Sabtu, 20 Desember 2014
Serambi Indonesia

PNA Tolak Hasil Pemilu di Sejumlah Daerah

Sabtu, 12 April 2014 15:43 WIB

BANDA ACEH - Partai Nasional Aceh (PNA) mengklaim pelaksanaan Pemilu Legislatif 9 April 2014 di Aceh berlangsung dengan berbagai kecurangan dan kekerasan yang dilakukan secara terbuka dan sistemik. Setelah menerima laporan dari berbagai daerah, pimpinan pusat PNA menyatakan menolak hasil pemilu pada sejumlah tempat pemungutan suara (TPS).

Ketua Umum DPP PNA, Irwansyah (Muksalmina) dalam siaran pers-nya kepada Serambi Jumat (11/4) malam mengatakan, kecurangan dan pelanggaran Pemilu 2014 terjadi di hampir seluruh kabupaten/kota. “Namun yang paling banyak adalah di Aceh Utara, Pidie, Aceh Timur, dan beberapa kecamatan di Aceh Besar,” kata Irwansyah.

Menurutnya, saat ini para kader PNA di keempat kabupaten itu, serta daerah lainnya, sedang mengindentifikasi dan mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran dan kecurangan di sejumlah TPS. Sebagian besar pelanggaran yang sudah terdata, sebut Irwansyah, telah dilaporkan langsung oleh pengurus wilayah ke panwaslu kabupaten/kota.

“Saat ini, Data Center PNA terus menerima laporan dan mencocokkan suara-suara di basis-basis PNA dengan suara yang diperoleh dari hasil Pemilu 2014. Dengan berbagai kecurangan dan kekerasan yang menimpa kami, pimpinan PNA menolak hasil Pemilu 2014 di beberapa kabupaten dan TPS yang terjadi pelanggaran,” kata dia.

Ia menyebutkan, aksi intimidasi, kekerasan, dan kecurangan yang terjadi sebelum maupun di hari pemilihan, dilakukan oleh partai penguasa maupun pelaksana pemilu, dan aparatur pemerintah di setiap tingkatan. “Korban utama dari kekerasan, pelanggaran dan kecurangan ini adalah Partai Nasional Aceh. Data Center PNA mencatat lebih 40% suara PNA hilang diakibatkan pelanggaran dikarenakan intimidasi dan manipulasi suara,” ujarnya.

Irwansyah mengatakan, laporan kecurangan yang sudah masuk ke Data Center PNA adalah dari Sabang, Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara, Bireuen, Aceh Timur, dan Kota  Langsa. Serta dari kawasan pantai barat selatan, seperti Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Nagan Raya.

Dalam siaran pers itu, Irwansyah juga memaparkan bentuk pelanggaran dan kecurangan yang menyebabkan hilangnya suara PNA pada Pemilu 2014. Di antaranya adalah intimidasi dan teror oleh partai penguasa yang terjadi sejak proses pembentukan partai hingga menjelang hari pemilihan.

“PNA senantiasa mendapat teror dan intimidasi dari partai yang berkuasa. Mulai pembunuhan pengurus dan kader, penganiayaan, ancaman hingga perusakan harta benda yang membuat ruang gerak PNA sangat terbatas,” ujarnya.

“Bahkan salah satu kader kami yang diculik sampai hari ini belum ditemukan. Di basis-basis partai berkuasa, lebih 80 persen saksi dari PNA tidak bisa bekerja secara maksimal. Bahkan ratusan di antaranya mengundurkan diri karena berbagai ancaman. Intimidasi juga dilakukan kepada masyarakat dan para pemilih agar memilih partai yang berkuasa, sehingga masyarakat tidak bisa menentukan pilihan lainnya,” tambah Irwansyah.  

Selain intimidasi dan teror, PNA juga mensinyalir sejumlah indikasi kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara. Irwansyah menyebut, para penyelenggara pemilu, mulai dari KIP Aceh hingga ke KPPS di sejumlah daerah, secara nyata memihak kepada partai penguasa.

Hal ini menurut dia, dibuktikan dengan kasus suara yang sudah tercoblos sebelum hari H; upaya memanipulasi suara oleh ketua KIP Aceh Timur; pengarahan oleh KPPS di bilik suara yang terjadi di berbagai tempat, undangan yang tidak dibagi, dan pelanggaran lainnya.

Selain itu, PNA juga menuding Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota tidak netral dan secara terang-terangan berpihak kepada partai berkuasa. Keberpihakan tersebut dilakukan dengan mengarahkan dan mengancam PNS, camat, dan aparatur pemerintah lainnya untuk mendukung partai berkuasa.

Keberpihakan lainnya dengan menggunakan fasilitas dan program-program pemerintah untuk mendukung partai yang berkuasa. “Pembiaran juga dilakukan pemerintah dengan mendiamkan kendaraan berbalut stiker dan atribut Partai Aceh di sekitaran TPS. Ini adalah intimidasi kepada pemilih. Semua ini bukan hanya dilaporkan oleh kader PNA di lapangan, tapi juga ditemukan oleh LSM yang melakukan pemantauan pemilu,” kata Irwansyah.

Mantan juru bicara GAM Aceh Besar ini juga menyatakan keheranannya terhadap penutupan akses informasi penghitungan suara Biro Pemerintahan kepada publik. Ia menduga, tindakan ini untuk memuluskan partai berkuasa yang ingin mengklaim kemenangan sampai lebih 50 persen suara.

“Pernyataan Sekda Aceh yang dimuat Serambi 11 April 2014 yang menyatakan data Desk Pemilu Pemerintah Aceh tidak boleh diakses, juga menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap partai berkuasa,” ujarnya.

“Dengan berbagai kecurangan dan kekerasan tersebut PNA berharap masyarakat dan seluruh komponen yang ada untuk melakukan pemantauan dan mengontrol hasil Pemilu agar proses demokrasi tidak gagal di Aceh,” demikian Irwansyah.(nal)

Editor: hasyim

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas