Gubernur Larang Penambahan

Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 814/1075 tentang evaluasi pengangkatan tenaga

BANDA ACEH - Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 814/1075 tentang evaluasi pengangkatan tenaga kontrak di lingkungan Pemerintah Aceh pada 19 Januari lalu.

Dalam surat yang ditujukan kepada para kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) di lingkungan Pemerintah Aceh itu disebutkan bahwa mulai tahun anggaran 2016 seluruh kepala SKPA dilarang menambah pengangkatan tenaga kontrak atau sejenisnya.

Hal itu disampaikan Kepala Biro Humas Setda Aceh, Frans Delian MSi kepada Serambi, melengkapi penjelasan Sekda Aceh di tempat terpisah, Selasa (26/1) siang.

“Tenaga kontrak di tingkat provinsi sudah cukup banyak dan instruksi gubernur menyatakan tak ada lagi penambahan tenaga kontrak tahun ini. Kecuali untuk hal-hal tertentu yang urgen dan sudah dilaporkan langsung kepada Pak Gubernur. Misalnya, ada program APBN yang mengharuskan kita melakukan rekrutmen untuk program itu agar terlaksana,” jelasnya.

Ia tambahkan, untuk tenaga kontrak yang ada saat ini perpanjangannya dilakukan melalui Surat Keputusan (SK) Sekda Aceh. Sebelumnya melalui SK kepala SKPA masing-masing. Hal ini dilakukan agar dapat berlangsung satu pintu dan lebih terkontrol.

“Surat ini juga sudah diedarkan ke semua SKPA untuk tidak melakukan penambahan tenaga kontrak. Sampai sejauh ini dalam pembahasan anggaran rata-rata sudah tidak memasukkan lagi peluang untuk ada penambahan tenaga kontrak, tapi yang ada saja,” sambungnya.

Selain itu, kata Frans, Gubernur Zaini Abdullah juga menginginkan untuk dilakukan evaluasi ulang terhadap tenaga kontrak yang sudah ada. “Apakah masih optimal dalam bekerja atau ada yang mengundurkan diri. Apabila mengundurkan diri perlu dievaluasi apakah perlu dicari pengganti. Berarti tidak ada penambahan, tapi pergantian,” katanya.

Bagi tenaga kontrak yang sudah ada saat ini, lanjut Frans, juga dilakukan evaluasi terhadap kemampuan dan kapasitasnya memenuhi standar yang dibutuhkan atau tidak. “Apabila tidak, maka akan ada pertimbangan lebih lanjut lagi. Apabila layak, maka akan tetap dipertahankan, tapi kalau tidak mungkin akan dicari solusinya apakah akan diganti,” ujar Frans.

Menurut Frans, apabila surat edaran tersebut tidak dipatuhi, maka akan dikenakan sanksi sesuai mekanisme yang berlaku. Berupa pemanggilan, diverifikasi, kemudian diputuskan bersalah atau tidak yang menjadi pertimbangan pimpinannya untuk memberikan sanksi. (una)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved