• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Rabu, 23 Juli 2014
Serambi Indonesia
Home » Opini

Fragmentasi Politik dan Prospek Demokrasi

Selasa, 1 Oktober 2013 08:29 WIB

Oleh Bulman Satar

SATU perubahan menarik yang terjadi dan dialami Indonesia sejak kejatuhan rezim Orde Baru (Orba) adalah fenomena fragmentasi politik, yaitu sebuah situasi yang mewakili diferensiasi organisasi-partai dan afiliasi politik, individu, kelompok, dan kekuatan underbow yang terlibat di dalamnya, ideologi, motif dan faham politik, konteks ekonomi, sosial, dan budaya yang melatari, sampai dengan simbol dan atribut politik lainnya yang merepresentasikan identitas partisan politik.

Fragmentasi politik ini sesungguhnya lahir dari rahim hukum kausalitas. Sebuah konsekuensi wajar akibat politik pembungkaman rezim Orba yang mengebiri hak-hak politik rakyat negeri ini selama puluhan tahun dengan berbagai bentuk restriksi. Momentum perubahan yang tak terbendung pasca-tumbangnya rezim otoriter Suharto ini lalu menjadi lahan subur bagi lahirnya aturan perundang-undangan di bidang sosial-politik yang jauh lebih terbuka, longgar, pro-perubahan dan dengan massif memungkinkan siapa saja dengan mudah dan otonom berpartispasi dan terlibat dalam proses-proses politik tanpa melihat latar belakang pendidikan, ekonomi, sosial, dan etnis dan budayanya. Sebuah pemandangan yang tentu saja tidak terlihat pada saat rezim Orba berkuasa.

 ‘Booming’ parpol
Satu pemandangan yang cukup menonjol dari perubahan ini adalah booming partai politik (parpol) dengan jumlah yang cukup banyak di Tanah Air. Pemilu 1999 tercatat ada 48 parpol yang bekompetisi. Pada pemilu 2004 turun menjadi 24 parpol karena aturan pemilu yang semakin ketat. Namun pada pemilu 2009 jumlah parpol yang berkompetesi dalam dalam pemilu kembali naik. Tercatat ada 44 parpol yang lolos verifikasi dan berkompetisi dalam pemilu pada tahun tersebut termasuk di antaranya 6 parpol lokal di Aceh. Sebuah lompatan yang sangat besar dibandingkan dengan jumlah partai politik pada zaman Orba yang cuma terdiri dari tiga parpol, PPP, Golkar, dan PDI. Kelahiran partai-partai ini seakan ikut menjadi bagian dari apa yang sering disebut sebagai era baru di Indonesia, era reformasi.

Di satu sisi perubahan situasi yang memungkinkan keterbukaan dan kebebasan bagi setiap orang dalam menentukan pilihan-pilihan politiknya yang kemudian terfragmentasi dalam berbagai motif, ideologi, dan partai politik ini, diamini dan disambut antusias sebagai ciri dan kemajuan kehidupan demokrasi di tanah air. Sisi positif yang menjadi efek dari fragmentasi ini kemudian adalah bahwa tidak ada satupun ideologi atau kekuasaan politik yang betul-betul dapat dikatakan dominan dalam ranah kehidupan politik di Indonesia. Juga tidak ada lagi konstruksi kekuasaan hegemonik yang dapat diperalat untuk mengawal dan melindungi ideologi dan kekuatan politik (tunggal) tertentu seperti halnya terjadi pada zaman Orba.

Saat ini kondisinya jauh lebih balance dimana setiap ideologi dan kekuatan politik memiliki ruang, peluang, dan kesempatan yang sama untuk berkontestasi, bersaing mendapatkan pengaruh dan askes ke kekuasaan tanpa ada diskriminasi. Namun di sisi lain, bagaikan dua sisi mata pisau, fragmentasi ini juga mengandung resiko. Risikonya adalah rentan terhadap friksi dan konflik. Konflik antara partai, bahkan juga di tingkat internal partai yang berbuntut lahirnya partai-partai dan ormas-ormas ‘anakan’, perang statement antarelite politik, kampanye provokatif dan cenderung menjatuhkan, massa pendukung dan partisipan parpol yang mudah terpicu provokasi, hingga intimidasi dan kekerasan yang mewarnai kampanye politik, adalah beberapa contoh destruktif dari fragmentasi ini.

Friksi-friksi dan konflik ini kemudian seringkali mewujud dalam anarkisme politik berupa kerusuhan dan kekerasan dalam proses-proses politik, terutama pada musim-musim kampanye pemilu dan pilkada. Risiko ini sendiri sebenarnya bersifat potensial dalam sebuah transisi ketika rezim kekuasaan tunggal yang otoriter dan sentralistik tumbang untuk kemudian disuksesi oleh berbagai kekuatan yang saling berebut posisi politik (baca: kekuasaan). Eskalasi kepentingan yang kemudian mencuat, namun belum well-managed dari kekuatan-kekuatan politik baru inilah yang seringkali tak terhindarkan menjadi stimulan bagi timbulnya gesekan-gesekan antara para partisan politik tersebut.

Karena sifatnya yang rentan terhadap friksi dan konflik, maka akan menjadi sebuah tantangan, untuk tidak mengatakan kesulitan tersendiri, untuk membangun sebuah iklim kompetisi politik yang relatif inklusif dalam sebuah prikehidupan demokrasi yang terbuka dan menjunjung tinggi nilai-nilai fair-play, yang setidaknya ditingkat retorika, sama-sama diidealkan oleh semua pelaku/partisan politik. Padahal nilai-nilai ini sangat dibutuhkan sebagai mekanisme pengingat bahwa melampaui kepentingan semua pelaku/partisan politik, ada koridor dan nilai-nilai dasar yang harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh semua kompetitor politik. Lebih dari sekadar perebutan posisi dan kursi, kompetisi politik juga menyangkut prinsip bagaimana membangun sebuah mekanisme keterwakilan dari beragam kepentingan politik tersebut dapat berlangsung secara fair dan elegan; sebagai intipati, ruh demokrasi.

Kondisi ini terjadi karena polarisasi ideologi, aliran politik dan kelompok kepentingan dengan beragam latar, motif, dan tujuan politik seperti disebutkan di atas, bergerak dari kejatuhan tidak normal sebuah sistem politik otoriter yang walaupun sudah jatuh namun masih mewariskan sebuah kultur politik dengan tabiat sulit menerima kekalahan, cenderung resisten, arogan, paranoid, mudah merasa terancam dan terjebak dalam posisi vis-à-vis, dan belum terbiasa berkompetisi dengan cara-cara yang sehat. Faktor-faktor inilah yang membentuk watak dan karakter politik kita yang irasional sekaligus emosional.

Alhasil praktek-praktek yang mengandalkan kekesaran, curang, dan cenderung eksklusif menjadi ciri yang terhindarkan dari wajah politik Indonesia. Walaupun di sisi lain kita juga melihat terjadi proses-proses asosiasi, akomodasi, dan kompromi dalam relasi dan interaksi antara partisan politik, katakanlah dalam bentuk koalisi seperti yang berbentuk Sekretariat Gabungan (Setgab) pada masa pemerintahan SBY saat ini, koalisi tersebut cenderung fragile (mudah pecah), pragmatis, dan lebih berorientasi pada kepentingan jangka pendek.

 Diskursus politik
Setidaknya ada empat agenda yang sering disuarakan dalam diskursus politik di negeri ini, untuk mengantisipasi kemungkinan resiko-resiko tersebut, yaitu goodwill pelaku/partisan politik untuk tidak hanya berkompetisi memperebutkan posisi politik, tetapi juga menjaga dan mengawal proses-proses tersebut agar dapat berlangsung secara damai dan fair. Lalu mendorong budaya politik yang lebih terbuka, yang lebih berorientasi dan apresiatif terhadap proses sehingga pada tingkat tertentu dapat meminimalisir praktik-praktik Machiavelian politics.

Kemudian penguatan fungsi sistem, aturan legal, dan prosedur pelaksanaan mekanisme keterwakilan mulai dari undang-undang pemilu, pranata semacam KPU/KIP, Panwaslu, MK, serta inisiatif civil society untuk berperan sebagai watch dog, sebagai bentuk social control terhadap praktik-prilaku politik agar senantiasa berjalan di atas rambu-rambu dan koridor yang telah ditetapkan. Keempat agenda ini hingga kini masih terus berlangsung meskipun dalam suasana politik kita yang hiruk pikuk, penuh persoalan, sensitif, sekaligus high temper.

Dari keempat agenda tersebut tampaknya komitmen pelaku/partisan politik dan budaya politik terbuka dan elegan masih belum memberikan dampak yang cukup signifikan meskipun upaya-upaya untuk mendorong ke arah itu terus kontinyu dilakukan. Persoalan utamanya adalah terkait dengan mindset, budaya serta perilaku organisasi di tubuh-tubuh parpol kita, yang cenderung koruptif, anti-kritik, feodalistik, dan masih terbelenggu dalam budaya patronase yang cukup kuat. ‘Penyakit-penyakit’ inilah yang sejauh ini telah melanggenggkan kultur politik kita yang gaduh penuh gonjang-ganjing.

Analog dengan siklus kehidupan manusia, situasi ini menunjukkan bahwa kita sebenarnya sedang berada dalam fase ‘puber demokrasi’, dan memerlukan tahapan lebih lanjut untuk sampai pada tahap dewasa. Mungkin untuk alasan ini kita masih bisa berapologi bahwa ini adalah sebuah proses. Namun begitu kita tetap harus senantiasa menjaga fragmentasi ini berdinamika dan berdialektika secara sehat dalam koridor moral dan hukum, tidak berujung chaos, konflik, dan instabilitas politik yang lebih luas, akut, dan di luar ambang batas toleransi, sehingga konsentrasi dan energi yang kita curahkan untuk mengawal jalannya demokrasi tetap konstan dan tidak terkuras habis menghadapi resiko terburuk fragmentasi politik ini.

* Bulman Satar, Antropolog. Email: abul_03@yahoo.com

Editor: bakri
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas