SerambiIndonesia/

Droe Keu Droe

Menyoal Penertiban Lalu Lintas Jalan Raya

MENARIK membaca tulisan Teuku Farhan, Koordinator Masyarakat Informasi dan Teknologi, yang menyebutkan lembaga kepolisian

MENARIK membaca tulisan Teuku Farhan, Koordinator Masyarakat Informasi dan Teknologi, yang menyebutkan lembaga kepolisian sebagai lembaga terkorup versi TI (Kompas.com, 9/7/2013) dan karenanya harus mengubah pendekatan “teror” razia kepada masyarakat dari ajang tilang untuk meraup uang sebanyak-banyaknya menjadi ajang silaturahmi dan edukasi bagi warga seperti dimuat dalam Droe Keu Droe (Serambi, 2/11/2013).

Selama ini ada kesan pihak kepolisian cenderung mencari-cari kesalahan kecil yang dilakukan pengendara untuk kemudian didenda dengan sejumlah uang, baik langsung bayar di tempat maupun ke pengadilan. Kesalahan-kesalahan kecil yang tidak berdampak pada orang lain misalnya pemakaian helm atau sabuk pengaman. Kedua pelanggaran ini tidak berdampak pada munculnya kecelakaan bagi pihak lain selain pengendara itu sendiri.

Sementara pelanggaran-pelanggaran berat yang dapat mencelakakan orang lain seakan tidak menjadi perhatian utama, seperti penerobos lampu merah atau pengendara yang berjalan dari sebelah kanan. Pelanggaran seperti ini sangat berbahaya bagi terjadinya tabrakan yang akan mencelakakan orang lain. Persimpangan BPKP, Pocutbaren dan Simpang Surabaya adalah tempat paling banyak diterobos lampu merah. Begitu juga di jembatan Pango sering ditemui pengendara yang berjalan di sebelah kanan dan rawan tabrakan.

Seharusnya pihak kepolosian melakukan razia ketat dan rutin bagi pelanggaran berat itu sehingga terwujud ketertiban dan kenyaman berlalulintas. Bila perlu pasang CCTV di setiap persimpangan jalan, dan pemilik kendaraan didenda saat pengurusan STNK. Penertiban bagi pelanggaran berat ini ada baiknya menjadi tugas “wajib”, tidak hanya fokus pada pelanggaran “sunat” seperti sabuk pengaman. Semoga!

Hasan
Warga Banda Aceh

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help