Seringnya Bongkar Pasang Kepala SKPA Berdampak Buruk

Koordinator LSM Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian menyatakan, karut marutnya birokrasi di Pemerintah Aceh

BANDA ACEH - Koordinator LSM Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian menyatakan, karut marutnya birokrasi di Pemerintah Aceh saat ini, antara lain, karena seringnya terjadi bongkar pasang para kepala dinas/kepala badan atau Kepala Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA). Dampak buruknya, banyak proyek yang “menggantung” karena tak kunjung ditenderkan. Selain itu, realisasi serapan APBA pun rendah.  

Menurut Alfian, persoalan serius yang menggerogoti birokrasi Pemerintah Aceh itu sudah menjadi rahasia umum. Pemerintah pun dituding setengah hati melakukan reformasi birokrasi. Hal itu terlihat dari kealpaan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh melakukan fit and proper test terhadap calon pimpinan SKPA dan tak jelasnya evaluasi capaian program yang diajukan SKPA.

“Dengan seringnya pergantian jabatan, maka kadis tidak bisa membuat work plan (rencana kerja -red), sehingga pembangunan menjadi terhambat. Ini bisa menjadi preseden buruk bagi Pemerintah Aceh,” ujar Alfian yang dimintai Serambi pendapatnya, Rabu, menanggapi liputan eksklusif Harian Serambi Indonesia berjudul ‘Seulangke di Pemerintah Aceh’, yang dipublikasi Rabu (14/5).

Menurut analisis MaTA, kata Alfian, Gubernur Zaini Abdullah sudah melakukan evaluasi besar-besaran pada 2 Mei lalu karena hingga saat itu realisasi APBA senilai Rp 14,3 triliun masih di bawah 10 persen. Begitu juga dengan turunnya surat teguran pada 17 April lalu terhadap 16 SKPA yang sama sekali belum melakukan lelang proyek di lembaganya.

Alfian memandang, evaluasi harusnya tidak hanya dilakukan terhadap serapan anggaran, tapi juga terhadap capaian dari program yang diajukan SKPA bersangkutan. Hal itu mestinya dilakukan secara berkala di bawah pengawasan pihak yang ditunjuk khusus untuk itu.

Alfian mengingatkan agar surplus APBA pada 2012 lalu tidak kembali terulang pada tahun ini dan tahun-tahun mendatang. Kelambanan serapan anggaran tersebut mengakibatkan banyak proyek yang tidak sempat ditenderkan dan akhirnya tidak digelar paket lelang untuk proyek-proyek yang sudah di ambang batas waktu. Dampaknya, transparansi maupun realisasinya menjadi kabur dan mengundang banyak tanya.

Sebelumnya, Anggota DPRA Fraksi Demokrat, Jamaluddin T Muku mengatakan, sudah 9,5 tahun ia sebagai anggota dewan dan sudah beberapa kali pergantian gubernur, tapi pernah ada pemerintahan di Aceh separah yang sekarang. Dia katakan parah, karena Gubernur Zaini Abdullah tidak pernah meminta saran legislatif dalam pergantian pejabat. “Kami hanya penonton. Gubernur hanya mendengar orang-orang di dekatnya dalam promosi jabatan yang memberi laporan asal bapak senang (ABS),” keluh Jamal Muku menyiratkan kekecewaannya. (rul)

Tags
Seulangke
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved