Senin, 3 Agustus 2015
Home » Opini

Fragmentasi Politik dan Prospek Demokrasi

Selasa, 1 Oktober 2013 08:29

Oleh Bulman Satar

SATU perubahan menarik yang terjadi dan dialami Indonesia sejak kejatuhan rezim Orde Baru (Orba) adalah fenomena fragmentasi politik, yaitu sebuah situasi yang mewakili diferensiasi organisasi-partai dan afiliasi politik, individu, kelompok, dan kekuatan underbow yang terlibat di dalamnya, ideologi, motif dan faham politik, konteks ekonomi, sosial, dan budaya yang melatari, sampai dengan simbol dan atribut politik lainnya yang merepresentasikan identitas partisan politik.

Fragmentasi politik ini sesungguhnya lahir dari rahim hukum kausalitas. Sebuah konsekuensi wajar akibat politik pembungkaman rezim Orba yang mengebiri hak-hak politik rakyat negeri ini selama puluhan tahun dengan berbagai bentuk restriksi. Momentum perubahan yang tak terbendung pasca-tumbangnya rezim otoriter Suharto ini lalu menjadi lahan subur bagi lahirnya aturan perundang-undangan di bidang sosial-politik yang jauh lebih terbuka, longgar, pro-perubahan dan dengan massif memungkinkan siapa saja dengan mudah dan otonom berpartispasi dan terlibat dalam proses-proses politik tanpa melihat latar belakang pendidikan, ekonomi, sosial, dan etnis dan budayanya. Sebuah pemandangan yang tentu saja tidak terlihat pada saat rezim Orba berkuasa.

 ‘Booming’ parpol
Satu pemandangan yang cukup menonjol dari perubahan ini adalah booming partai politik (parpol) dengan jumlah yang cukup banyak di Tanah Air. Pemilu 1999 tercatat ada 48 parpol yang bekompetisi. Pada pemilu 2004 turun menjadi 24 parpol karena aturan pemilu yang semakin ketat. Namun pada pemilu 2009 jumlah parpol yang berkompetesi dalam dalam pemilu kembali naik. Tercatat ada 44 parpol yang lolos verifikasi dan berkompetisi dalam pemilu pada tahun tersebut termasuk di antaranya 6 parpol lokal di Aceh. Sebuah lompatan yang sangat besar dibandingkan dengan jumlah partai politik pada zaman Orba yang cuma terdiri dari tiga parpol, PPP, Golkar, dan PDI. Kelahiran partai-partai ini seakan ikut menjadi bagian dari apa yang sering disebut sebagai era baru di Indonesia, era reformasi.

Di satu sisi perubahan situasi yang memungkinkan keterbukaan dan kebebasan bagi setiap orang dalam menentukan pilihan-pilihan politiknya yang kemudian terfragmentasi dalam berbagai motif, ideologi, dan partai politik ini, diamini dan disambut antusias sebagai ciri dan kemajuan kehidupan demokrasi di tanah air. Sisi positif yang menjadi efek dari fragmentasi ini kemudian adalah bahwa tidak ada satupun ideologi atau kekuasaan politik yang betul-betul dapat dikatakan dominan dalam ranah kehidupan politik di Indonesia. Juga tidak ada lagi konstruksi kekuasaan hegemonik yang dapat diperalat untuk mengawal dan melindungi ideologi dan kekuatan politik (tunggal) tertentu seperti halnya terjadi pada zaman Orba.

Saat ini kondisinya jauh lebih balance dimana setiap ideologi dan kekuatan politik memiliki ruang, peluang, dan kesempatan yang sama untuk berkontestasi, bersaing mendapatkan pengaruh dan askes ke kekuasaan tanpa ada diskriminasi. Namun di sisi lain, bagaikan dua sisi mata pisau, fragmentasi ini juga mengandung resiko. Risikonya adalah rentan terhadap friksi dan konflik. Konflik antara partai, bahkan juga di tingkat internal partai yang berbuntut lahirnya partai-partai dan ormas-ormas ‘anakan’, perang statement antarelite politik, kampanye provokatif dan cenderung menjatuhkan, massa pendukung dan partisipan parpol yang mudah terpicu provokasi, hingga intimidasi dan kekerasan yang mewarnai kampanye politik, adalah beberapa contoh destruktif dari fragmentasi ini.

Friksi-friksi dan konflik ini kemudian seringkali mewujud dalam anarkisme politik berupa kerusuhan dan kekerasan dalam proses-proses politik, terutama pada musim-musim kampanye pemilu dan pilkada. Risiko ini sendiri sebenarnya bersifat potensial dalam sebuah transisi ketika rezim kekuasaan tunggal yang otoriter dan sentralistik tumbang untuk kemudian disuksesi oleh berbagai kekuatan yang saling berebut posisi politik (baca: kekuasaan). Eskalasi kepentingan yang kemudian mencuat, namun belum well-managed dari kekuatan-kekuatan politik baru inilah yang seringkali tak terhindarkan menjadi stimulan bagi timbulnya gesekan-gesekan antara para partisan politik tersebut.

Halaman123
Editor: bakri
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2015 About Us Help
Atas