BPKP: Kasus Traktor tak Ada Korupsi

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh, Afrizi Hadi SE, mengungkapkan

BANDA ACEH - Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh, Afrizi Hadi SE, mengungkapkan pihaknya sudah merampungkan audit atas kasus dugaan korupsi pengadaan 98 traktor pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan (Distan) Aceh tahun 2013. Hasilnya tak ditemukan indikasi korupsi atau kerugian negara. Afrizi menyampaikan hal ini saat menjawab wartawan pada konferensi pers terkait hasil semiloka Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi yang digelar KPK, BPKP, bekerja sama dengan Pemerintah Aceh di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Jumat (30/10).

“Kasus itu memang sudah sampai kepada ahli yang mengaudit. Hasil akhir dari ahli, traktor itu dianggap sama spesifikasinya, sehingga tidak ada kerugian negara,” kata Afrizi.

Menurut Afrizi, pengadaan traktor itu tidak ada masalah, meskipun berbeda merek. Sebab, yang dilihat bukan merek, tapi ahli menilai tentang spesifikasi dari pengadaan tersebut. Bahkan, kata Afrizi, pihaknya juga sudah menyampaikan hasil itu kepada penyidik, tapi Afrizi mengaku tidak ingat pasti lagi kapan hasil audit tersebut diserahkan ke penyidik, namun diperkiarakan sudah lewat dua atau tiga bulan lalu.

Seperti diberitakan sebelumnya, kasus pengadaan 98 unit traktor untuk beberapa kabupaten/kota di Aceh ini pertama kali mencuat pada awal Januari 2014. Sumber dana pengadaan itu APBA tahun 2013 senilai Rp 39,2 miliar.

Pengadaan alat-alat pertanian itu kemudian dimenangkan sebuah rekanan dengan nilai Rp 26,1 miliar dari nilai kontrak Rp 33,9 miliar yang ditandatangani 6 Mei 2013. Seiring proses pengadaan 98 traktor tipe sedang 4 WD itu, terindikasi adanya penyimpangan, mengingat traktor tipe 4 WD tersebut tidak sesuai spesifikasi sebagaimana tertuang di dalam kontrak. Lalu harganya pun digelembungkan.

Selain itu, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Aceh juga tidak mempersoalkan tipe traktor yang tidak sesuai spesifikasi tersebut. Hal itu didasarkan atas fakta bahwa telah diserahterimakan alat-alat pertanian itu kepada masing-masing kabupaten/kota. (mas/mir)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved