Advertorial

Qanun Pembinaan dan Perlindungan Aqidah Segera Lahir di Aceh

PADA hari Kamis (10/12) lalu, Pansus XI DPRA yang diketuai H Ghufran Zainal Abidin MA

Qanun Pembinaan dan Perlindungan Aqidah Segera Lahir di Aceh
Ketua DPRA Tgk. Muharuddin didampingi Ketua Pansus XI Ghufran Zainal Abidin MA bersama anggota dan Kadis Syariat Islam Syahrijal Abas sedang menyampaikan kata pengarahan pada saat acara pembukaan rapat dengar pendapat umum (RDPU) rancangan qanun perlindungan dan pembinaan aqidah. Kamis (10/12) di Gedung Serbaguna DPRA. 

PADA hari Kamis (10/12) lalu, Pansus XI DPRA yang diketuai H Ghufran Zainal Abidin MA menggelar rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Rancangan Qanun (raqan) Pembinaan dan Perlindungan Aqidah, di Gedung Serbaguna DPRA. RDPU yang dibuka Ketua DPRA Tgk Muharuddin, dihadiri oleh para pimpinan instansi terkait.

Di antaranya, Kakanwil Kementerian Agama Aceh, Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Aceh, Kepala Dinas Syariat Islam Aceh, Kepala Badan Pembinaan Dayah, Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Tata Pemerintahan Aceh, Staf Ahli Gubernur Bidang Politik dan Hukum, Rektor Unsyiah, Rektor UIN Ar-Raniry, Kejadti Aceh, Kapolda Aceh, Ketua MPU Aceh, dan Satpol PP dan WH Aceh.

Turut hadir sejumlah kepala daerah (bupati/wali kota), bersama jajaran polres kabupaten/ kota, Majelis Permusyawaran Ulama (MPU), Dinas Syariat Islam, Satpol PP dan WH. Ketua DPW Muhammadyah Aceh, Ketua DPD Perti Aceh,Ketua MUNA, Ketua HUDA, Ketua HMI, PW PII, KAMMI, Ketua FPI, Ketua DPW Al Wasliyah Aceh, IKADI Aceh, Koalisi NGO HAM dan Forum LSM, juga diundang. Para pimpinan instansi an organisasi ini diundang untuk berpartisipasi memberikanpandangan dan pemikiran sertakoreksinya untuk penyempurnaan isi raqan tersebut, sebelum disahkan DPRA dalam sidang paripurna yang akandilaksanakan pada bulan ini.

Ketua DPRA, Tgk Muharuddin, dalam sambutannya mengatakan, sudah sepatutnya dan selayaknya Pimpinan DPRA mengucapkan terima kasih kepada Ketua Pansus XI DPRA, H Ghufran Zainal Abidin MA, bersama anggotanya dan mitra kerjanya eksekutif, serta pihak lainnya, yang telah membahas dan menyusun dengan tulus dan iklhlas, isi dari raqan ini sampai bisa dilaksanakan RDPU.

RDPU ini, kata Muharuddin, wajib dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan sebuah raqan sebelum disahkan menjadi qanun. “Ini sudah menjadi ketentuan isi pasal 22 Qanun Aceh nomor 5 tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun,” ujarnya.

Ketua DPRA menjelaskan, Raqan Pembinaan dan Perlindungan Aqidah ini dibuat untuk mengatasi berbagai keresahan masyarakat Aceh, tentang perkembangan berbagai faham dan gerakan keagamaan yang telah mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat, baik internal ummat satu agama, maupun antarummat beragama.

Pembinaan dan perlindungan aqidah merupakan masalah prinsip dalam penerapan Syariat Islam di Aceh. Aceh Telah diberikan keistimewaan dalam penyelenggaraan Syariat Islam, melalui UU Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dan UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Berdasarkan ketentuan, isi pasal 12 dan 13 Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam, Pemerintah Aceh bertanggung jawab melakukan perlindungan, dan pengawasan terhadap aqidah ummat serta ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan aqidah Oleh karena itu, maksud dari rancangan qanun ini adalah untuk membina tegaknya syariat Islam yang berlaku di Aceh dari berbagai bentuk upaya atau kegiatan yang dapat merusak aqidah Islam. (adv)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved