Kamis, 5 Maret 2015

Hakim Tinggi Ajak Syariatkan Bank Aceh

Jumat, 20 September 2013 08:31 WIB

Hakim Tinggi Ajak Syariatkan Bank Aceh
Teller Bank Aceh Syariah yang berlokasi di Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, melayani nasabah, Kamis (19/9). SERAMBI/BUDI FATRIA 

KEMAJUAN perkembangan pembahasan Rancangan Qanun Hukum Acara Jinayat, mendapat sambutan hangat dari kalangan pemerhati syariat di Aceh. Setelah persoalan hukum acara jinayat ini tertangani, Pemerintah Aceh diharapkan dapat segera menginisiasi upaya mensyariatkan bank-bank konvensional, terutama bank milik pemerintah daerah, yakni Bank Aceh.

Wacana untuk mensyariatkan bank konvensional di Aceh ini diutarakan oleh Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh, Dr Idris Mahmudy SH MH, saat mengisi pengajian dan diskusi rutin Kaukus Wartawan Peduli Syariat Islam (KWPSI) di Rumoh Aceh Kopi Luwak, Jeulingke, Banda Aceh, Rabu (18/9) malam.

Wacana ini mendapat dukungan dari para hakim tinggi Mahkamah Syar’iyah Aceh yang hadir, yakni Muhammad Syamri Adnan (asal Sumatra Barat), Abdul Mukti (asal Jawa Barat), Nuzirwan (asal Riau), Ahmad Dimyati (asal Jawa Barat), Asri Damsyi (asal Bengkulu), dan Othman Jauhari (asal Lampung).

Tgk Idris Mahmudy, hakim tinggi asal Sampoiniet Aceh Utara ini mengatakan, pensyariatan bank-bank konvensional di Aceh mutlak diperlukan jika pemerintah betul-betul serius ingin menerapkan syariat Islam secara kaffah.

“Memang tidak harus semua bank di Aceh berbasis syariah, tapi minimal bank milik pemerintah, tempat menyimpan uang daerah, gaji PNS, serta gaji karyawan sejumlah perusahaan di Aceh, harus berbasis syariah,” kata Dr Idris.

Pendiri Dayah Ulumuddin yang pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Aceh Utara ini menambahkan, Mahkamah Syar’iyah Aceh sangat berkepentingan mendorong penerapan ekonomi berbasis syariah di Aceh. Karena berdasarkan aturan terbaru dari MK, salah satu wewenang Mahkamah Syariah adalah menangani persoalan terkait ekonomi syariah.

Dalam kaitan itu, kata Tgk Idris Mahmudy, pihaknya sudah beberapa kali menjumpai pihak berwenang dalam urusan perbankan daerah, termasuk Gubernur dr H Zaini Abdullah dan Direktur Bank Aceh Khairil, untuk membicarakan upaya pensyariatan bank milik daerah.

Halaman12
Editor: bakri
KOMENTAR

TRIBUNnews.com © 2015

About Us

Help

Atas