Batal Diekspor, 20 Ton Kerapu Langsa Terancam Mati

Sebanyak 20 ton ikan kerapu hasil budidaya di Langsa terancam mati setelah batal diekspor ke Hongkong

Batal Diekspor, 20 Ton Kerapu Langsa Terancam Mati
ilustrasi

MEDAN - Sebanyak 20 ton ikan kerapu hasil budidaya di Langsa terancam mati setelah batal diekspor ke Hongkong. Pegiat bisnis ini terancam gulung tikar menyusul kebijakan pemerintah melarang beroperasinya kapal pengangkut asing.

Seharusnya 20 ton ikan kerapu ini dijemput kapal khusus dari Hongkong melalui Pelabuhan Kuala Langsa pada 27 Maret, kemarin. Namun karena adanya Surat Edaran Direktur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan mengenai larangan kapal angkut ikan asing beroperasi di Indonesia, aktivitas bongkar muat di Kuala Langsa pun terpaksa ditiadakan.

“Kapalnya sudah jalan ke mari, mau masuk perairan Sulawesi. Tapi karena ada larangan dari Dirjen Kelautan Perikanan, kapal itu mundur,” kata Azizul, salah satu petani yang memiliki keramba jaring apung (KJA) di Langsa dalam perbincangan di Medan, Selasa (29/3).

Ia mengatakan, larangan itu membuat petani budidaya ikan kerapu di ambang kehancuran. Sebab pasar potensial ini hanya ada di luar negeri. Mirisnya, ikan sebanyak 20 ton itu terancam mati karena sudah tidak terurus. Selain kekurangan modal, para penambak pesimis ikan itu bisa dilirik pasar internasional karena nantinya akan oversize.

“Kami di Langsa mengelola 180 keramba. Setiap harinya butuh 3,5 ton makanan. Sekarang sudah habis modal, 3,5 ton itu kami beri tiga hari sekali,” ujarnya.

Menurutnya, di Aceh saat ini ada 450 keramba dengan kapasitas ekspor 80 ton. Mereka berharap kebijakan ini direvisi karena membunuh usaha kerakyatan yang tengah dirintis petani tambak.

Ketua Aceh Business Community (Abicomm), Suriadin Noernikmat menilai pelarangan beroperasinya kapal angkut ikan asing menunjukkan pemerintah tidak berpihak kepada rakyat. Secara langsung kebijakan ini menyebabkan seluruh petani tambak ikan kerapu di Indonesia gulung tikar.

“Ikan kerapu ini hanya laku di pasar internasional. Sekarang kalau kapal angkut asing dilarang masuk, ke mana menjualnya,” kata Suriadin.

Selama ini satu-satunya kapal angkut ikan kerapu yang masuk ke Indonesia hanya dari Hongkong. Indonesia sendiri belum memiliki kapal jenis ini, karena ikan kerapu yang diekspor harus dalam keadaan hidup.

Yang paling disayangkan, kebijakan ini dikeluarkan justru ketika masyarakat kecil menemukan celah bisnis di saat perekonomian nasional sedang lesu. “Harapan petani kita sudah dibunuh. Di saat ekonomi tidak tumbuh, di situ mereka menemukan harapan hidup dari budidaya kerapu. Di situ pula dilarang pemerintah,” tuturnya.

Abicomm sendiri sudah sempat dua kali terlibat pengiriman ikan kerapu ke Hongkong melalui Pelabuhan Kuala Langsa. Suriadin berharap pemerintah bisa memberikan solusi atas kebijakan ini agar pelaku budidaya ikan kerapu tidak terpuruk. Sebab di negara lain seperti Malaysia, Thailand, Vietnam hingga Kamboja, pelaku bisnis ini didukung maksimal oleh pemerintahnya. (mad)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved