SerambiIndonesia/

Izin Penggunaan Hutan Perlu Ditertibkan

KASUS perusakan hutan di Indonesia, termasuk Aceh terus terjadi dan meningkat setiap tahun

KASUS perusakan hutan di Indonesia, termasuk Aceh terus terjadi dan meningkat setiap tahun. Hal itu merupakan akibat dari kebijakan perubahan penggunaan kawasan hutan. Kendati perubahan peruntukan kawasan hutan dapat dilakukan melalui tukar-menukar atau pelepasan kawasan hutan, tapi hal tersebut harus digunakan untuk kepentingan nonkehutanan yaitu pertanian, perkebunan, permukiman, transmigrasi, industri, perumahan, perkantoran, dan sebagainya.

Berdasarkan data dan fakta, dalam perubahan kawasan hutan terjadi pelanggaran yang menyangkut aspek kewenangan dan prosudural dalam konteks perizinan serta penyimpangan atau pelanggaran yang bersifat substantif yaitu mengeyampingkan prinsip hukum pelestarian fungsi lingkungan hidup terhadap suatu kawasan cagar alam yang seharusnya dipertahankan.

Menurut Manajer Program LSM Bytra, Muhadi, argumen itu menuntut adanya upaya serius dan sistematis yang dimotori pemerintah daerah untuk menertibkan penggunaan lahan baik berupa izin dalam kawasan hutan seperti IUPHHK-HTI maupun Izin Usaha Perkebunan seperti HGU yang sudah dikeluarkan. “Review izin dilakukan dengan mengkaji data atau dokumen yang jadi persyaratan izin untuk dibandingkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Muhadi.

Dikatakan, review izin memerlukan ketersediaan dokumen perizinan yang memadai. Studi review izin mengalami kendala yang besar karena akses terhadap dokumen perizinan sangat sulit. Bila keterbukaan informasi terkait dokumen perizinan tak diperbaiki, menurut Muhadi, sulit diharapkan masyarakat dapat mengawasi secara efektif. Dokumen perizinan merupakan dokumen yang terbuka berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP).

Karena itu, tambah Muhadi, pihaknya merekomendasi sejumlah hal kepada pemerintah dan masyarakat. Untuk pemerintah, sebutnya, rekomendasi yang disampaikan antara lain, perlunya penguatan penerapan keterbukaan informasi di bidang perizinan agar hal itu tak menjadi kendala seperti selama ini, koordinasi antarinstansi pemerintah pusat, daerah, dan antarsektor sangat penting guna memastikan sistem perizinan yang terintegrasi, transparan, dan akuntabel.

Selain itu, fungsi pengawasan dari pemerintah provinsi maupun pusat tidak berjalan sebagaimana mestinya, baik dalam hal transparansi maupun penataan dalam proses perizinan, perlu adanya tindak lanjut penegakan hukum terhadap izin yang patut diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, dan perlu adanya perbaikan sistem perizinan.

Bagi masyarakat, sebut Muhadi antara lain, perlu adanya permohonan ke pengadilan guna menetapkan hak ulayat bagi masyarakat adat untuk pengelola hutan, perlu secara terus menerus melakukan pemantauan dan juga review izinsebagai bentuk pengawasan atas izin yang telah dikeluarkan gunamendukung penaatan dan penegakan hukum, baik secara mandiri oleh masyarakat maupun pemerintah, hasil pengawasan melalui review izin perlu ditindaklanjuti kepada instansi pemerintah yang berwenang, bahkan kepada pihak penegak hukum, bila terdapat pelanggaran yang bersifat pidana.(***)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help