Pemilu 2014

Desk Pemilu Disorot

Keberadaan Desk Pemilu Legislatif (Pileg) di Setda Aceh dan kabupaten/kota, mendapatkan sorotan

BANDA ACEH - Keberadaan Desk Pemilu Legislatif (Pileg) di Setda Aceh dan kabupaten/kota, mendapatkan sorotan setelah diberitakan menutup akses informasi kepada publik. Beberapa kalangan menilai, Pemerintah Aceh tidak berhak dan berwenang untuk melakukan penghitungan cepat hasil Pemilu 2014, karena itu bukan tupoksinya. Kalaupun mereka tetap melakukannya, maka pemerintah juga tidak seharusnya menutup akses infomasi kepada publik, karena pemerintah adalah badan publik.

Kepala Ombudsman RI Aceh Taqwaddin, kepada Serambi Jumat (11/4) mengatakan, penghitungan suara hasil Pemilu 2014 bukanlah tanggung jawab dan tupoksi Pemerintah Aceh. Menurutnya, birokrat atau para aparatur sipil negara harus fokus pada urusan pelayanan, dokumen, dan jasa publik.

“Para aparatur negara sipil jangan mengurus urusan politik praktis dalam pileg. Biarlah urusan pileg ditangani KIP dan Bawaslu, sehingga segala informasi terkait pileg terbit dari satu sumber,” tegasnya.

Apabila pemerintah memerlukan data sebagai dokumentasi internal, kata Taqwaddin, maka bisa meminta data tersebut dari KIP Aceh

Penutupan akses hasil pemilu pada desk pileg Setda Aceh pun menuai respon dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA). Ketua YARA Safaruddin SH mempertanyakan maksud Pemerintah Aceh membuka desk pileg 2014 jika tidak boleh diakses publik. “Jika tidak boleh diakses, mengapa Pemerintah Aceh pada awalnya membuka, dan kemudian menutup desk pileg tersebut ketika sudah mulai ada persentase hasil perolehan suara para peserta pemilu,” katanya

Jika memang begitu, lanjut dia, seharusnya Pemerintah Aceh tidak membuka desk pemilu 2014, apalagi itu bukan tupoksinya. “Pemilu itu ranahnya KIP Aceh sebagaimana diatur dalam UU. Karenanya, YARA meminta Pemerintah Aceh tidakikut campur terhadap hasil Pemilu 2014,” ujarnya.

Safaruddin menyatakan, penutupan akses informasi yang dilakukan pada hari kedua Pemilu menimbulkan kecurigaan dan praduga dari masyarakat dan peserta pemilu. Apalagi, pada pemilu/pilkada sebelumnya, desk pilkada/pemilu di pemerintahan ini selalu menyediakan data sementara, sebelum masuknya data resmi dari KIP. “Semoga ada lembaga lain yang ikut merekap hasil pemilu, sehingga kita mendapatkan data pembanding jika sewaktu-waktu ada pihak yang melakukan kecurangan besar-besaran,” kata Ketua DPD Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Aceh ini.

Terpisah, Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, juga menentang pernyataan Sekda Aceh Dermawan yang mengatakan penghitungan suara yang dilakukan Desk Pileg Setda Aceh 2014 hanya untuk dokumentasi internal pemerintahan.

“Karena tren dari proses pemilu, baru kali ini kami mendengar pemerintah cuma mengakses data untuk konsumsi internal. Seharusnya pemerintah berupaya semaskimal mungkin bagaimana menyajikan informasi kepada publik, bukan malah menutupi,” jelasnya.

Ia mengatakan bahwa pemerintah merupakan bagian dari publik, sehingga wajib menyediakan informasi kepada publik. “Terlepas misalnya ada KIP, tapi pemerintah daerah punya tanggung jawab itu untuk memberikan informasi sebaik mungkin kepada publik dan tidak boleh ditutupi,” kata Alfian.

tidak berwenang
Mantan Wakil Ketua KIP Aceh Ilham Saputra mengatakan lembaga apapun berhak melakukan penghitungan suara hasil Pileg 2014 sebagai dokumentasi data pribadi. “Itu sah-sah saja” ujarnya.

Namun, ia menyebutkan bahwa yang berhak melakukan publikasi untuk data tersebut adalah KIP dan lembaga pemantau yang terakreditasi. Karenanya, menurut Ilham, selain KIP dan lembaga pemantau yang telah terakreditasi, tidak berhak mempublikasikan data tersebut. “Publikasi yang dilakukan pemda juga tidak bisa jadi pegangan,” katanya.(sr/nal)

Baca Juga
Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved