Warga Limau Purut Tuntut Kejelasan Tapal Batas

Belasan warga dan perangkat Gampong Limau Purut, Kota Fajar, Kecamatan Kluet Utara, Aceh Selatan

* Datangi DPRK Aceh Selatan

TAPAKTUAN – Belasan warga dan perangkat Gampong Limau Purut, Kota Fajar, Kecamatan Kluet Utara, Aceh Selatan, Jumat (22/11), pukul 10.00 WIB berdelegasi ke DPRK setempat. Mereka menuntut agar DPRK dan Pemkab segera menyelesaikan sengketa tapal batas antara Gampong Limau Purut dan Gampong Kota Fajar.

“Maksud kedatangan kami ke gedung DPRK Aceh Selatan ini hanyalah ingin meminta penjelasan dan upaya penyelesaian dari dewan menyangkut dengan tapal batas antara Gampong Limau Purut dengan desa hasil pemekaran,” kata Miden (50) Tuha Peut Limau Purut, Jumat (22/11).

Menurutnya, Gampong Limau Purut yang memiliki delapan lorong itu saat ini sudah dimekarkan menjadi dua gampong, namun dalam pemekaran yang awalnya direncanakan menjadi tiga gampong. Limau Purut sebagai desa induk hanya dikasi dua lorong, selebihnya menjadi wilayah desa pemekaran.

Seharusnya, kata Miden, secara aturan desa induk lebih luas dari pada desa hasil pemekaran. Anehnya lagi, ketika desa induk meminta penambahan satu lorong lagi malah permintaan itu ditentang oleh desa hasil pemekaran.

Diceritakannya, usulan awal pemekaran Desa Limau Purut itu menjadi tiga desa, namun Pemerintah hanya memberikan izin pemekaran untuk dua desa, yakni Desa Limau Purut sebagai desa induk dan Desa Kota Fajar. Dalam perjalanan, luas wilayah dan jumlah penduduk di desa hasil pemekaran malah lebih luas dan lebih banyak dari desa induk. “Oleh karena itu, kami meminta DPRK dan Pemkab Aceh Selatan untuk mencari solusi terhadap persoalan tapal batas dimaksud sebelum pemilihan Keuchik Kota Fajar ini dilaksanakan,” pintanya.

Dia bersama perangkat desa lainnya khawatir, jika persoalan tapal batas ini tidak segera diselesaikan akan memicu konflik antar sesama warga dalam pemilihan Keuchik Kota Fajar yang dijadwalkan berlangsung tanggal 26 November 2013 ini.

Dalam pertemuan yang turut dihadiri sejumlah anggota DPRK Aceh Selatan lainnya, yakni, Hendriyono (PKPI), Deni Irmansyah (Golkar), H Hanafi (PPRN), Zulfar Arifin (PKPI) dan Asisten I Bidang Pemerintahan Setdakab Aceh Selatan, Drs H Zulachfi Msi itu, para delegasi masyarakat dan perangkat Gampong Limau Purut juga mengaku ada keanehan dalam proses pemekaran desa tersebut. Pasalnya, tapal batas belum disepakati dan tentukan malah pemilihan keuchik akan segera dilakukan.

Dalam pertemuan itu, anggota DPRK Aceh Selatan, Deni Irmansyah ST meminta kedua belah pihak, baik desa induk maupun desa pemekaran tidak mempertahankan ego masing–masing. Dia berharap apapun keinginan masyarakat, ia berharap kedua belah pihak tetap berpegang kepada usulan awal oleh desa induk. “Saya sarankan kedua pihak jangan saling mempertahankan ego, kita ambil saja sesuai aturan yang diusulkan semula,” papar Deni Irmansyah.

Sementara itu, Asisten I Bidang Pemerintahan Setdakab Aceh Selatan, Drs H Zulachfi Msi mengaku, pada Senin (25/11) pihaknya akan memanggil tokoh masyarakat dan perangkat desa dari kedua desa tersebut termasuk Camat setempat untuk bermusyawarah mencari jalan penyelesaian menyangkut dengan tapal batas dimaksud. (tz)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved