Pandangan

Riwayat ISBI Aceh

PEMERINTAH melalui Kemdikbud telah menetapkan pendirian empat Institut Seni dan Budaya Indonesia (ISBI)

Oleh Herman RN

PEMERINTAH melalui Kemdikbud telah menetapkan pendirian empat Institut Seni dan Budaya Indonesia (ISBI). ISBI itu diberikan kepada Provinsi Aceh, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Papua. Proses pelaksanaannya, ISBI Aceh dimandatkan kepada ISI Padangpanjang, ISBI Kalimantan Timur dipercayakan kepada ISI Yogyakarta, ISBI Makasar oleh ISI Surakarta, dan ISBI Papua oleh ISI Denpasar.

Kemdikbud meminta setiap institusi seni yang bertanggung jawab mendirikan ISBI itu bekerja sama dengan pemerintah daerah tempat akan didirikan ISBI. Peran pemerintah daerah ditekankan pada penyediaan lahan. Di Aceh, hal ini menjadi silang-sengkarut. Belum ada kepastian lahan ISBI Aceh sampai sekarang. Kepanitiaan masih disibukkan dengan musyawarah dan rapat-rapat dokumen.

Dalam masa sengkarut ini, ISI Padangpanjang sebagai penanggung jawab ISBI Aceh malah menyataan akan menghentikan tahapan pendirian ISBI Aceh (Serambi Indonesia, 7/9/2013). Alasannya, Pemerintah Aceh telah membuat SK baru susunan kepanitiaan pendirian ISBI Aceh. Dengan dalih tidak dihargai, ISI Padangpanjang bersikap menghentikan pendirian ISBI Aceh.

Menurut Gubernur Aceh, ISI Padangpanjang tidak pernah mengajak Pemerintah Aceh terlibat dalam pelaksanaan pendirian ISBI Aceh seperti dimandatkan oleh Kemdikbud. Pemerintah Aceh mengaku hanya menerima surat tembusan, bukan permintaan kerja sama (Serambi Indonesia, 7/9/2013). Kiranya ISI Padangpanjang salah mencari pintu masuk.

Rektor ISI Padangpanjang sekaligus ketua pelaksana ISBI Aceh, Prof. Mahdi Bahar, pada Desember 2012, di Hotel Grand Nanggroe Banda Aceh, pernah bicara soal pintu masuk ini. Ia mengatakan pihaknya masuk ke Aceh melalui Dewan Kesenian Aceh (DKA). Anggapan Bahar kala itu, DKA sebagai sebuah lembaga resmi di bawah Pemerintah Aceh, mampu membantu pendirian institusi seni di Aceh.

Atas dasar alasan ini, sulit menyalahkan ISI Padangpanjang atau Pemerintah Aceh. Jika memang DKA telah diajak bekerja sama, mestinya DKA menjadi penyambung lidah antara ISI Padangpanjang dengan Pemerintah Aceh. Muncul pertanyaan, sejauh mana keterlibatan DKA dalam memfasilitasi ISI Padangpanjang ke Aceh?

Sampai saat ini, ada kesan tarik-ulur kepentingan politik dalam proses ISBI Aceh. SK ganda kepanitiaan merupakan isyarat ada yang tidak beres dalam proses ISBI Aceh. Manakala sebuah institusi pendidikan didirikan tidak disertai cita-cita luhur, tentu saja hasilnya kacau-balau. Akibatnya, ISBI belum berdiri, sudah “ricuh” sana-sini.

Sibuk musyawarah dokumen
Tak sepenuhnya Pemerintah Aceh salah. Sikap Pemerintah Aceh yang telah membuat SK baru dapat dinilai sebagai ‘sindiran’ agar ISI Padangpanjang benar-benar bertanggung jawab terhadap ISBI Aceh. Pasalnya, dua tahun berproses, ISI Padangpanjang hanya disibukkan dengan rapat dokumen melulu. Tidak ada kemajuan dari panitia ISI Padangpanjang, selain duduk memusyawarahkan dokumen dari bulan ke bulan hingga berganti tahun.

Awal September kemarin, panitia dari ISI Padangpanjang menggelar duduk bersama di Hotel Permatahati, Aceh Besar. Bulan sebelumnya, mereka sudah duduk di Bukittinggi, Sumatera Barat, membahas dokumen kurikulum. Padahal, 28 Desember 2012, saat seminar hasil dokumen pendirian ISBI Aceh, di Hotel Grand Nanggroe Banda Aceh, Mahdi Bahar menandaskan bahwa semua dokumen ISBI Aceh sudah rampung. “Kita tinggal menunggu lahan,” begitu kata Bahar kala itu.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved