Senin, 24 November 2014
Serambi Indonesia
Home » Opini

Diskursus Politik Kepentingan

Rabu, 23 Oktober 2013 08:19 WIB

Oleh Muhammad Dahrum

REFORMASI pada awalnya terkesan suatu pilihan terbaik, namun seiring waktu berjalan era ini sudah mulai menunjukkan wajah asli. Memang tidak ada pembungkaman layaknya masa Orde Baru, tapi jika ada protes terhadap suatu kebijakan yang tidak diamini rakyat, maka penguasa melakukan pengalihan isu dengan memunculkan isu lainnya. Secara tanpa sadar, rakyat telah digiring mengikuti alur opini baru yang diciptakan. Jika selama ini arus massa yang dikhawatirkan, maka cara lazim digunakan adalah membendung arus tersebut dengan membuat arus tandingan untuk mendukung kebijakannya.

Di tengah perebutan kekuasaan yang pragmatis transaksional ada beberapa syarat yang mutlak dipenuhi, jika ingin menang dalam memperebutkan kursi. Syarat tersebut adalah dana besar untuk menggerakkan para tim suksesi yang bergerilya siang-malam, mempengaruhi massa agar memilih jagoannya. Dana juga diperlukan untuk pencitraan lewat media-media yang ada, demi meningkatnya popularitas. Uang menjadi faktor menentukan dalam rangka mendongkrak citra sebagai bentuk penokohan. Inilah politik biaya tinggi yang melahirkan pejabat-pejabat dengan ‘harga mahal’ saat ini. Ditambah kelihaian dalam mengobral janji, maka jalan menuju tahta semakin lancar. Alhasil pertarungan uang dan dibumbui dengan kebohongan menjadi penentu kemenangan.

Berbagai upaya dilakukan untuk menguasai sebagian besar masyarakat. Upaya penguasaan ditempuh dengan berbagai cara, mulai dari penyampaian visi jika kelak terpilih sampai pemberian uang terima kasih. Visi yang indah terpampang megah di spanduk, kalender, papan reklame dan media iklan lainnya disampaikan secara massif. Kunjungan ke lumbung-lumbung massa, termasuk ke tempat-tempat ibadah agar terkesan pro syariah. Begitulah model pencitraan yang harus dilakukan jika ingin menang.

Karena besarnya dana yang diperlukan terkadang harus patungan dari beberapa pengusaha yang bersedia melakukan investasi politik. Namun perlu diingat, tidak ada yang gratis terhadap modal yang telah ditanam, industri politik harus berjalan sesuai rencana. Efeknya adalah proses tender yang sudah diatur dengan pengerjaan yang amburadul bukan rahasia lagi. Penempatan aparatur yang tidak sesuai kapasitas lewat mutasi. Akhirnya, penguasa yang hendak membuat perubahan, ternyata harus menerapkan jurus lama untuk mempertahankan eksistensinya.

Kebijakan yang berbeda terhadap pihak yang pro dan yang kontra atau dikenal dengan istilah politik belah bambu. Filosofi tersebut mau tidak mau menjadi pilihan yang menggiurkan dalam mempertahankan jabatan. Pihak pendukung akan mendapatkan perlakuan lebih baik dan yang kontra sebaliknya. Pendukung koalisi danggap sebagai pihak ‘berkeringat’ memperoleh imbalan lebih besar.

 Kepentingan Semu
Jabatan akan cepat lengser atau berakhir manakala tidak ada yang mendukung kelansungannya. Oleh karena itu pemberian imbal jasa dianggap lumrah yang sebenarnya adalah bagian dari politik kepentingan semu. Jika kepentingan tidak terpenuhi, maka bisa dipastikan tidak ada yang buang-buang waktu dan energi untuk sesuatu yang tidak ada hasil. Untung-rugi menjadi rumusnya (pragmatis). Namun, fakta menunjukkan pendukung yang dibina secara instan berdasarkan kepentingan tersebut, justru lambat laun menggerogoti pemerintahan.

Kepentingan tersebut, semakin hari terus bertambah baik ragam maupun jumlahnya. Karena banyak yang terlibat dan berharap imbalan dari setiap tetes keringat saat proses suksesi. Di sinilah proses pemberian imbalan mulai selektif, tergantung record loyalitas sebelum maupun selama proses merebut kekuasaan. Sehingga, secara internal akan terus ada pihak-pihak yang merasa tidak diperhatikan kepentingannya. Selama kepentingan belum terpenuhi, selama itu pula penopang pemerintahan tidak akan kokoh berdiri.

Dari sisi keterbukaan memang lebih besar porsinya pada masa reformasi dibanding era Orba yang otoriter. Tapi akibat yang ditimbulkan tidaklah jauh berbeda. Jika pada masa Orba yang istimewa adalah para kroni maka saat ini juga sama, kroni mendapat perhatian sebagai ‘pejuang’ walau terkadang ada yang kesiangan.

Perhatian diberikan lewat bagi-bagi ‘berkah’ pada berbagai level jabatan sudah bisa ditebak saat kekuasaan diraih. Mutasi begitu gencar dengan dalih meningkatkan kinerja pemerintahan. Bahkan untuk mengakomodir kepentingan tim suksesi, penguasa tidak segan membentuk dinas baru, walau tidak penting keberadaannya. Segala celah peraturan dicari untuk mendukung kebijakan. Akibatnya pemerintahan menjadi gemuk, lamban dan boros anggaran. Seharusnya anggaran yang besar bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Besarnya porsi anggaran untuk abdi negara dibandingkan untuk rakyat mencerminkan bahwa anggaran tersebut tidak sehat. Uangnya lebih banyak dinikmati oleh para pejabat. Belum lagi jika terjadi pengambilan uang secara ilegal atau korupsi, semakin berkuranglah hak para kaum yang jauh dari kekuasaan. Masyarakat yang merasa tidak diperhatikan akan membuat perlawanan, membuat arus baru sebagai bentuk penghentian roda pemerintahan dan berupaya menggantinya dengan yang lebih adil menurut mereka.

Tapi yang disayangkan, tatkala kekuasaan bisa digantikan, mulai juga menerapkan pola lama, mengulang kembali kelamnya sejarah, membagi berkah pada yang bela. Menarik kembali modal yang telah digelontorkan dan mulai belajar ‘penyakit lupa’ terhadap janji-janji. Janji diabaikan dan jurus elak yang didengungkan bahwa keinginan konstituen belum bisa dipenuhi karena kekuasaan masih kecil, perlu menjadi ketua atau yang lebih besar lagi agar memiliki kewenangan yang besar. Begitulah alasan yang disuguhkan pada rakyat yang menanti kapan para wakilnya beraksi.

 Kepentingan Sejati
Penantian panjang akhirnya tidak membuahkan hasil apa-apa. Rakyat pulang dengan tangan hampa, lelah menimang mimpi menanti pemimpin yang benar-benar abdi. Pemimpin yang membela kepentingan rakyat diatas segalanya, bukan mengedepankan kepentingan pribadi, golongan apalagi sekedar pencitraan belaka. Memoles citra dengan lebih anggun memang menuai simpati, namun itu hanya sekadar ilusi, fatamorgana yang menipu. Memberikan kebahagian dan kesegaran di tengah rasa haus, padahal yang sesungguhnya terjadi adalah penyesalan dan kekecewaan mendalam. Mudah-mudahan rakyat yang selama ini masih dibuai mimpi segera siuman, mencari solusi benar yang dicintai penduduk bumi dan diridhai Rabbul izzati.

Dalam rangka meujudkan cita-cita mulia agar dicintai makhluk yang ada di kolong bumi dan pencipta jagat raya, tidak ada pilihan lain kecuali menuruti segala perintah dan laranganNya. Segala aturanNya untuk kehidupan manusia sudah pasti mendatangkan kebaikan, termasuk dalam hal pengaturan urusan rakyat (siyasah/politik). Politik dalam Islam tidak dimaknai sebagai perebutan kekuasaan secara membabi buta tanpa tujuan jelas. Apalagi menganggapnya sebagai pekerjaan, dimana semua orang harus berkompetisi untuk meraihnya. Kekuasaan merupakan sarana untuk meujudkan semua aturan Islam yang telah diwajibkan kepada umat manusia.

Kekuasaan dalam Islam memang penting dan itu hanya dapat diwujudkan melalui aktivitas politik. Segala pengaturan urusan umat dalam Islam adalah aktivitas politik, dimana kendali yang paling besar ada di tangan penguasa. Tugas penguasa sebenarnya adalah tugas mulia, dimana tugas ini dilakukan oleh para Nabi dan dilanjutkan menjadi tugas para khalifah. Karena itu Islam telah menggariskan, bahwa tugas pemimpin adalah mengurusi kepentingan rakyat dengan syariatNya. Merealisasikan kemaslahatan bagi rakyat, bukan kemaslahatan pribadi, golongan apalagi memenuhi kepentingan pemilik modal. Jika itu yang terjadi, maka kekuasaan itu tak ubahnya perkumpulan para preman yang kehadirannya tidak diharapkan. Wallahu’alam.

* Muhammad Dahrum, M.Pd, Pendidik dan Pemerhati Sosial Politik. Email: dahrumdahrum@yahoo.co.id

Editor: bakri

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas