Opini

Pendampingan Desa tak Lupakan Mukim

MEMBACA pengumuman Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Provinsi Aceh terkait penerimaan calon tenaga pendamping profesional

Oleh Muhammad Taufik Abda

MEMBACA pengumuman Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Provinsi Aceh terkait penerimaan calon tenaga pendamping profesional dalam rangka mendukung implementasi UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), dalam wilayah Aceh serta berita terkait berjudul “BPM Aceh Terima 2.582 Tenaga Pendamping Desa” (Serambi, 4/8/2015), penting dikritisi. Kepala BPM Aceh, Drs Zulkifli Hs MM, antara lain menyebutkan: “Tenaga pendamping profesional selain untuk beberapa posisi yang berkedudukan di kabupaten/kota, juga ada 309 orang pendamping desa berkedudukan di kecamatan dan 2.231 orang pendamping lokal yang bertugas di gampong.”

Dari pengumuman dan penjelasan Kepala BPM Aceh tersebut, mengindikasikan adanya pengabaian terhadap keberadaan dan kedudukan pendamping desa di tingkat mukim dalam wilayah Aceh. Padahal secara tegas UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dalam Pasal 2 menyebutkan: (1) Daerah Aceh dibagi atas kabupaten/kota, (2) Kabupaten/Kota dibagi atas Kecamatan, (3) Kecamatan dibagi atas mukim, (4) Mukim dibagi atas kelurahan dan gampong.

Dengan ketentuan Pasal 2 UUPA tersebut, Aceh memiliki struktur pemerintahan antara gampong dan kecamatan yang disebut dengan mukim. Sehingga dalam penerapan UU Desa di Aceh, termasuk kegiatan pendamping desa, tidak boleh mengabaikan keistimewaan dan/atau kekhususan Aceh sebagaimana termaktub dalam UU No.44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dan UUPA. Karenanya, khusus untuk wilayah Aceh kebijakan dan petunjuk teknik operasional pendampingan desa mesti disingkronisasikan dan diharmonisasikan dengan berbagai ketentuan keistimewaan dan/atau kekhususan Aceh.

Keberadaan Mukim di Aceh memiliki akar sejarah peradaban yang panjang. Dalam Qanun Syara’ Kesultanan Aceh (Qanun Al-Asyi) yang ditulis ulang oleh Teungku Di Mulek dalam kitab Tazkirah Tabakah pada 1270 Hijriyah (sekitar 1864 M), dengan jelas disebutkan istilah “mukim” sebagai persekutuan gampong-gampong di Aceh. Qanun ini memuat dasar-dasar tata pemerintahan di Aceh. Satu kutipan terkait mukim adalah “Maka tiap-tiap satu mukim, ada yang lima meunasah, dan ada yang tujuh meunasah, dan ada yang delapan meunasah, dan sekurang-kurangnya tiga meunasah menurut `uruf tempatnya masing-masing.” (Abdullah Sani, 2005).

 Tetap diakui
Konsepsi mukim sangat dipengaruhi oleh bahasa Arab sebagai asal kata “mukim” yang artinya “berkedudukan pada suatu tempat”. Konsepsi ini terkait dengan prasyarat kebutuhan jamaah shalat Jumat sesuai mazhab Syafi’i sebanyak 40 orang dewasa (Zainuddin, 1971;  Snouck Hurgronje, 1985). Pada masa Belanda keberadaan mukim tetap diakui dan diatur secara khusus dalam Besluit van den Governeur General van Nederland Indie No.8/1937. Masa penjajahan Jepang, pemerintahan mukim juga tetap diakui berdasarkan Osamu Seirei No.7/1944.

Setelah Indonesia merdeka, untuk mempertahankan kedudukan mukim dalam struktur pemerintahan, Keresidenan Aceh mengeluarkan Peraturan Keresidenan Aceh No.2 dan No.5 Tahun 1946, yang menurut kedua peraturan tersebut, pemerintahan mukim berlaku seluruh Aceh. Akan tetapi kedudukannya tidak lagi berada di bawah Uleebalang, karena lembaga ini sudah dihapus dengan kedua peraturan tersebut, sehingga mukim berada di bawah kecamatan dan membawahi beberapa gampong.

Namun, dalam masa Orde Baru keberadaan mukim di Aceh sempat hilang legitimasi hukumnya akibat pemberlakuan UU No.5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Keberadaan mukim dalam system pemerintahan di Aceh kembali diakui dalam UU No.18/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan dilanjutkan dalam UUPA.

Ditinjau dari berbagai peraturan perundang-undangan, pengakuan kedudukan dan peran mukim di Aceh dapat digolongkan dalam tiga hal:

Pertama, sebagai Lembaga Pemerintahan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 112 ayat (3b) dan Pasal 114 UUPA. Juga sesuai dengan Qanun Aceh No.4 Tahun 2003 tentang Mukim, yang sekarang diatur kembali dalam berbagai qanun kabupaten/kota tentang mukim untuk adaptasi dengan UUPA. Terakhir Qanun Aceh No.3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Imeum Mukim.

Halaman
12
Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved