Opini

Senjakala Mukim

GAMPONG di Aceh akan menerima dana bervariasi. Dana sebagai implikasi dari lahirnya UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa

Oleh Sulaiman Tripa

GAMPONG di Aceh akan menerima dana bervariasi. Dana sebagai implikasi dari lahirnya UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, diperkirakan gampong di Aceh akan mendapatkan dana antara Rp 254 juta hingga Rp 1,1 miliar (Serambi, 25/2/2015). Angka ini dihitung dari 90% pagu dana desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 dibagi kepada 74.093 desa di Indonesia.

Menurut Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, dana tersebut dibagi rata (Serambi, 25/2/2015). Padahal tidak demikian, karena 74.093 desa tidak menerima jumlah dana yang sama besarnya. Akan tetapi setiap desa menerima dana sesuai dengan jumlah penduduk dan luas wilayah. Dengan rumus demikianlah, maka variasi angka untuk gampong di Aceh muncul antara Rp 254 juta hingga Rp 1,1 miliar.

Khusus konteks Aceh, masalah terbesar yang harus dipikirkan adalah bagaimana dengan mukim? Merujuk pada UU Pemerintahan Aceh, Mukim adalah salah satu tingkatan wilayah dan pemerintahan di Aceh. Lantas apakah mukim juga akan menerima sejumlah dana yang akan dipergunakan bagi pembangunan pada tingkat mukim? Seandainya demikian, akan mengambil dana dari mana?

Pertanyaan-pertanyaan demikian selalu muncul dalam beberapa pertemuan yang saya ikuti. Dalam beberapa kesempatan menjadi narasumber diskusi yang juga menghadirkan pejabat, posisi mukim terkait dengan anggaran, juga masih kabur dan hampir tiada solusi.

Maka tidak salah, bila kemudian muncul dugaan bahwa jangan-jangan mukim memang sudah tidak diharapkan. Pada saat yang sama, gampong mendapatkan dana secara berlapis: Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sementara mukim tidak demikian.

Semakin terasa
Ada tiga pertemuan saya dengan keuchik dan mukim: Pertama, sebuah pertemuan dengan para Imuem Mukim dan Keuchik dalam satu forum yang sebenarnya membahas mengenai implikasi UU Desa. Namun dalam diskusi, berkembang tidak terbatas pada UU tersebut, namun berbagai hal lain yang terkait. Sejak akhir 2014, persoalan dana yang berkembang dengan istilah “dana Rp 1 miliar”, semakin menarik dibicarakan. Kontestasi pimpinan gampong pun semakin terasa. Sementara hal yang menjadi kekuatan dan modal sosial gampong, sudah jarang dibahas.

Kedua, pertemuan dengan para imuem mukim dan keusyik yang membahas tata batas dan tata kelola sumberdaya alam. Mukim dan keusyik ternyata sangat sadar bahwa ada kekayaan dan sumber daya pada tingkat gampong dan mukim yang bisa dikelola. Secara kritis, usaha untuk mempersiapkan landasan hukum operasional bagi tata kelola ini masih terbatas.

Ketiga, ketika ikut serta dalam suatu penelitian lapangan mengenai peradilan pidana adat, saya juga berkesempatan berdiskusi dengan sejumlah keusyik dan mukim. Mereka menyadari betul bahwa kekuatan terpenting pada tingkat gampong dan mukim adalah kebersamaan dan kegotong-royongan. Keusyik dan mukim sangat menyadari bahwa salah satu kekuatan yang bisa merusak nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan, kegotong-royongan, dan semacamnya, adalah ketika uang dianggap segala-galanya.

Dari ketiga pertemuan tersebut, di satu pihak mengingatkan saya atas pertanyaan terkait dengan seberapa besarkah persiapan kita mengantisipasi pudarnya modal sosial akibat dana tersebut. Di pihak lain, seberapa besar pula kita memikirkan untuk menyelamatkan mukim.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved