• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Kamis, 2 Oktober 2014
Serambi Indonesia

Hakim Tinggi Ajak Syariatkan Bank Aceh

Jumat, 20 September 2013 08:31 WIB
Hakim Tinggi Ajak Syariatkan Bank Aceh
Teller Bank Aceh Syariah yang berlokasi di Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, melayani nasabah, Kamis (19/9). SERAMBI/BUDI FATRIA 

KEMAJUAN perkembangan pembahasan Rancangan Qanun Hukum Acara Jinayat, mendapat sambutan hangat dari kalangan pemerhati syariat di Aceh. Setelah persoalan hukum acara jinayat ini tertangani, Pemerintah Aceh diharapkan dapat segera menginisiasi upaya mensyariatkan bank-bank konvensional, terutama bank milik pemerintah daerah, yakni Bank Aceh.

Wacana untuk mensyariatkan bank konvensional di Aceh ini diutarakan oleh Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh, Dr Idris Mahmudy SH MH, saat mengisi pengajian dan diskusi rutin Kaukus Wartawan Peduli Syariat Islam (KWPSI) di Rumoh Aceh Kopi Luwak, Jeulingke, Banda Aceh, Rabu (18/9) malam.

Wacana ini mendapat dukungan dari para hakim tinggi Mahkamah Syar’iyah Aceh yang hadir, yakni Muhammad Syamri Adnan (asal Sumatra Barat), Abdul Mukti (asal Jawa Barat), Nuzirwan (asal Riau), Ahmad Dimyati (asal Jawa Barat), Asri Damsyi (asal Bengkulu), dan Othman Jauhari (asal Lampung).

Tgk Idris Mahmudy, hakim tinggi asal Sampoiniet Aceh Utara ini mengatakan, pensyariatan bank-bank konvensional di Aceh mutlak diperlukan jika pemerintah betul-betul serius ingin menerapkan syariat Islam secara kaffah.

“Memang tidak harus semua bank di Aceh berbasis syariah, tapi minimal bank milik pemerintah, tempat menyimpan uang daerah, gaji PNS, serta gaji karyawan sejumlah perusahaan di Aceh, harus berbasis syariah,” kata Dr Idris.

Pendiri Dayah Ulumuddin yang pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Aceh Utara ini menambahkan, Mahkamah Syar’iyah Aceh sangat berkepentingan mendorong penerapan ekonomi berbasis syariah di Aceh. Karena berdasarkan aturan terbaru dari MK, salah satu wewenang Mahkamah Syariah adalah menangani persoalan terkait ekonomi syariah.

Dalam kaitan itu, kata Tgk Idris Mahmudy, pihaknya sudah beberapa kali menjumpai pihak berwenang dalam urusan perbankan daerah, termasuk Gubernur dr H Zaini Abdullah dan Direktur Bank Aceh Khairil, untuk membicarakan upaya pensyariatan bank milik daerah.

Bank Aceh ini sangat berpeluang untuk disyariatkan, karena ini adalah bank milik daerah. Kami sudah berbicara dengan Direktur Bank Aceh, Khairil, beliau menyatakan sepakat,” kata Tgk Idris. 

“Dengan Gubernur sudah dua kali kami bicarakan, beliau juga setuju bahwa sistem ekonomi syariah itu bagus. Cuma kapan tindakan konkritnya, kita belum bicarakan sampai ke situ. Insya Allah dalam pertemuan mendatang akan kami bicarakan lagi, supaya bisa segera dilaksanakan,” ujarnya.

Ditanya tentang anggapan masyarakat bahwa bank syariah dan bank konvensional hanya berbeda pada istilah antara “bunga” dan “bagi hasil”, Tgk Idris menjelaskan. “Sistem pengelolaan uang di bank syariah sangat berbeda bank konvensional. Orang yang bilang sama, itu hanya karena mungkin belum mempelajari secara mendalam. Salah satu contohnya, bank konvensional itu tidak ada kamus rugi, selalu bicara laba. Tapi kalau bank syariah tidak, rugi sama-sama rugi, laba sama-sama laba.”

Ia menambahkan, bunga dan bagi hasil itu berbeda pada sistemnya. Bunga itu riba, sedangkan pembagian hasil yang dilakukan secara syar’i itu bukan riba. Menurut Tgk Idris, sistem syariah yang dilakukan oleh Bank Aceh Syariah, Bank Muamalat, Bank Mandiri Syariah, dan bank-bank syariah lainnya, sudah sesuai dengan tuntunan ekonomi dan perbankan yang diajarkan dalam Islam.

Ia juga mengatakan, pihak bank tidak perlu takut menerapkan sistem syariah di Aceh, karena ini adalah potensi besar yang belum digarap sepenuhnya. Pihak bank, kata Tgk Idris, cuma perlu memperbaiki pelayanan agar bank syariah mampu menggaet dan meyakinkan nasabah dari kalangan pengusaha besar.

“Tak perlu takut, karena semua orang Aceh setuju untuk menyimpan uang di bank syariah. Ulama setuju, santri setuju, akademisi terutama dari IAIN setuju. Tinggal sekarang kita butuh political will dari Pemerintah Aceh,” demikian Tgk Idris Mahmudy. (nal)

Editor: bakri
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
249953 articles 16 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas