Aceh Peringkat Tujuh Termiskin di Indonesia

Institute for Development of Acehnese Society (IDeAS) melansir data Badan Pusat Statistik RI yang merilis

* Urutan kedua di Sumatera

LANGSA - Institute for Development of Acehnese Society (IDeAS) melansir data Badan Pusat Statistik RI yang merilis Laporan Sosial Ekonomi periode Januari-September 2015, yang menyajikan data angka kemiskinan di 34 provinsi seluruh Indonesia.

“Dari data Sosial Ekonomi BPS menunjukkan tingkat kemiskinan di Aceh hingga September 2015 tertinggi kedua di Pulau Sumatera, setelah Bengkulu (17,16 persen). Sedangkan di Indonesia, Aceh menempati urutan ke tujuh provinsi termiskin dari 34 provinsi, di bawah Nusa Tenggara Barat (16,54 persen),” kata Direktur IDeAS, Munzami Hs, Rabu (13/1), mengutip data BPS.

Tiga provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi pada September 2015 masing-masing, Papua 28,40 persen, Papua Barat 25,73 persen, dan NTT 22,58 persen. Amatan IDeAS, kemiskinan di Aceh masih jauh di atas rata-rata nasional (11,13 persen).

Sementara, berdasarkan data BPS Aceh, pada September 2015 jumlah penduduk miskin di Aceh mencapai 859 ribu orang (17,11 persen). Atau bertambah sebanyak 8 ribu orang, dibandingkan dengan jumlah warga miskin yang didata pada bulan Maret 2015, yakni 851 ribu orang (17,08 persen).

Selama periode Maret 2015-September 2015, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan mengalami penurunan sebesar 0,21 persen (dari 11,13 persen menjadi 10,92 persen), dan di daerah perdesaan mengalami peningkatan 0,12 persen (dari 19,44 persen menjadi 19,56 persen).

Tingginya jumlah penduduk miskin ini merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan masyarakat Aceh yang masih terjerat persoalan kemiskinan. “Jika dibandingkan dengan aliran dana APBA belasan triliun rupiah yang mengalir ke Aceh tiap tahunnya, maka berlimpahnya anggaran ternyata belum berdampak positif terhadap penurunan angka kemiskinan,” ujar Munzami.

Persoalan pengangguran merupakan salah satu penyebab naiknya angka kemiskinan, dan Aceh menempati urutan tertinggi dalam jumlah pengangguran di Indonesia (9,93 persen).

Bila APBA/APBK ataupun Dana Otsus tidak dikelola tepat sasaran, maka dipastikan akan berdampak lebih buruk terhadap kesejahteraan rakyat Aceh di masa depan. Karena mulai tahun 2023 mendatang, Aceh hanya akan menerima 1 persen Dana Otsus dari DAU nasional.

Aliran Dana Otsus sebesar 2 persen hanya tinggal 7 tahun lagi, hingga tahun 2022 dari total 20 tahun Dana Otsus yang akan diterima Aceh (2008-2027). “Kami berharap kebijakan anggaran Pemerintah Aceh untuk tahun 2016 ini lebih berorientasi terhadap penanggulangan kemiskinan dan pengangguran,” ujarnya.(zb)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved