Semua Tenaga Kontrak akan Dievaluasi

Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Drs Dermawan MM mengakui bahwa di jajaran Pemerintah Aceh saat ini

Semua Tenaga Kontrak akan Dievaluasi
SERAMBINEWS.COM

BANDA ACEH - Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Drs Dermawan MM mengakui bahwa di jajaran Pemerintah Aceh saat ini terdapat sekitar 8.000 tenaga kontrak. Sedangkan yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) mencapai 9.000 orang. Tenaga kontrak yang terbilang ramai itu setiap tahun dievaluasi, termasuk tahun ini, karena sistem kontrak mereka berlaku per tahun.

“Yang ada sekarang semua akan dievaluasi. Kalau memang kompeten, kita pertahankan. Yang tidak berprestasi dan tidak disiplin akan kita evaluasi. Analisis kerja dan evaluasi itu kita tekankan supaya mereka benar-benar berfungsi optimal,” kata Sekda Aceh menjawab Serambi di sebuah warung nasi di kawasan Kayee Lheu, Aceh Besar, Selasa (26/1) siang.

Penjelasan Sekda itu merupakan tanggapan resmi Pemerintah Aceh terhadap liputan eksklusif Harian Serambi Indonesia berjudul “Aceh Booming Tenaga Kontrak” yang disiarkan Minggu (24/1)..

Saat menyampaikan jawaban tersebut, Sekda Dermawan didampingi mantan sekda Aceh, Thanthawi Ishak SH, Asisten III Setda Aceh Syahrul Badruddin MSi, Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum dan Politik Muhammad Jafar MHum, Kepala Biro Tata Pemerintahan M Ali Alfata MM, dan sejumlah pejabat lainnya.

Sekda Aceh mengingatkan bahwa meskipun tenaga kontrak itu banyak, tapi tidak semua mereka tenaga administrasi. Terbanyak justru tenaga lapangan. Misalnya, sebagai satpam, Satpol PP dan WH, cleaning service, dan polisi hutan. Bahkan semua satpam pada sekolah-sekolah di bawah binaan Pemerintah Aceh juga bagian dari tenaga kontrak tersebut.

Menurutnya, tenaga kontrak di masing-masing Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) itu juga bukan sembarang rekrut. Biasanya disesuaikan dengan kebutuhan, kompetensi, ketersediaan anggaran, kinerja, dan produktivitas.

Dalam nada bercanda Sekda mengatakan, 8.000 jumlah tenaga kontrak itu juga cukup lumayan banyak menampung tenaga kerja di tengah moratorium penerimaan PNS saat ini.

Ditanya, apakah mereka yang sekarang berstatus kontrak itu ada jaminan diangkat jadi PNS kelak, Sekda menyatakan tak ada jaminan untuk itu. “Kontrak itu per tahun anggaran. Begitu bunyi kontraknya. Jadi, kalau suatu saat ada formasi penerimaan CPNS, ya silakan ikut seleksi seperti pelamar lainnya,” kata Sekda Aceh.

Sekda menambahkan bahwa Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah 19 Januari lalu mengeluarkan surat yang menegaskan bahwa tidak boleh ada lagi penerimaan tenaga kontrak di jajaran Pemerintah Aceh. “Jangan sampai ada yang tidak mematuhinya,” tegas Sekda Dermawan. (dik)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved