Minggu, 30 Agustus 2015
Home » Opini

Diskursus Politik Kepentingan

Rabu, 23 Oktober 2013 08:19

Oleh Muhammad Dahrum

REFORMASI pada awalnya terkesan suatu pilihan terbaik, namun seiring waktu berjalan era ini sudah mulai menunjukkan wajah asli. Memang tidak ada pembungkaman layaknya masa Orde Baru, tapi jika ada protes terhadap suatu kebijakan yang tidak diamini rakyat, maka penguasa melakukan pengalihan isu dengan memunculkan isu lainnya. Secara tanpa sadar, rakyat telah digiring mengikuti alur opini baru yang diciptakan. Jika selama ini arus massa yang dikhawatirkan, maka cara lazim digunakan adalah membendung arus tersebut dengan membuat arus tandingan untuk mendukung kebijakannya.

Di tengah perebutan kekuasaan yang pragmatis transaksional ada beberapa syarat yang mutlak dipenuhi, jika ingin menang dalam memperebutkan kursi. Syarat tersebut adalah dana besar untuk menggerakkan para tim suksesi yang bergerilya siang-malam, mempengaruhi massa agar memilih jagoannya. Dana juga diperlukan untuk pencitraan lewat media-media yang ada, demi meningkatnya popularitas. Uang menjadi faktor menentukan dalam rangka mendongkrak citra sebagai bentuk penokohan. Inilah politik biaya tinggi yang melahirkan pejabat-pejabat dengan ‘harga mahal’ saat ini. Ditambah kelihaian dalam mengobral janji, maka jalan menuju tahta semakin lancar. Alhasil pertarungan uang dan dibumbui dengan kebohongan menjadi penentu kemenangan.

Berbagai upaya dilakukan untuk menguasai sebagian besar masyarakat. Upaya penguasaan ditempuh dengan berbagai cara, mulai dari penyampaian visi jika kelak terpilih sampai pemberian uang terima kasih. Visi yang indah terpampang megah di spanduk, kalender, papan reklame dan media iklan lainnya disampaikan secara massif. Kunjungan ke lumbung-lumbung massa, termasuk ke tempat-tempat ibadah agar terkesan pro syariah. Begitulah model pencitraan yang harus dilakukan jika ingin menang.

Karena besarnya dana yang diperlukan terkadang harus patungan dari beberapa pengusaha yang bersedia melakukan investasi politik. Namun perlu diingat, tidak ada yang gratis terhadap modal yang telah ditanam, industri politik harus berjalan sesuai rencana. Efeknya adalah proses tender yang sudah diatur dengan pengerjaan yang amburadul bukan rahasia lagi. Penempatan aparatur yang tidak sesuai kapasitas lewat mutasi. Akhirnya, penguasa yang hendak membuat perubahan, ternyata harus menerapkan jurus lama untuk mempertahankan eksistensinya.

Kebijakan yang berbeda terhadap pihak yang pro dan yang kontra atau dikenal dengan istilah politik belah bambu. Filosofi tersebut mau tidak mau menjadi pilihan yang menggiurkan dalam mempertahankan jabatan. Pihak pendukung akan mendapatkan perlakuan lebih baik dan yang kontra sebaliknya. Pendukung koalisi danggap sebagai pihak ‘berkeringat’ memperoleh imbalan lebih besar.

 Kepentingan Semu
Jabatan akan cepat lengser atau berakhir manakala tidak ada yang mendukung kelansungannya. Oleh karena itu pemberian imbal jasa dianggap lumrah yang sebenarnya adalah bagian dari politik kepentingan semu. Jika kepentingan tidak terpenuhi, maka bisa dipastikan tidak ada yang buang-buang waktu dan energi untuk sesuatu yang tidak ada hasil. Untung-rugi menjadi rumusnya (pragmatis). Namun, fakta menunjukkan pendukung yang dibina secara instan berdasarkan kepentingan tersebut, justru lambat laun menggerogoti pemerintahan.

Halaman123
Editor: bakri
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2015 About Us Help
Atas