Honorer Tuntut Kejelasan Gaji

Puluhan tenaga honorer di Sekretariat Daerah Kota (Setdako) Subulussalam menemui

* Bertahan Karena Janji Wali Kota

SUBULUSSALAM - Puluhan tenaga honorer di Sekretariat Daerah Kota (Setdako) Subulussalam menemui Sekretaris Daerah (Sekda) Damhuri, Senin (20/6). Kehadiran para tenaga honorer tersebut untuk menanyakan masalah pengangkatan dan honor mereka yang kabarnya belum pernah dicairkan sejak 2015.

Amatan Serambi pertemuan berlangsung tertutup di ruang Sekdako di lantai dua Kantor Wali Kota Subulusalam. Informasi yang dihimpun, perwakilan honorer menyampaikan aspirasinya terkait ketidakjelasan honor mereka dalam waktu satu tahun terakhir bekerja.

Menurut informasi jumlah tenaga honorer di Setdako Subulussalam mencapai 105 orang. Para honorer ini mengakui sejak Desember 2014 SK mereka tidak lagi diperpanjang sebagai honorer di Setdako Subulussalam. Namun, mereka tetap aktif masuk kantor dengan alasan memegang janji Wali Kota Subulussalam Merah Sakti. ”SK kami memang diputus sejak Desember 2014 lalu tapi kami tetap masuk karena ada janji pak wali kota,” ungkap seorang honorer.

Pada pertengahan Desember 2014 lalu, para tenaga honorer di Subulussalam dikumpulkan di Tribun Lapangan Sada Kata, samping kantor wali kota. Dalam arahannya, Wali Kota Subulussalam Merah Sakti menyampaikan adanya pemutusan perpanjangan SK.

Namun, kabarnya ada janji yang diutarakan bahwa para honorer diberi kesempatan masa uji selama tiga bulan jika ternyata aktif dan disiplin akan diangkat kembali. Janji itulah yang dipegang oleh tenaga honorer sehingga meski tidak lagi memiliki SK serta tanpa uang jerih payah mereka selalu masuk kantor seperti biasa. Tapi, hingga 18 bulan, janji pengangkatan tenaga honorer di Setdako Subulussalam makin tak jelas.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Subulussalam, Damhuri yang dikonfirmasi Serambi membenarkan adanya audensi dengan para honorer. Namun ia membantah mereka merupakan tenaga honorer di Setdako.

Alasannya, hingga kemarin belum satu pun tenaga honorer setempat memliki Surat Keputusan (SK) pengangkatan. Damhuri bahkan menyatakan mereka yang beraudiensi ke ruangnya merupakan tenaga bakti sehingga memang tidak berhak mendapat honor. ”Jadi mereka bukan honorer karena tidak ada SK. Kalau saya mengatakan mereka tenaga bakti,” katanya.

Menurutnya jumlah honorer sebelum diputuskan kontraknya mencapai 105 orang. Sementara staf berstatus PNS sekitar 60 orang. Jumlah tersebut dinilai tidak logis lagi karena melebihi PNS. Meski demikian, kata Sekda, Pemko Subulussalam memang masih membutuhkan tenaga honorer untuk berbagai bidang. Namun kebutuhan tersebut terbatas dan dipastikan tidak akan mungkin dapat mengangkat hingga ratusan tenaga honorer.

”Kalau ternyata nanti pak wali membuat kebijakan pengangkatan kita ikuti karena ini kewenangan beliau selaku pimpinan. Kalau saya tidak ada kapasitas di situ,” ujar Damhuri.(lid)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved