Jumat, 31 Juli 2015

Dana Hibah Langgar Aturan

Jumat, 11 Oktober 2013 09:15

Dana Hibah Langgar Aturan
Gubernur Aceh, Zaini Abdullah bersama Pimpinan KPK, Busro Muqoddas menghadiri Semiloka Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi yang diikuti unsur muspida di Aula Serbaguna, Kantor Gubernur Aceh, Kamis (10/10). SERAMBI/M ANSHAR 

* Inspektorat: Sedianya Distop

BANDA ACEH - Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh, Drs Rizal Sihite membeberkan sedikitnya lima pelanggaran yang dilakukan Pemerintah Aceh dan DPRA dalam penyusunan RAPBA dan pengesahan APBA. Antara lain, adanya penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial (bansos) yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pelanggaran lainnya, antara lain, berupa pemberian insentif/honorarium lebih dari satu jenis dalam satu kegiatan kepada orang yang sama, dan pemecahan pengadaan barang yang sama dalam satu Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA).

Item-item pelanggaran itu dibeberkan Rizal Sahite saat presentasi dalam acara Semiloka Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi yang dilaksanakan BPKP bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Kamis (10/10.

“Jenis-jenis pelanggaran yang kami uraikan tadi merupakan pelanggaran dalam perencanaan penganggaran APBA murni maupun perubahan. Dalam pelaksanaannya, masih juga terjadi pelanggaran, terutama dalam pengadaan barang dan jasa,” ujar Rizal.

Pelanggaran itu, menurutnya, antara lain tercermin dalam praktik ada kegiatan pada daftar pelaksanaan anggaran (DPA), tapi tidak didukung dengan hasil identifikasi kebutuhan. Selain itu, harga patokan setempat (HPS) tidak disusun secara profesional. Kemudian, lelang pengadaan barang/jasa dengan Dana Otsus untuk kabupaten/kota terlambat dimulai. Termasuk belum diserahkan/dihibahkannya hasil pengadaan Dana Otsus dan bagi hasil migas kepada pihak ketiga, tidak dicatat, dan didak dilaporkan.

Untuk aspek pelayanan publik, BPKP memilih RSUZA Banda Aceh sebagai sampel objek penelitian. Ternyata manajemen RSUZA belum merevisi standar operasi dan prosedur pelayanan rumah sakitnya, sehingga pelayanan kepada masyarakat belum maksimal.

Halaman12
Editor: bakri
KOMENTAR
berita POPULER
TRIBUNnews.com © 2015 About Us Help
Atas