Salam

Honorer 8.000 Orang, Mungkin Ini Hasil KKN

Sejak menjadi Gubernur Aceh lebih tiga tahun silam, tak terhitung lagi entah berapa kali sudah Zaini

Sejak menjadi Gubernur Aceh lebih tiga tahun silam, tak terhitung lagi entah berapa kali sudah Zaini Abdullah mengingatkan para bupati, wali kota, dan para SKPA supaya jangan menambah lagi tenaga kontrak atau honorer. Akan tetapi, anjuran itu seolah berlalu begitu saja.

Di kabupaten/kota dan di lembaga-lembaga tingkat provinsi, jumlah honorer dan tenaga kontrak bukannya berkurang, namun malah bertambah dan menyedot banyak APBK dan APBA untuk membayar honor setiap bulan.

Dan, sebagaimana sudah dievaluasi berkali-kali, keberadaan para tenaga honorer itu membuat banyak PNS makin tak punya kerjaan. Padahal, jumlah PNS saja saat ini sudah melebihi kebutuhan serta sangat memberatkan anggaran di sejumlah kebupaten/kota dan provinsi.

Dua hari lalu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN & RB), Prof Dr H Yuddy Chrisnandi ME malah terkejut mengetahui jumlah tenaga honorer pemerintah provinsi di Aceh yang sudah hampir mendekati 8.000 orang. “Saya nggak pernah tahu. Tapi, ini jumlah yang cukup besar dan perlu dipikirkan dari sekarang untuk menguranginya.”

Sekarang, Aceh memang bisa membayar honorarium tenaga kontrak dan honorernya yang sebanyak orang itu, karena masih menerima dana otonomi khusus (otsus). Dana tersebut digunakan untuk membiayai usulan pemeliharan dan pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayan ekonomi masyarakat. Sedangkan PAD-nya digunakan untuk membayar tenaga kontrak dan honorer.

Makanya, Yuddy menyatakan, daerah yang belanja pegawainya sudah berada di atas 50% dari total belanja APBK-nya, dilarang mengusulkan tambahan pegawai negeri. Mereka justru disarankan untuk segera merampingkan struktur organisasi pemerintahan daerahnya.

“Alasan dilarang menambah pegawai adalah karena ketika dikaitkan dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat dan dunia usaha, maka roda pemerintahan daerah tersebut sudah kurang sehat,” kata Yuddy Chrisnandi di Banda Aceh.

Di Aceh, sebut Yuddy, ada sepuluh kabupaten/kota yang belanja pegawainya sudah berada di atas 50% dari total jumlah belanja APBK-nya. Namun, Menteri PAN dan RB itu tidak menyebutkan kabupaten/kota mana saja yang belanja pegawainya sudah di atas 50% dari total belanja APBK-nya tahun 2015.

Tapi, berdasarkan data dari Dinas Keuangan Aceh, ada enam kabupaten/kota yang riil belanja pegawainya sudah lebih di atas 50% dari total APBK-nya. Yaitu Bireuen mencapai 53,46%, Banda Aceh 50,59%, Aceh Utara 50,54%, Aceh Besar 50,45%, Pidie 50,37%, dan Aceh Selatan 50,36%.

Yang lebih penting, Profesor Yuddy menegaskan bahwa tahun ini tidak ada penerimaan PNS baru. Dan, dengan penegasan ini maka publik harus ingat jangan sampai terpedaya oleh calo-calo PNS yang ingin menipu.

Dan, kita juga mendesak supaya ada pengusutan untuk mengetahui pejabat mana saja yang secara diam-diam telah mengangkat tenaga honorer hingga mencapai 8.000 orang. Ini penting demi memberantas kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) di tubuh pemerintah daerah ini.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved