Sabtu, 29 November 2014
Serambi Indonesia

Dana Hibah Langgar Aturan

Jumat, 11 Oktober 2013 09:15 WIB

Dana Hibah Langgar Aturan
Gubernur Aceh, Zaini Abdullah bersama Pimpinan KPK, Busro Muqoddas menghadiri Semiloka Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi yang diikuti unsur muspida di Aula Serbaguna, Kantor Gubernur Aceh, Kamis (10/10). SERAMBI/M ANSHAR 

* Inspektorat: Sedianya Distop

BANDA ACEH - Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh, Drs Rizal Sihite membeberkan sedikitnya lima pelanggaran yang dilakukan Pemerintah Aceh dan DPRA dalam penyusunan RAPBA dan pengesahan APBA. Antara lain, adanya penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial (bansos) yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pelanggaran lainnya, antara lain, berupa pemberian insentif/honorarium lebih dari satu jenis dalam satu kegiatan kepada orang yang sama, dan pemecahan pengadaan barang yang sama dalam satu Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA).

Item-item pelanggaran itu dibeberkan Rizal Sahite saat presentasi dalam acara Semiloka Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi yang dilaksanakan BPKP bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Kamis (10/10.

“Jenis-jenis pelanggaran yang kami uraikan tadi merupakan pelanggaran dalam perencanaan penganggaran APBA murni maupun perubahan. Dalam pelaksanaannya, masih juga terjadi pelanggaran, terutama dalam pengadaan barang dan jasa,” ujar Rizal.

Pelanggaran itu, menurutnya, antara lain tercermin dalam praktik ada kegiatan pada daftar pelaksanaan anggaran (DPA), tapi tidak didukung dengan hasil identifikasi kebutuhan. Selain itu, harga patokan setempat (HPS) tidak disusun secara profesional. Kemudian, lelang pengadaan barang/jasa dengan Dana Otsus untuk kabupaten/kota terlambat dimulai. Termasuk belum diserahkan/dihibahkannya hasil pengadaan Dana Otsus dan bagi hasil migas kepada pihak ketiga, tidak dicatat, dan didak dilaporkan.

Untuk aspek pelayanan publik, BPKP memilih RSUZA Banda Aceh sebagai sampel objek penelitian. Ternyata manajemen RSUZA belum merevisi standar operasi dan prosedur pelayanan rumah sakitnya, sehingga pelayanan kepada masyarakat belum maksimal.

BPKP juga mengkritisi pelayanan yang diberikan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) yang ada di Kantor Gubernur kepada masyarakat belum berjalan maksimal. Ruang pelayanannya dinilai kurang nyaman, SOP-nya belum dibuat rapi dan baik, sehingga bisa memuaskan publik yang membutuhkan pelayanan perizinan dari BP2T.  

Menanggapi paparan BPKP terhadap pelanggaran yang dilakukan Pemerintah Aceh bersama DPRA dalan penyusunan RAPBA dan pengesahan APBA, Kepala Inspektorat Aceh, Syahrul Badruddin mengatakan, penyimpangan dan penyelewengan yang terjadi dalam perencanaan penganggaran dana RAPBA maupun APBA pada tahun 2013 mulai ditindaklanjuti.

Misalnya, pemberian insentif/honor lebih dari satu jenis dalam satu kegiatan kepada orang yang lama. Temuan ini akan disikapi dengan dibuatnya standar biaya umum. Sedangkan anggaran honor yang tak sesuai pergub, tidak akan dibayar.

Terhadap penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial (bansos) yang tak sesuai ketentuan, maka pada tahun 2013 ini sudah dikomitmenkan Gubernur bersama DPRA bahwa tidak akan dicairkan jika belum memenuhi ketentuan.

Pada tahun 2014 pos itu tidak dianggarkan atau distop apabila tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Dana Hibah dan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang hal serupa. (her)

Editor: bakri

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas