru saja menandatangani kesepakatan damai di Helsinki (MoU Helsinki), pada 15 Agustus 2005. Karenanya, kata Yusril, dengan pembahasan yang demikian, tentu masih banyak hal yang perlu dikaji dan disempurnakan kembali atas apa-apa yang sudah termaktub dalam UUPA.

“Kalau mau ajukan amandemen, misalnya, soal kewenangan Wali Nanggroe agar bisa seperti Sultan di negara bagian Malaysia, silakan saja,” tegas mantan Mensesneg yang ikut terlibat langsung dalam perumusan dan pembahasan RUU NAD dan RUUPA ini.

Menurutnya persoalan antara Aceh dengan Pemerintah Pusat dapat diselesaikan dengan cara kompromi. Termasuk beberapa persoalan yang saat ini masih terus menuai polemik, yakni soal bendera Aceh dan lembaga Wali Nanggroe.

Dia sebutkan kewenangan Aceh yang ada dalam UUPA sudah sangat luas. Pemerintah Pusat, kata dia, telah memberi segalanya untuk Aceh agar dapat mengurus sendiri sistem pemerintahan melalui produk hukum yang telah disepakati pemerintah. “Kewenangan Aceh sekarang sudah sangat luas diberikan dalam UUPA. Hanya satu saja yang tidak diberikan waktu itu yaitu Aceh merdeka dan lepas dari NKRI,” ujarnya. (sar)

Editor: bakri
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
248754 articles 16 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI KOMENTAR SAYA
© 2014 TRIBUNnews.com All Right Reserved About Us Privacy Policy Help Terms of Use Redaksi Info iklan Contact Us Lowongan
Atas