BPKP Tetapkan Kerugian Kasus Bibit Galus 2013

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh akhirnya menetapkan kerugian negara Rp 1,8 miliar

BLANGKEJEREN - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh akhirnya menetapkan kerugian negara Rp 1,8 miliar atas kasus pengadaan 12 jenis tanaman di Galus pada 2013. Program  pengadaan bibit dilaksanakan oleh Kantor Lingkungan Hidup (LH) yang bersumber dari DAU dan DAK senilai Rp 2,5 miliar lebih.

Kasus dugaan korupsi tersebut sudah ditangani Polres Galus dalam dua tahun terakhir ini. Kapolres Galus AKBP Bhakti Eri N, melalui Kasat Reskrim AKP Makhfud Hidayat, kepada Serambi, Sabtu (18/6) mengatakan kasus dugaan korupsi pada pengadaan 12 jenis bibit tanaman di Kantor LH telah ditingkatkan dari lidik ke sidik.

Sedangkan tim auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh melakukan pemeriksaan dengan memanggil 29 saksi. Tindakan itu terkait kasus pengadaan dan penanaman bibit tanaman di Kabupaten Gayo Lues (Galus) pada 2013 yang bersumber dari DAU dan DAK sebesar Rp 2,5 miliar di Kantor Lingkungan Hidup (LH).

Diduga telah terjadi mark-up dan penyimpangan dari kegiatan pengadaan 12 jenis bibit tanaman. Berdasarkan informasi yang diperoleh Serambi, kasus di Kantor LH Galus tersebut masih dalam tahap penyelidikan Polres Galus. Sedangkan tim auditor BPKP Aceh sudah dua hari berada di Blangkejeren untuk melakukan investigasi didamping tim penyidik Polres Galus.

Dalam penyelidikan, 29 saksi dimintai keterangan oleh tim auditor BPKP Aceh di Mapolres Galus. Para saksi yang dihadirkan itu mulai dari tukang (pekerja) penangkar bibit, pekerja tanaman hingga ke kuasa pengguna anggaran (KPA) dan pejabat yang mengeluarkan surat perintah pencairan dana (SP2D).

Kapolres Galus, AKBP Bhakti Eri N, kepada Serambi, Rabu (23/3) mengatakan, kasus dugaan korupsi pengadaan dan penanaman bibit tanaman di Kantor LH sudah ditangani dalam dua tahun terakhir ini. Bhakti mengatakan tim audit sebanyak empat orang yang melakukan audit dan investigasi selama tiga hari.

“Saksi yang dihadirkan tim audit BPKP Aceh yakni penangkar bibit, pekerja penanam, pengangkutan, tim PHO, PPTK, KPA termasuk yang mengeluarkan SP2D,” kata Kapolres Galus. Menurut Kapolres satu ini yang merupakan mantan penyidik KPK, jika hasil audit BPKP Aceh sudah turun, terutama kerugian negara ditetapkan, maka kasus itu akan ditingkatkan dari penyelidikan ke sidik.

Sedangkan Kasat Reskrim, Ipda Suwandi, kepada Serambi, Senin (12/1/2015) mengaku sudah menangani kasus bibit tanaman di Kantor LH. Suwandi menjelaskan pihaknya masih melakukan pengumpulan bukti melalui pendataan awal, termasuk meminta keterangan sejumlah pegawai Kantor LH. Bahkan, sejumlah pejabat juga sudah diperiksa dan dimintai keterangan, tetapi belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka.

Kasus itu muncul karena ditanam asal-asalan, sehingga langsung mati dan yang terkesan tidak pemeliharaan maupun perawatan lanjutan. Dari 12 jenis pengadaan dan penanaman bibit, seperti mahoni, waru, jengkol, petai, nangka, palem dan lainnya ditanam di wilayah Kecamatan Blangkejeren, Blangjerango, Dabun Gelang, Tripe Jaya, Pantan Cuaca, Blangpegayon dan Rikit Gaib.(c40)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help