Arkeolog Desak Penyelamatan Situs Lamuri

Arkeolog Aceh, Dr Husaini Ibrahim MA mendesak para pemangku kepentingan di Aceh untuk menyelamatkan

BANDA ACEH - Arkeolog Aceh, Dr Husaini Ibrahim MA mendesak para pemangku kepentingan di Aceh untuk menyelamatkan kerajaan kuno Lamuri di kawasan Lamreh, Aceh Besar.

“Situs Lamuri mesti diselamatkan walau dengan cara apapun, harus ditetapkan sebagai cagar budaya,” kata Husaini Ibrahim saat tampil sebagai pemateri pada acara seminar “Mewujudkan Lamuri sebagai Situs Cagar Budaya”, di Aula FKIP Unsyiah, Banda Aceh, Kamis (12/11).

Husaini mengatakan, fakta sejarah Lamuri sebagai sebuah kerajaan, di masa Hindu-Budha dan masa Islam, dapat diungkapkan dengan berbagai temuan benda artefak di kawasan Lamreh.

Menurutnya, tim peneliti dari Pusat Penelitian Ilmu Sosial dan Budaya (PPISB) Unsyiah Banda Aceh bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh telah melakukan penelitian dan pelacakan di kawasan Lamreh, Aceh Besar. Dari penelitian ini ditemukan peninggalan bekas kerajaan Lamuri yang tersebar di perbukitan Lamreh, seperti tembikar, pecahan keramik, mata uang asing, benteng-benteng, dan batu-batu nisan klasik.

“Pemanfaatan situs Lamuri sebagai pusat research ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya cagar budaya harus dapat segera diwujudkan. Diharapkan Lamuri dapat dimanfaatkan bagi pengembangan pariwisata, terutama pariwisata sejarah, budaya, dan bahari,” kata Kepala PPISB Unsyiah ini. Husaini berpendapat, melalui pelestarian situs Lamuri diharapkan akan meningkatkan ekonomi kerakyatan menuju pada kesejahteraan.

Selain Dr Husaini Ibrahim, seminar itu juga menghadirkan pemateri Prof Dr Dato’ Mukhtar bin Saidin (Pengarah Pusat Penyelidikan Arkeologi Global USM Malaysia), dan Dra R Widiati MHum (Kasubbid Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Dirjen Kebudayaan RI) yang memaparkan makalah berjudul “Mekanisme Penetapan Kawasan Cagar Budaya”.

Rekomendasi seminar itu akan diserahkan kepada pemerintah agar kawasan Lamuri didaftarkan sebagai kawasan sejarah yang dilindungi oleh undang-undang.

Terpisah, Masyarakat Peduli Sejarah Aceh (Mapesa) meminta Disbudpar Aceh agar memperjuangkan kawasan Lamuri sebagai Situs Sejarah Warisan Dunia. “Mendaftarkan kawasan Lamuri sebagai situs dilindungi undang-undang merupakan hal yang mendesak dan mendasar untuk dilakukan dalam menyelamatkan situs Lamuri,” kata Ketua Mapesa, Mizuar Mahdi dalam rilisnya kepada Serambi, Kamis (12/11).

Mizuar mengatakan, Pemerintah Aceh sedikit terlambat merespon penyelamatan Lamuri. Bahkan, dia menilai, seminar tersebut sudah tawar nilainya, karena banyaknya situs yang sudah hilang.

“Walaupun terlambat, Mapesa mengapresiasikan niat dan usaha baik dari Disbudpar Aceh ini. Namun perlu diingat, seminar ini bukan akhir dari proses. Masih banyak hal lain yang perlu dilakukan agar Kawasan Bukit Lamreh bisa menjadi Pusat Laboratorium Arkeologi dan Sejarah di Aceh,” ujar Mizuar.(nal)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help