SerambiIndonesia/

Praktisi IT: Situs Judi Bisa Diblokir

Praktisi muda IT yang juga Direktur Eksekutif Masyarakat Informasi Teknologi (MIT), Teuku Farhan kepada Serambi, Sabtu (19/12) via telepon

Praktisi IT:  Situs Judi Bisa Diblokir
IST
Teuku Farhan 

Praktisi muda IT yang juga Direktur Eksekutif Masyarakat Informasi Teknologi (MIT), Teuku Farhan kepada Serambi, Sabtu (19/12) via telepon mengatakan, fenomena judi online memang sedang tren di kalangan mahasiswa.  Menurut dia, daya tarik judi itu berawal dari iklan online yang tersebar di semua web.

“Dari sisi teknis, jika seseorang mengklik iklan judi, maka secara otomatis provider iklan menanamkan cookies, dan akan menampilkan tema serupa di situs manapun yang dia kunjungi,” ujar Farhan. Hal tersebut kata dia, berpengaruh pada kebiasaan pengguna melihat konten tersebut, dan selanjutnya penasaran untuk mencoba varian judi lainnya.

Dia mengatakan, pihaknya yang tergabung dalam komunitas IT di Banda Aceh telah gencar menyuarakan pemakaian internet secara positif kepada lintas instansi. Menurut dia, instansi terkait Kepolisian Daerah Aceh, Dishubkominfo dan provider internet bertanggung jawab atas penyalahgunaan internet, termasuk Cyber Crime yang tengah marak.

“Pada tahun 2011 kami pernah berdiskusi dengan perwakilan Polda Aceh terkait cyber crime. Tapi polisi berdalih tak punya perangkat untuk mendeteksi. Padahal sederhana saja,” ujarnya. Dia menambahkan, aktivitas internet masyarakat bisa diawasi dengan peraturan Diskubkominfo, serta penindakan dari pihak kepolisian.

Menurut dia,  selain berpegang pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Provinsi Aceh telah menerapkan Qanun Jinayah, yang di dalamnya juga mengatur masalah judi. “Kita sudah punya landasan hukum untuk menindak. Ini cuma soal offline atau online. Intinya, sama-sama judi. Situs judi online sangat mungkin diblokir,” ujarnya, seraya menyebut Makassar, Medan, Jakarta dan Surabaya, sudah menindak penjudi online lewat unit cyber crime di Kepolisian.

“Fakta saat ini, tak ada yang mengatur dan mengawasi lalu lintas data dan informasi yang boleh diakses. Dan masyarakat tidak mendapatkan informasi yang utuh. Padahal,  banyak uang haram  di internet,” katanya. Dia menambahkan, selain pemblokiran situs terlarang, Pemerintah Aceh dapat terus mengedukasi masyarakat tentang penggunaan internet secara positif, yang dilakukan secara masif. (fit)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help