DPRA Tolak Klarifikasi Mendagri

DPRA dan Pemerintah Aceh sepakat menolak hasil evaluasi yang dilakukan Kemendagri terhadap Qanun Rencana Tata Ruang

* Terkait Evaluasi Qanun RTRW

BANDA ACEH - DPRA dan Pemerintah Aceh sepakat menolak hasil evaluasi yang dilakukan Kemendagri terhadap Qanun Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Aceh 2014-2034.

Wakil Ketua DPRA, Muhammad Tanwir Mahdi, menjelaskan, penolakan itu bukan terkait dengan isi qanun yang terkena evaluasi, melainkan karena Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak tepat jadwal.

Disebutkannya, Qanun RTRW itu telah diserahkan kepada Mendagri pada tanggal 30 Desember 2013. Tetapi pihaknya menerima hasil evaluasi pada tanggal 20 Februari 2014, padahal seharusnya hasil evaluasi tersebut diserahkan 15 Januari 2014.

“Masa evaluasi sudah terlewatkan dan sekarang ini masuk masa klarifikasi,” pungkas Tanwir kepada Serambi, Minggu (8/3).

Karena pengembalian hasil evaluasi terlambat diberikan, anggota DPRA dan Tim Pemerintah Aceh menilai Pemerintah Pusat tidak disiplin. “Pemerintah pusat perlu tepat waktu dan disiplin. Kalau masa evaluasinya 15 hari kerja, maka setelah menerima rancangan qanun yang mau dievaluasi, langsung dievaluasi,” tambahnya.

Dalam surat evaluasi qanun RTRW Aceh, disebutkan, secara umum ada delapan poin yang dievaluasi Kemendagri dan secara rinci ada 27 poin. “Semua hasil evaluasi yang disampaikan Mendari telah kita terima, tetapi isi qanun tidak kita ubah, dan langsung kita kirimkan kembali ke Mendagri untuk diklarifikasi,” ujar Tanwir.

Apabila nanti setelah 15 hari masa klarifikasi juga terlewatkan, maka qanun RTRW Aceh 2014-2034 yang telah disahkan akhir tahun 2013 lalu akan langsung dimasukkan ke dalam lembaran daerah. “Setelah dimasukkan ke dalam lembaran daerah, maka qanun itu sah untuk dijalankan kepada masyarakat,” demikian Tanwir.(her)

Tags
Qanun
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved