Burni Telong Ancaman Nomor Satu

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bener Meriah memasukkan gunung berapi Burni Telong sebagai ancaman bencana nomor satu

Burni Telong Ancaman Nomor Satu

* Bener Meriah Sosialiasi RPB

REDELONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bener Meriah memasukkan gunung berapi Burni Telong sebagai ancaman bencana nomor satu, walau belum menunjukkan tanda-tanda akan meletus. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bekerjasama dengan Karst Aceh, IOM serta USAID, menggelar seminar Rencana Penanggulangan Bencana (RPB).

Seminar yang dilangsungkan di Gedung Olahraga (GOR) Simpang Tiga, Redelong, Senin (3/2) yang dihadiri seluruh kepala kampung, para kepala SKPK, tokoh pemuda serta LSM lokal. Sosialiasi tersebut, membahas utama peta resiko bencana di Bener Meriah.

Sebelumnya, RPB dan sosialisasi peta resiko bencana, Karst Aceh bersama tim BPBD Bener Meriah, yang didukung IOM dan USAID melakukan beberapa tahapan kegiatan.  Di antaranya, penguatan kapasitas, pengumpulan data, pemeriksaan di lapangan, pengolahan data, rapat tim, rapat koordinasi, review BNPB, penyusunan draft I dan II.

Kepala BPBD Bener Meriah, Armaida didampingi Kabid Pencegahan, Kesiapsiagaan (Bidang Pra Bencana) Hajjah, kepada Serambi mengatakan sosialisasi penanggulangan bencana agar warga selalu siap menghadapi tanda-tanda ancaman bencana alam, khususnya gunung Burni Telong.

Dia menjelaskan, pemetaan bencana sangat penting diketahui masyarakat dan RPB ini, mencakup soal penanggulangan, bencana, masa darurat hingga rehab-rekon. Disebutkan,  potensi bencana seperti gempa bumi, angin puting beliung, tanah longsor, kebakaran hutan, kebakaran gedung, pemukiman dan letusan gunung berapi.

“Skala prioritas sosialisasi, penanggulangan bencana gunung merapi karena Kabupaten Bener Meriah berada di kaki gunung Burni Telong,” jelasnya. Armaida menjelaskan, keterlibatan kepala kampung dalam penanggulangan bencana sangat dibutuhkan, agar bisa mengkoordinir masyarakat ketika terjadi bencana.” 

Untuk urutan kedua, setelah bencana letusan gunung berapi yaitu kebakaran hutan dan lahan, puting beliung, gempa bumi, tanah longsor dan kebakaran gedung serta pemukiman.  “Melalui kegiatan ini, nantinya para kepala kampung sudah mengerti dalam menangani masalah penanggunlangan bencana, sehingga bisa meminimalisir jumlah korban ketika bencana terjadi,” papar Kepala BPBD Bener Meriah ini.    

Sementara, Bupati Bener Meriah, Ir Ruslan Abdul Gani dalam paparannya menyatakan RPB serta sosialiasasi peta resiko bencana merupakan yang pertama kali dibentuk di Provinsi Aceh, bersama Kabupaten Singkil. Sedangkan RPB yang berbentuk dokumen, akan menjadi acuan bagi pemangku kepentingan di daerah ini, dalam melakukan kegiatan penanggulangan bencana dalam jangka waktu lima tahun ke depan. 

“Kami menyadari bahwa Kabupaten Bener Meriah, merupakan salah satu wilayah rawan bencana,” jelasnya. Dia mengakui pemerintah kabupaten belum memaksimalkan pembangunan daerah berperspektif pengurangan resiko bencana, selain koordinasi antar lembaga dan pihak swasta yang belum berjalan maksimal dalam upaya pengurangan resiko bencana.

Menurutnya, diperlukan suatu upaya pengurangan resiko bencana dalam rangka meningkatkan efektivitas pembangunan daerah. Salah satu upaya, pembuatan dokumen RPB. “Penyusunan RPB ini, dilakukan dengan mengindentifikasi ancaman bencana termasuk jumlah dan jenis ancaman bencana karena dalam setiap daerah berbeda kondisi alam dan ancaman bencananya,” pungkasnya.(c35) 

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved